Pakar: Indonesia Berisiko Terseret Konflik Jika Izinkan Wilayahnya Diakses Jet Tempur AS
Kamis, 16 April 2026 - 10:55 WIB
Pada tingkat operasional, lanjut Yaacob, akses lintas udara akan memungkinkan pesawat AS untuk memangkas waktu transit dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia ke teater utama seperti Filipina dan Korea Selatan.
Namun Yaacob memperingatkan bahwa pemberian akses tersebut dapat membuat Indonesia rentan terhadap “pembalasan atau eskalasi”.
“Wilayah udara Indonesia sendiri dapat menjadi wilayah yang diperebutkan, yang secara efektif akan menyeret negara tersebut ke dalam konflik yang ingin dihindarinya,” kata Yaacob, seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (16/4/2026).
“Tanda-tanda awal reaksi balik domestik, khususnya dalam wacana daring, menunjukkan sensitivitas terhadap setiap persepsi erosi otonomi strategis atau non-blok," imbuh dia.
"Setiap perjanjian yang memberikan hak lintas udara yang luas kepada militer AS berpotensi menciptakan kesan yang menyesatkan di mata China," kata Febry Triantama, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Paramadina.
Menurut Febry, langkah tersebut tidak hanya berpotensi merugikan jika konflik pecah di Laut China Selatan, tetapi juga tidak jelas apa sebenarnya yang akan diperoleh Indonesia.
Meskipun keuntungan bagi Washington jelas, dia mengatakan manfaat bagi Jakarta "tidak terlihat dan menimbulkan pertanyaan"— terutama karena Indonesia bukanlah sekutu resmi AS.
Ferry juga mengemukakan kemungkinan bahwa akses lintas udara mungkin terkait dengan negosiasi perdagangan: di bawah Trump, beberapa negara memanfaatkan komitmen pertahanan dan pengadaan militer untuk mendapatkan persyaratan tarif yang lebih baik dengan Washington.
Indonesia sendiri pada bulan Februari menyetujui tarif AS sebesar 19 persen untuk sebagian besar barangnya—turun dari ancaman 32 persen, tetapi jauh lebih tinggi daripada tarif mendekati nol yang sebelumnya dinikmatinya.
Beberapa hari kemudian, tarif efektif turun lebih rendah lagi setelah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan rezim tarif "timbal balik" Trump, setidaknya untuk sementara.
Namun Yaacob memperingatkan bahwa pemberian akses tersebut dapat membuat Indonesia rentan terhadap “pembalasan atau eskalasi”.
“Wilayah udara Indonesia sendiri dapat menjadi wilayah yang diperebutkan, yang secara efektif akan menyeret negara tersebut ke dalam konflik yang ingin dihindarinya,” kata Yaacob, seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (16/4/2026).
“Tanda-tanda awal reaksi balik domestik, khususnya dalam wacana daring, menunjukkan sensitivitas terhadap setiap persepsi erosi otonomi strategis atau non-blok," imbuh dia.
Masalah Persepsi
"Setiap perjanjian yang memberikan hak lintas udara yang luas kepada militer AS berpotensi menciptakan kesan yang menyesatkan di mata China," kata Febry Triantama, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Paramadina.
Menurut Febry, langkah tersebut tidak hanya berpotensi merugikan jika konflik pecah di Laut China Selatan, tetapi juga tidak jelas apa sebenarnya yang akan diperoleh Indonesia.
Meskipun keuntungan bagi Washington jelas, dia mengatakan manfaat bagi Jakarta "tidak terlihat dan menimbulkan pertanyaan"— terutama karena Indonesia bukanlah sekutu resmi AS.
Ferry juga mengemukakan kemungkinan bahwa akses lintas udara mungkin terkait dengan negosiasi perdagangan: di bawah Trump, beberapa negara memanfaatkan komitmen pertahanan dan pengadaan militer untuk mendapatkan persyaratan tarif yang lebih baik dengan Washington.
Indonesia sendiri pada bulan Februari menyetujui tarif AS sebesar 19 persen untuk sebagian besar barangnya—turun dari ancaman 32 persen, tetapi jauh lebih tinggi daripada tarif mendekati nol yang sebelumnya dinikmatinya.
Beberapa hari kemudian, tarif efektif turun lebih rendah lagi setelah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan rezim tarif "timbal balik" Trump, setidaknya untuk sementara.
Lihat Juga :