Siapakah Yoon Suk-yeol? Presiden Korea Selatan yang Sedang Galau dan Putus Asa dengan Memberlakukan Status Darurat Militer

SEOUL - Yoon Suk-yeol bersumpah bahwa sebagai presiden Korea Selatan , ia akan “membangun kembali negara besar ini” menjadi negara “yang benar-benar milik rakyat” saat ia menyampaikan pidato pelantikannya pada bulan Mei 2022.

Sebaliknya, masa jabatan kepresidenannya ditandai dengan meningkatnya ketidakpopuleran dan disfungsi politik, yang berpuncak pada hari Selasa dengan deklarasi darurat militer di negara itu untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade.

Siapakah Yoon Suk-yeol? Presiden Korea Selatan yang Sedang Galau dan Putus Asa dengan Memberlakukan Status Darurat Militer

1. Presiden yang Tidak Populer ketika Parlemen Dikuasai Oposisi

Melansir The Financial Times, Yoon telah menghadapi tantangan serius sejak awal masa jabatannya, memasuki kekuasaan dengan peringkat persetujuan yang rendah dan parlemen yang didominasi oleh oposisi.

Mantan jaksa berusia 63 tahun itu, yang memainkan peran utama dalam penuntutan sukses mantan presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, tidak pernah memegang peran politik sebelum mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2021.



Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai jaksa agung oleh pendahulunya sebagai presiden, Moon Jae-in yang beraliran liberal — tetapi hubungan mereka memburuk setelah Yoon meluncurkan penyelidikan terhadap menteri kehakiman Moon, yang secara signifikan meningkatkan profil publik Yoon. Setelah pengunduran dirinya pada bulan Maret 2021, Yoon mengamankan nominasi presiden dari partai konservatif People Power.

Dalam pemilihan tahun berikutnya, ia menang tipis atas saingannya yang beraliran liberal dengan hanya 0,73 persen — margin tersempit dalam setiap kontes presiden Korea Selatan.

Yoon sudah merasakan tantangan yang akan dihadapinya dari parlemen yang dikuasai oposisi ketika ia berjuang untuk mendapatkan persetujuan bagi calon kabinet pilihannya, yang empat di antaranya terpaksa mengundurkan diri di tengah tuduhan penyimpangan.

2. Selalu Gagal dalam Meloloskan Undang-undang di Parlemen

Melansir The Financial Times, kesulitan terus berlanjut saat Yoon mencoba meloloskan undang-undang. Hingga Januari 2024, hanya 29 persen dari rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen oleh pemerintahannya yang telah disahkan.

Yoon menanggapi dengan menggunakan hak veto presiden untuk membatalkan undang-undang yang disponsori oposisi, memveto lebih banyak undang-undang daripada pendahulunya sejak berakhirnya kekuasaan militer pada tahun 1987.