Senjata Sonik Ilegal Digunakan untuk Membubarkan 300.000 Demonstran di Serbia

BEOGRAD - Pejabat Serbia membantah pasukan keamanan menggunakan senjata sonik ilegal kelas militer untuk membubarkan dan menakut-nakuti pengunjuk rasa damai dalam unjuk rasa antipemerintah di ibu kota yang digambarkan sebagai unjuk rasa terbesar yang pernah ada di negara itu.

Setidaknya 100.000 orang turun ke jalan di Belgrade pada hari Sabtu untuk unjuk rasa massal yang dianggap sebagai puncak protes selama berbulan-bulan terhadap Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan pemerintahannya, dengan beberapa perkiraan menyebutkan jumlah massa lebih dari 300.000 orang.

Melansir Sydney Morning Herald, senjata akustik yang dilarang secara luas memancarkan sinar terarah yang menyebabkan nyeri telinga tajam dan dapat melumpuhkan orang untuk sementara.

Pejabat oposisi dan kelompok hak asasi Serbia mengklaim bahwa senjata akustik yang dilarang secara luas – yang memancarkan sinar terarah untuk melumpuhkan orang untuk sementara – digunakan selama protes.



Mereka mengatakan akan mengajukan tuntutan terhadap mereka yang memerintahkan serangan tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan pengadilan domestik.

Pakar militer mengatakan mereka yang terkena senjata tersebut mengalami nyeri telinga tajam, disorientasi, dan panik. Paparan yang berkepanjangan dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga dan kerusakan pendengaran yang tidak dapat dipulihkan.

Polisi Serbia dan Kementerian Pertahanan membantah bahwa senjata ilegal tersebut digunakan, sementara Vučić menggambarkannya sebagai "kebohongan yang terkenal". Serbia tidak menyangkal memiliki perangkat akustik seperti itu di gudang senjatanya.

Unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan antikorupsi nasional yang meletus setelah kanopi beton runtuh di stasiun kereta api di Novi Sad di utara Serbia pada bulan November, menewaskan 15 orang.

Demonstrasi yang hampir setiap hari dimulai sebagai respons terhadap tragedi tersebut telah mengguncang cengkeraman kuat Vučić selama satu dekade pada kekuasaan di Serbia, di mana banyak yang menyalahkan keruntuhan tersebut pada korupsi pemerintah yang merajalela, kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan konstruksi, menuntut akuntabilitas bagi para korban.