25 Negara Barat Tekan Israel Akhiri Perang Gaza Sekarang, Zionis Masih Ngeyel
Selasa, 22 Juli 2025 - 07:32 WIB
"Kami mengutuk pemberian bantuan secara bertahap dan pembunuhan tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang berusaha memenuhi kebutuhan paling dasar mereka akan air dan makanan," lanjut pernyataan 25 negara Barat. "Mengerikan, bahwa lebih dari 800 warga Palestina telah terbunuh saat mencari bantuan."
Israel telah mengakui adanya kematian di dekat lokasi bantuan dan telah mengonfirmasi bahwa pasukan telah melepaskan tembakan peringatan ketika kerumunan sudah terlalu dekat, tetapi mengatakan bahwa jumlah korban tewas, yang sebagian besar berasal dari otoritas yang dipimpin Hamas, dibesar-besarkan.
“Penolakan pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan esensial bagi penduduk sipil tidak dapat diterima. Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional,” imbuh pernyataan negara-negara Barat tersebut, yang menyerukan Israel untuk “segera mencabut pembatasan aliran bantuan dan segera memungkinkan PBB dan LSM kemanusiaan untuk melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa mereka dengan aman dan efektif.”
Komunike hari Senin tersebut ditandatangani oleh para menteri luar negeri Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris, serta Komisioner Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis.
Komunike tersebut juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera yang ditawan Hamas sejak 7 Oktober 2023. "Gencatan senjata yang dinegosiasikan menawarkan harapan terbaik untuk membawa mereka pulang dan mengakhiri penderitaan keluarga mereka."
Namun, Israel menolak tekanan 25 negara Barat tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut "mengirim pesan yang salah kepada Hamas."
Kementerian Luar Negeri Israel menulis dalam sebuah pernyataan: "Israel tidak terhubung dengan kenyataan dan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas."
"Semua pernyataan dan semua klaim harus ditujukan kepada satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata: Hamas, yang memulai perang ini dan memperpanjangnya," papar kementerian tersebut, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (22/7/2025).
Israel telah mengakui adanya kematian di dekat lokasi bantuan dan telah mengonfirmasi bahwa pasukan telah melepaskan tembakan peringatan ketika kerumunan sudah terlalu dekat, tetapi mengatakan bahwa jumlah korban tewas, yang sebagian besar berasal dari otoritas yang dipimpin Hamas, dibesar-besarkan.
“Penolakan pemerintah Israel atas bantuan kemanusiaan esensial bagi penduduk sipil tidak dapat diterima. Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional,” imbuh pernyataan negara-negara Barat tersebut, yang menyerukan Israel untuk “segera mencabut pembatasan aliran bantuan dan segera memungkinkan PBB dan LSM kemanusiaan untuk melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa mereka dengan aman dan efektif.”
Komunike hari Senin tersebut ditandatangani oleh para menteri luar negeri Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris, serta Komisioner Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis.
Komunike tersebut juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera yang ditawan Hamas sejak 7 Oktober 2023. "Gencatan senjata yang dinegosiasikan menawarkan harapan terbaik untuk membawa mereka pulang dan mengakhiri penderitaan keluarga mereka."
Namun, Israel menolak tekanan 25 negara Barat tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut "mengirim pesan yang salah kepada Hamas."
Kementerian Luar Negeri Israel menulis dalam sebuah pernyataan: "Israel tidak terhubung dengan kenyataan dan mengirimkan pesan yang salah kepada Hamas."
"Semua pernyataan dan semua klaim harus ditujukan kepada satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata: Hamas, yang memulai perang ini dan memperpanjangnya," papar kementerian tersebut, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (22/7/2025).
Lihat Juga :