Pejabat Israel Murka ICC Rilis Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, Pakar Hukum Memujinya
Kamis, 21 November 2024 - 21:31 WIB
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Foto/straight arrow news
TEL AVIV - Beberapa pejabat Israel murka dengan surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Dalam posting di X, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengutuk keputusan pengadilan tersebut, yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai pertarungan untuk menyelamatkan diri "melawan organisasi teroris".
Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga menentang putusan tersebut, menulis di X bahwa hal itu menunjukkan "standar ganda dan kemunafikan" komunitas internasional.
"Negara Israel tidak akan meminta maaf karena melindungi warganya dan berkomitmen untuk terus memerangi terorisme tanpa kompromi," ujar Lieberman.
Meski demikian, para pakar memuji langkah ICC dan menyebutnya sebagai hari yang luar biasa untuk keadilan.
Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara memuji keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi para pemimpin Israel dan Hamas.
Bishara mencatat banyak pengamat dekat, termasuk dirinya sendiri, skeptis hal ini akan terjadi karena berbagai faktor, termasuk penundaan yang lama sejak jaksa mengajukan permintaan pada bulan Mei lalu, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS), dan tuduhan pelecehan seksual terhadap jaksa yang menuntut surat penangkapan itu.
"Namun akhirnya, rakyat Gaza, setelah genosida yang berlangsung selama setahun, mungkin dapat melihat para pelaku mereka diadili," tegas Bishara.
Dia menyebut keputusan ini sebagai terobosan bersejarah, dengan menyatakan ICC awalnya dirancang oleh para pemimpin Barat sebagai pengadilan untuk mengadili para pemimpin global, yang sering kali berasal dari negara-negara non-Barat.
Dalam posting di X, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengutuk keputusan pengadilan tersebut, yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai pertarungan untuk menyelamatkan diri "melawan organisasi teroris".
Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga menentang putusan tersebut, menulis di X bahwa hal itu menunjukkan "standar ganda dan kemunafikan" komunitas internasional.
"Negara Israel tidak akan meminta maaf karena melindungi warganya dan berkomitmen untuk terus memerangi terorisme tanpa kompromi," ujar Lieberman.
Meski demikian, para pakar memuji langkah ICC dan menyebutnya sebagai hari yang luar biasa untuk keadilan.
Analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara memuji keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi para pemimpin Israel dan Hamas.
Bishara mencatat banyak pengamat dekat, termasuk dirinya sendiri, skeptis hal ini akan terjadi karena berbagai faktor, termasuk penundaan yang lama sejak jaksa mengajukan permintaan pada bulan Mei lalu, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS), dan tuduhan pelecehan seksual terhadap jaksa yang menuntut surat penangkapan itu.
"Namun akhirnya, rakyat Gaza, setelah genosida yang berlangsung selama setahun, mungkin dapat melihat para pelaku mereka diadili," tegas Bishara.
Dia menyebut keputusan ini sebagai terobosan bersejarah, dengan menyatakan ICC awalnya dirancang oleh para pemimpin Barat sebagai pengadilan untuk mengadili para pemimpin global, yang sering kali berasal dari negara-negara non-Barat.
tulis komentar anda