4 Kebijakan Jika Kamala Harris Memenangkan Pemilu Presiden AS
Minggu, 03 November 2024 - 15:10 WIB
Kamala Harris memiliki kebijakan prioritas untuk melanjutkan agenda Joe Biden. Foto/X
WASHINGTON - Dengan waktu beberapa hari hingga hari pemilihan, pertanyaan tentang bagaimana presiden AS berikutnya akan membentuk kebijakan luar negeri negara tersebut membentuk pandangan tentang bagaimana konflik dan perselisihan besar dapat terjadi selama empat tahun ke depan.
Menurut para analis, calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden Kamala Harris kemungkinan besar akan mengikuti arah dasar kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden.
Mohamed Nimer, asisten profesor di American University, menyampaikan argumen serupa, dengan menyatakan bahwa visi strategis inti kebijakan luar negeri AS sebagian besar tetap sama bahkan ketika presiden baru menjabat.
"Suasananya mungkin berubah. Bahasa diplomatik mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya, uang besar dan lobi-lobi yang mengakar akan menentukan jalannya," katanya kepada Anadolu.
Dia menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi ekonomi AS dan hegemoni global muncul bukan dari perubahan kepemimpinan presiden, tetapi dari munculnya kekuatan dan ekonomi lain.
"Jika terpilih, Harris tidak akan mengubah pandangan AS atau tantangan yang semakin besar terhadap dominasinya." Menurut Nimer, tantangan-tantangan ini mencakup aspirasi Rusia dan Tiongkok untuk peran global yang lebih besar, bersamaan dengan penanganan "kepalsuan" Washington dalam perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina di tengah meningkatnya persepsi bahwa AS "memungkinkan terjadinya genosida" di Gaza.
"Meskipun demikian, pendekatannya tetap berakar pada kebijakan AS yang sudah lama memprioritaskan keamanan Israel," katanya. Salah satu cara Harris dan pasangannya Tim Walz mempertahankan kebijakan luar negeri sebelumnya adalah dengan mempertahankan dukungan untuk gencatan senjata di Gaza dan solusi dua negara, "meskipun tanpa peta jalan yang jelas."
Sementara wakil presiden telah menunjukkan "fokus yang lebih kuat" pada penderitaan Palestina daripada Presiden Biden dengan seruan untuk gencatan senjata Gaza selama enam minggu awal tahun ini, Calabrese meragukan hal ini akan mengarah pada perubahan kebijakan yang signifikan.
"Jika terpilih, Presiden Harris dapat menghindari beberapa pilihan dan dilema yang dihadapi oleh pemerintahan Biden, dengan asumsi kampanye militer Israel di Gaza dan Lebanon akan berakhir saat itu, meskipun dengan tantangan baru yang harus dihadapi," katanya.
Nimer yakin Harris kemungkinan akan menjalankan kebijakan luar negeri yang sama di Gaza seperti Biden, terutama jika Israel berhasil menekan kelompok perlawanan Palestina, sesuatu yang tidak dapat dilakukannya meskipun serangan terus-menerus yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga Palestina.
"Sejarah memberi tahu kita bahwa penjajah mundur ketika orang-orang yang dijajah menerima pukulan tetapi terbukti mampu mempertahankan perjuangan mereka," katanya.
"Jadi, jika Harris mendorong solusi dua negara, itu bukan karena dia mengadopsi nilai-nilai dan definisi baru tentang kepentingan nasional, tetapi karena elit keamanan di negara ini akan menyimpulkan bahwa pendudukan Israel akan gagal dan telah menjadi beban bagi AS."
"Dengan kata lain, bagaimana perang berlangsung akan menjadi faktor yang lebih besar." Nimer menekankan bahwa memulihkan pencegahan Israel di kawasan itu akan tetap menjadi prioritas AS. Jika upaya ini gagal, AS — baik di bawah Harris atau kepemimpinan lainnya — tidak akan punya alternatif selain mengubah pendekatannya, imbuhnya.
"Akankah AS malah mengadopsi kebijakan perubahan rezim di Iran? Ini tergantung pada bagaimana tantangan terhadap dominasi globalnya digulirkan." Jika AS terbukti tidak mampu mengamankan hasil yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, perang regional tidak mungkin terjadi, kata Nimer.
