Pendiri Telegram: Uni Eropa Berubah Menjadi Republik Pisang

Minggu, 12 Juli 2026 - 19:25 WIB
Namun, Presiden Parlemen Roberta Metsola meminta para pemimpin Uni Eropa untuk memulai kembali pembicaraan tentang peraturan tersebut, dan Dewan Eropa mengabulkan permintaannya, yang berarti bahwa proposal tersebut kembali diajukan untuk pemungutan suara pleno di badan legislatif blok tersebut.

Para pejabat penegak hukum, termasuk Direktur Eksekutif Europol Catherine De Bolle, juga mendukung kerangka kerja yang kontroversial tersebut, menggambarkannya sebagai alat penting "untuk perlindungan anak-anak."

Menurut media Euractiv, empat komisioner Uni Eropa juga menekan para pembuat undang-undang untuk meloloskan undang-undang tersebut.

Melansir RT, Partai Rakyat Eropa (EPP) yang berhaluan tengah-kanan, di mana Metsola adalah anggotanya, mengatur agar pemungutan suara tunduk pada prosedur legislatif yang jarang digunakan, yang membutuhkan mayoritas absolut setidaknya 361 anggota parlemen Eropa untuk membatalkan atau mengubah suatu usulan. Pemungutan suara diadakan sehari sebelum reses musim panas, ketika kehadiran penuh sangat tidak mungkin. Akibatnya, rencana tersebut disahkan meskipun ditentang oleh sebagian besar anggota parlemen yang hadir.

Mengomentari perkembangan tersebut, Rand Hammoud dari Pusat Demokrasi dan Teknologi Eropa mengecam apa yang ia sebut sebagai "upaya prosedural yang sangat dipolitisasi" untuk memaksakan usulan tersebut.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!