Setelah Yoon Suk-yeol Digulingkan, Korea Selatan Tetap Siaga Hadapi Ancaman Korea Utara

Bank Korea mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia bersama dengan pemerintah untuk menanggapi dan mencegah eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Bank mengatakan perlu untuk menanggapi dampak ekonomi secara lebih aktif daripada periode pemakzulan presiden sebelumnya karena tantangan yang meningkat dalam kondisi eksternal, seperti meningkatnya ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan dan meningkatnya persaingan global dalam industri-industri utama.

Saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Jumat dengan harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan di parlemen, yang menyusul pemungutan suara yang gagal seminggu sebelumnya.

Pemimpin Partai Demokrat Pemimpin Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh permintaan domestik yang tidak mencukupi dan pengurangan peran fiskal pemerintah.

Ia menyerukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian publik.

“Untuk mengatasi hal ini, saya yakin perlu segera membahas anggaran tambahan,” kata Lee, seraya menambahkan bahwa anggaran tambahan dapat mencakup pendanaan untuk mendukung usaha kecil dan investasi yang terkait dengan kecerdasan buatan dan infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.

Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan RUU anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won (USD470,6 miliar) pada hari Selasa yang memangkas proposal pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat Yoon dan pemerintah.

Secara hukum parlemen tidak dapat meningkatkan anggaran pemerintah, dan pada saat itu Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi pengeluaran untuk mata pencaharian masyarakat.

Partai itu mengatakan pemotongan anggaran sebagian besar dilakukan untuk dana cadangan pemerintah, biaya bunga, dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut, dan auditor untuk operasi rahasia.

Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan anggaran tersebut. Kebuntuan masalah anggaran menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Yoon untuk memberlakukan darurat militer.