"Jika AS mengalahkan pesaing, menyebabkan Rusia mundur dan merusak aspirasi kekuatan besar China, AS mungkin merasa cukup percaya diri untuk mendukung Israel yang lebih agresif." Ia menyatakan bahwa Washington saat ini tidak ingin situasi meningkat baik menjelang pemilihan maupun setelahnya.
Nimer setuju bahwa Harris kemungkinan akan melanjutkan arah kebijakan perang Rusia-Ukraina saat ini.
"Jika tingkat dukungan saat ini untuk Ukraina membawa manfaat yang terbukti, ada kemungkinan lebih banyak dukungan akan datang — dan sebaliknya," tambahnya.
Meskipun kemungkinan sikap pro-Ukraina ini terus berlanjut, Calabrese mengatakan masih ada pertanyaan tentang tujuan pemerintahan mendatang dan apakah Washington memiliki sumber daya yang cukup untuk terus mendukung kemenangan Ukraina.
"Sementara menegaskan kembali dukungannya untuk penentuan nasib sendiri Ukraina dan menjanjikan dukungan tanpa batas, pemerintahan Biden belum memberikan visi konkret tentang cara mengamankan kemenangan yang menentukan."
"Dalam peran gandanya sebagai wakil presiden dan calon presiden, Kamala Harris belum memberi sinyal perubahan signifikan dari kebijakan saat ini atau menjelaskan apa yang mungkin dilakukan pemerintahannya secara berbeda," tambahnya.
"Menghadapi dilema potensial dalam menyelaraskan strategi NATO dan sumber daya militer, pemerintahan Harris di masa mendatang perlu memutuskan apakah akan berkomitmen penuh pada kemenangan Ukraina atau mempertahankan lintasan saat ini," tambahnya.
Arah mana pun yang dipilih Harris akan memiliki implikasi signifikan bagi "kepemimpinan global" AS dan "prioritas strategis" negara itu, tegas Calabrese.
Langkah tindakan ini juga "kemungkinan besar tidak akan berubah," katanya.
Bagi Calabrese, China akan menjadi faktor dalam kebijakan luar negeri Harris dengan cara yang dapat menyeimbangkan perhatian pada kawasan lain.
"Prospek strategis pemerintahan Harris akan dibentuk oleh keputusan-keputusan yang sulit, khususnya dalam menavigasi peran AS dalam konflik Rusia-Ukraina sambil menyeimbangkan tuntutan-tuntutan yang saling bersaing, seperti ketegangan dengan Tiongkok."
Menurut para analis, calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden Kamala Harris kemungkinan besar akan mengikuti arah dasar kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden.
4 Kebijakan Jika Kamala Harris Memenangkan Pemilu Presiden AS
1. Memandukan Pragmatisme dan Keberlanjutan
John Calabrese, seorang profesor dan peneliti senior di Middle East Institute yang berpusat di Washington, mengatakan kepada Anadolu bahwa masa jabatan Harris sebagai presiden kemungkinan akan memprioritaskan "perpaduan antara pragmatisme" dan "kontinuitas" dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Joe Biden, khususnya terkait konflik-konflik internasional utama.Mohamed Nimer, asisten profesor di American University, menyampaikan argumen serupa, dengan menyatakan bahwa visi strategis inti kebijakan luar negeri AS sebagian besar tetap sama bahkan ketika presiden baru menjabat.
"Suasananya mungkin berubah. Bahasa diplomatik mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya, uang besar dan lobi-lobi yang mengakar akan menentukan jalannya," katanya kepada Anadolu.
Dia menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi ekonomi AS dan hegemoni global muncul bukan dari perubahan kepemimpinan presiden, tetapi dari munculnya kekuatan dan ekonomi lain.
"Jika terpilih, Harris tidak akan mengubah pandangan AS atau tantangan yang semakin besar terhadap dominasinya." Menurut Nimer, tantangan-tantangan ini mencakup aspirasi Rusia dan Tiongkok untuk peran global yang lebih besar, bersamaan dengan penanganan "kepalsuan" Washington dalam perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina di tengah meningkatnya persepsi bahwa AS "memungkinkan terjadinya genosida" di Gaza.
