China Tekan ASEAN Jelang Perundingan Penting Laut China Selatan

Jum'at, 04 September 2020 - 11:29 WIB
"China tidak membuat masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah," katanya, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun pada hari Senin bahwa Washington terbuka untuk memperluas blok empat negara ke negara-negara lain yang berpikiran sama.

Biegun juga mengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak memiliki struktur multilateral yang kuat atau apa pun yang sekuat NATO atau Uni Eropa. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo tahun lalu mengatakan Quad ditujukan untuk mengembalikan China ke "tempat yang tepat".

Zhu Feng, yang menghadiri seminar tersebut sebagai direktur eksekutif Pusat Studi Kolaborasi China untuk Laut China Selatan di Universitas Nanjing, mengatakan pernyataan Luo datang saat Beijing berada di bawah tekanan politik, diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Washington.

"Dengan semakin dekatnya pemilihan (presiden) AS, pemerintahan Trump yang diperangi dengan sengaja meningkatkan ketegangan dengan China untuk menghidupkan kembali kampanye pemilihan ulangnya yang bermasalah, memperburuk risiko konflik di Laut China Selatan," katanya. (Baca juga: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya )

Ketegangan mendekati titik didih setelah Pompeo pada bulan Juli menolak klaim China atas 90 persen Laut China Selatan sebagai tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum. Pompeo lantas memberikan dukungan kepada penggugat lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Beijing berusaha keras untuk melawan upaya Washington dan menopang hubungan dengan negara-negara utama di Asia dan Eropa di tengah kekhawatiran akan Perang Dingin baru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Dalam seminar Rabu, Luo menuduh AS berulang kali melakukan provokasi dan berusaha memaksa negara-negara di kawasan itu untuk memihak antara Beijing dan Washington.

"Laut China Selatan yang bermasalah hanya melayani kepentingan AS dan agenda globalnya, sementara negara-negara di kawasan harus menanggung biayanya," katanya pada pertemuan pensiunan pejabat pemerintah, dan pakar hukum dan kelautan dari kawasan itu.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!