Siapakah Yoon Suk-yeol? Presiden Korea Selatan yang Sedang Galau dan Putus Asa dengan Memberlakukan Status Darurat Militer

2. Selalu Gagal dalam Meloloskan Undang-undang di Parlemen

Melansir The Financial Times, kesulitan terus berlanjut saat Yoon mencoba meloloskan undang-undang. Hingga Januari 2024, hanya 29 persen dari rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen oleh pemerintahannya yang telah disahkan.

Yoon menanggapi dengan menggunakan hak veto presiden untuk membatalkan undang-undang yang disponsori oposisi, memveto lebih banyak undang-undang daripada pendahulunya sejak berakhirnya kekuasaan militer pada tahun 1987.

Di awal masa jabatannya, ia berusaha menjawab pertanyaan dari wartawan secara informal saat ia tiba di tempat kerja. Namun hubungannya dengan media memburuk saat ia menargetkan pelaporan kritis, dengan polisi dan jaksa berulang kali dikerahkan untuk melawan mereka yang diduga menyebarkan "berita palsu".

Baca Juga: Ketua Partai Berkuasa Desak Presiden Korsel Yoon Pecat Menteri Pertahanan

3. Pernah Ingin Memindahkan Kantor Presiden ke Kementerian Pertahanan

Kemunduran hubungan masyarakat lainnya terjadi saat Yoon mengumumkan rencana untuk memindahkan kantornya dari istana bersejarah "Rumah Biru" di pusat kota Seoul ke kompleks kementerian pertahanan. Yoon berharap bahwa lingkungan kerjanya yang lebih membumi akan membuatnya tampak lebih dekat dengan masyarakat umum, tetapi ia menghadapi protes atas biaya pelaksanaan rencana tersebut.

Pertikaian lain terjadi pada bidang kebijakan penting, termasuk pendidikan — Yoon dipaksa untuk membatalkan rencana untuk membuat anak-anak mulai bersekolah setahun lebih awal — dan kesehatan, dengan para dokter melakukan pemogokan jangka panjang terkait gaji dan kondisi kerja.

Ketidakpopulerannya ditegaskan oleh pemilihan parlemen bulan April ini, yang menghasilkan mayoritas besar lainnya untuk partai oposisi Demokrat.

Anggota parlemen oposisi sejak itu telah mendorong penyelidikan terhadap Yoon dan istrinya atas tuduhan, yang dibantah keras oleh Yoon, tentang transaksi yang tidak pantas dengan pemilik lembaga pemungutan suara.