Presiden Prancis Ingin Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Ukraina
Minggu, 15 Desember 2024 - 01:10 WIB
Prancis ingin kirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Foto/X/@Matt_VanDyke
PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk mengirim misi penjaga perdamaian ke Ukraina jika terjadi gencatan senjata dengan Rusia.
Pasukan itu akan ditugaskan untuk mengamati gencatan senjata, jika pembicaraan damai antara Moskow dan Kiev berhasil. Melansir Radio Free Europe/Radio Liberty yang didanai pemerintah AS, pemimpin Prancis berencana untuk membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak Uni Eropa minggu depan.
Ide pengiriman pasukan penjaga perdamaian Barat ke Ukraina dilaporkan diajukan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump pada pertemuannya tanggal 7 Desember dengan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky dan Macron di Paris.
Menurut laporan sebelumnya oleh Wall Street Journal, Trump telah menyusun proposal untuk solusi diplomatik atas konflik tersebut, dan ingin negara-negara Eropa memainkan peran utama dalam memantau gencatan senjata.
Ide tersebut kemudian dibahas oleh pejabat Inggris dan Prancis, menurut laporan media, dan Macron dikatakan telah menyampaikannya kepada Perdana Menteri Polandia Donald Tusk selama pertemuan mereka di Warsawa awal minggu ini. Namun, Tusk mengatakan tidak ada rencana seperti itu yang berlaku "untuk saat ini" baik untuk Polandia maupun negara-negara UE lainnya. Warsawa, salah satu pendukung setia Kiev, akan memangku jabatan presiden Dewan UE bulan depan.
Diskusi tentang topik tersebut dilaporkan masih dalam tahap awal, dan tidak jelas negara mana yang mungkin terlibat, dan berapa banyak pasukan. Sejumlah pejabat UE juga telah memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk membahas pengerahan pasukan penjaga perdamaian pada tahap konflik ini.
Diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan pada hari Kamis bahwa Rusia dan Ukraina pertama-tama perlu menyetujui gencatan senjata agar misi penjaga perdamaian dapat dilaksanakan. Ia juga mencatat bahwa "setiap negara Eropa" harus memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Sumber-sumber mengatakan kepada Radio Free Europe bahwa masalah tersebut saat ini sedang diangkat untuk meletakkan dasar bagi diskusi dengan Trump, guna memastikan kehadiran Uni Eropa dalam perundingan perdamaian yang potensial.
Presiden terpilih AS tersebut telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 24 jam setelah kembali ke Gedung Putih. Pilihannya untuk utusan khusus di Ukraina dan Rusia, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Keith Kellogg, dilaporkan menjadi salah satu penulis rancangan rencana perdamaian yang akan membekukan konflik di sepanjang garis yang berlaku saat ini tanpa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah yang diklaim oleh Ukraina, sambil menangguhkan tawaran keanggotaan NATO bagi Kiev.
Rusia telah berulang kali mengesampingkan kemungkinan pembekuan konflik, dengan menegaskan bahwa penyelesaian hanya mungkin terjadi jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Rusia, termasuk bekas wilayah Ukraina, dan jika tujuan operasi militer Moskow – termasuk netralitas dan demiliterisasi Ukraina – terpenuhi.
Pasukan itu akan ditugaskan untuk mengamati gencatan senjata, jika pembicaraan damai antara Moskow dan Kiev berhasil. Melansir Radio Free Europe/Radio Liberty yang didanai pemerintah AS, pemimpin Prancis berencana untuk membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak Uni Eropa minggu depan.
Ide pengiriman pasukan penjaga perdamaian Barat ke Ukraina dilaporkan diajukan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump pada pertemuannya tanggal 7 Desember dengan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky dan Macron di Paris.
Menurut laporan sebelumnya oleh Wall Street Journal, Trump telah menyusun proposal untuk solusi diplomatik atas konflik tersebut, dan ingin negara-negara Eropa memainkan peran utama dalam memantau gencatan senjata.
Ide tersebut kemudian dibahas oleh pejabat Inggris dan Prancis, menurut laporan media, dan Macron dikatakan telah menyampaikannya kepada Perdana Menteri Polandia Donald Tusk selama pertemuan mereka di Warsawa awal minggu ini. Namun, Tusk mengatakan tidak ada rencana seperti itu yang berlaku "untuk saat ini" baik untuk Polandia maupun negara-negara UE lainnya. Warsawa, salah satu pendukung setia Kiev, akan memangku jabatan presiden Dewan UE bulan depan.
Diskusi tentang topik tersebut dilaporkan masih dalam tahap awal, dan tidak jelas negara mana yang mungkin terlibat, dan berapa banyak pasukan. Sejumlah pejabat UE juga telah memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk membahas pengerahan pasukan penjaga perdamaian pada tahap konflik ini.
Diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan pada hari Kamis bahwa Rusia dan Ukraina pertama-tama perlu menyetujui gencatan senjata agar misi penjaga perdamaian dapat dilaksanakan. Ia juga mencatat bahwa "setiap negara Eropa" harus memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Sumber-sumber mengatakan kepada Radio Free Europe bahwa masalah tersebut saat ini sedang diangkat untuk meletakkan dasar bagi diskusi dengan Trump, guna memastikan kehadiran Uni Eropa dalam perundingan perdamaian yang potensial.
Presiden terpilih AS tersebut telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 24 jam setelah kembali ke Gedung Putih. Pilihannya untuk utusan khusus di Ukraina dan Rusia, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Keith Kellogg, dilaporkan menjadi salah satu penulis rancangan rencana perdamaian yang akan membekukan konflik di sepanjang garis yang berlaku saat ini tanpa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah yang diklaim oleh Ukraina, sambil menangguhkan tawaran keanggotaan NATO bagi Kiev.
Rusia telah berulang kali mengesampingkan kemungkinan pembekuan konflik, dengan menegaskan bahwa penyelesaian hanya mungkin terjadi jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Rusia, termasuk bekas wilayah Ukraina, dan jika tujuan operasi militer Moskow – termasuk netralitas dan demiliterisasi Ukraina – terpenuhi.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda