3 Kebijakan Kontroversial Donald Trump yang Dianggap Anti-Palestina
Senin, 10 Maret 2025 - 14:55 WIB
Pada Februari 2025, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan sekitar 2 juta penduduk Palestina ke negara-negara tetangga.
Dia berencana mengembangkan Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyebut rencana tersebut sebagai bentuk "pembersihan etnis" Palestina.
Pada Maret 2025, agen imigrasi AS menangkap Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana Palestina di Universitas Columbia yang dikenal aktif dalam protes pro-Palestina.
Penangkapan ini sejalan dengan tindakan keras pemerintahan Trump terhadap aktivis anti-Israel dan memicu kecaman dari kelompok-kelompok hak sipil yang melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.
Dia berencana mengembangkan Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyebut rencana tersebut sebagai bentuk "pembersihan etnis" Palestina.
2. Penangkapan Aktivis Palestina di AS
Pada Maret 2025, agen imigrasi AS menangkap Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana Palestina di Universitas Columbia yang dikenal aktif dalam protes pro-Palestina.
Penangkapan ini sejalan dengan tindakan keras pemerintahan Trump terhadap aktivis anti-Israel dan memicu kecaman dari kelompok-kelompok hak sipil yang melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.
Lihat Juga :