AS Setop Pembiayaan Penjualan Senjata Baru ke Ukraina
Selasa, 04 Maret 2025 - 19:45 WIB
Presiden AS Donald Trump (kanan) memberi isyarat selama pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC, 28 Februari 2025. Foto/Global Look Press/Jim LoScalzo/Keystone Press Agency
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menangguhkan pendanaan untuk penjualan senjata baru ke Ukraina, menurut laporan Wall Street Journal (WSJ), mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Dalam artikel pada hari Senin (3/3/2025), publikasi tersebut mengatakan, “Washington telah menghentikan pembiayaan penjualan senjata baru ke Ukraina dan sedang mempertimbangkan membekukan pengiriman senjata dari persediaan AS."
Segera setelah memangku jabatan pada bulan Januari, Trump menangguhkan semua bantuan asing, termasuk bantuan militer, kecuali ke Israel dan Mesir, sambil menunggu peninjauan.
Sementara itu, Axios mengklaim Trump akan mengadakan pertemuan pada hari Senin sore mengenai konflik Ukraina, "termasuk kemungkinan penangguhan bantuan militer AS."
Menurut outlet media tersebut, Wakil Presiden AS J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan beberapa pejabat senior lainnya diperkirakan akan ambil bagian.
Dalam artikel pada hari Senin (3/3/2025), publikasi tersebut mengatakan, “Washington telah menghentikan pembiayaan penjualan senjata baru ke Ukraina dan sedang mempertimbangkan membekukan pengiriman senjata dari persediaan AS."
Segera setelah memangku jabatan pada bulan Januari, Trump menangguhkan semua bantuan asing, termasuk bantuan militer, kecuali ke Israel dan Mesir, sambil menunggu peninjauan.
Sementara itu, Axios mengklaim Trump akan mengadakan pertemuan pada hari Senin sore mengenai konflik Ukraina, "termasuk kemungkinan penangguhan bantuan militer AS."
Menurut outlet media tersebut, Wakil Presiden AS J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan beberapa pejabat senior lainnya diperkirakan akan ambil bagian.
Lihat Juga :