Liga Arab Isyaratkan Dukung Pasukan Internasional di Gaza Pascaperang
Sabtu, 06 September 2025 - 12:07 WIB
Ia menguraikan dua prioritas untuk aksi Liga Arab mendatang: mengakhiri kampanye genosida Israel di Gaza dan mempertahankan proyek kenegaraan Palestina.
Ia juga mengungkapkan Mesir dan Arab Saudi telah mengajukan rancangan resolusi tentang kerja sama Arab di Timur Tengah, yang disetujui Liga Arab.
Ia mengatakan, “Resolusi tersebut meneguhkan kembali kedaulatan Arab, menolak segala ancaman Israel terhadapnya, dan menekankan solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri ketegangan regional."
Rancangan tersebut juga memperingatkan agar tidak bergantung pada kerja sama atau integrasi regional sementara pendudukan atau ancaman aneksasi Israel terus berlanjut.
Para menteri luar negeri Arab dengan suara bulat mendukung pernyataan resmi Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini yang menolak aneksasi Tepi Barat, menyebutnya sebagai garis merah yang membahayakan stabilitas regional.
Komentar tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana mencaplok 82% wilayah Tepi Barat yang diduduki dan menekankan pentingnya mencegah pembentukan negara Palestina.
Aboul Gheit juga menanggapi keputusan AS untuk menolak visa bagi para pejabat Palestina, termasuk Presiden Abbas, untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September.
Ia juga mengungkapkan Mesir dan Arab Saudi telah mengajukan rancangan resolusi tentang kerja sama Arab di Timur Tengah, yang disetujui Liga Arab.
Ia mengatakan, “Resolusi tersebut meneguhkan kembali kedaulatan Arab, menolak segala ancaman Israel terhadapnya, dan menekankan solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mengakhiri ketegangan regional."
Rancangan tersebut juga memperingatkan agar tidak bergantung pada kerja sama atau integrasi regional sementara pendudukan atau ancaman aneksasi Israel terus berlanjut.
Para menteri luar negeri Arab dengan suara bulat mendukung pernyataan resmi Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini yang menolak aneksasi Tepi Barat, menyebutnya sebagai garis merah yang membahayakan stabilitas regional.
Komentar tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana mencaplok 82% wilayah Tepi Barat yang diduduki dan menekankan pentingnya mencegah pembentukan negara Palestina.
Aboul Gheit juga menanggapi keputusan AS untuk menolak visa bagi para pejabat Palestina, termasuk Presiden Abbas, untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September.
Lihat Juga :