Lawan Disinformasi, Uni Eropa Bentuk Kementerian Kebenaran

Proposal ini sesuai dengan kerangka penegakan yang lebih luas dari Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, yang mengamanatkan penghapusan "konten berbahaya" dan telah menuai kritik keras dari para pendukung kebebasan berbicara.

Washington, yang pernah menjadi mitra dalam pemantauan "disinformasi" bersama melalui Pusat Keterlibatan Global yang kini telah ditutup, kini telah menjauhkan diri dari dorongan regulasi Uni Eropa. Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menggambarkan inisiatif blok tersebut sebagai "Orwellian," dengan menyatakan bahwa "sensor bukanlah kebebasan" dan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu hanya berfungsi untuk melindungi para pemimpin Eropa "dari rakyat mereka sendiri."

"Jika Anda mencalonkan diri karena takut pada pemilih Anda sendiri, Amerika tidak dapat berbuat apa-apa untuk Anda," ujar Wakil Presiden AS J.D. Vance pada Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari, merujuk pada pemilu Rumania.

"Jika demokrasi Anda dapat dihancurkan dengan iklan digital senilai beberapa ratus ribu dolar dari negara asing, maka demokrasi Anda sebenarnya tidak terlalu kuat sejak awal."