Malaysia Tuntut Kompensasi Rp4,6 Triliun setelah Batal Dapatkan Rudal Canggih NSM Norwegia
Jum'at, 26 Juni 2026 - 13:27 WIB
Malaysia tuntut kompensasi lebih dari Rp4,6 triliun dari KDA Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan rudal NSM untuk kapal perangnya. Foto/US Navy
KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).
Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.
Baca Juga: 5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN, Termasuk Kapal Malaysia yang Batal Miliki NSM
“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.
Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.
Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.
Baca Juga: 5 Kapal Perang Paling Canggih di ASEAN, Termasuk Kapal Malaysia yang Batal Miliki NSM
“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.
Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.
Lihat Juga :