2. Mengakhiri Perang Gaza
Calabrese yakin bahwa seruan Harris untuk gencatan senjata di Gaza membingkai pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel awal bulan ini sebagai kesempatan untuk mengakhiri perang dan memfasilitasi pemulangan para sandera."Meskipun demikian, pendekatannya tetap berakar pada kebijakan AS yang sudah lama memprioritaskan keamanan Israel," katanya. Salah satu cara Harris dan pasangannya Tim Walz mempertahankan kebijakan luar negeri sebelumnya adalah dengan mempertahankan dukungan untuk gencatan senjata di Gaza dan solusi dua negara, "meskipun tanpa peta jalan yang jelas."
Sementara wakil presiden telah menunjukkan "fokus yang lebih kuat" pada penderitaan Palestina daripada Presiden Biden dengan seruan untuk gencatan senjata Gaza selama enam minggu awal tahun ini, Calabrese meragukan hal ini akan mengarah pada perubahan kebijakan yang signifikan.
"Jika terpilih, Presiden Harris dapat menghindari beberapa pilihan dan dilema yang dihadapi oleh pemerintahan Biden, dengan asumsi kampanye militer Israel di Gaza dan Lebanon akan berakhir saat itu, meskipun dengan tantangan baru yang harus dihadapi," katanya.
Nimer yakin Harris kemungkinan akan menjalankan kebijakan luar negeri yang sama di Gaza seperti Biden, terutama jika Israel berhasil menekan kelompok perlawanan Palestina, sesuatu yang tidak dapat dilakukannya meskipun serangan terus-menerus yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga Palestina.
"Sejarah memberi tahu kita bahwa penjajah mundur ketika orang-orang yang dijajah menerima pukulan tetapi terbukti mampu mempertahankan perjuangan mereka," katanya.
"Jadi, jika Harris mendorong solusi dua negara, itu bukan karena dia mengadopsi nilai-nilai dan definisi baru tentang kepentingan nasional, tetapi karena elit keamanan di negara ini akan menyimpulkan bahwa pendudukan Israel akan gagal dan telah menjadi beban bagi AS."
"Dengan kata lain, bagaimana perang berlangsung akan menjadi faktor yang lebih besar." Nimer menekankan bahwa memulihkan pencegahan Israel di kawasan itu akan tetap menjadi prioritas AS. Jika upaya ini gagal, AS — baik di bawah Harris atau kepemimpinan lainnya — tidak akan punya alternatif selain mengubah pendekatannya, imbuhnya.
"Akankah AS malah mengadopsi kebijakan perubahan rezim di Iran? Ini tergantung pada bagaimana tantangan terhadap dominasi globalnya digulirkan." Jika AS terbukti tidak mampu mengamankan hasil yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, perang regional tidak mungkin terjadi, kata Nimer.
"Jika AS mengalahkan pesaing, menyebabkan Rusia mundur dan merusak aspirasi kekuatan besar China, AS mungkin merasa cukup percaya diri untuk mendukung Israel yang lebih agresif." Ia menyatakan bahwa Washington saat ini tidak ingin situasi meningkat baik menjelang pemilihan maupun setelahnya.
Baca Juga
3. Terus Membela Ukraina
Dalam konflik lain yang telah lama menjadi fokus AS, Harris telah menyuarakan kecaman keras atas perang Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, mendorong dukungan berkelanjutan untuk Kyiv dan kemungkinan akan mempertahankan dukungan Biden terhadap negara tersebut, menurut Calabrese.Nimer setuju bahwa Harris kemungkinan akan melanjutkan arah kebijakan perang Rusia-Ukraina saat ini.
"Jika tingkat dukungan saat ini untuk Ukraina membawa manfaat yang terbukti, ada kemungkinan lebih banyak dukungan akan datang — dan sebaliknya," tambahnya.
Meskipun kemungkinan sikap pro-Ukraina ini terus berlanjut, Calabrese mengatakan masih ada pertanyaan tentang tujuan pemerintahan mendatang dan apakah Washington memiliki sumber daya yang cukup untuk terus mendukung kemenangan Ukraina.
"Sementara menegaskan kembali dukungannya untuk penentuan nasib sendiri Ukraina dan menjanjikan dukungan tanpa batas, pemerintahan Biden belum memberikan visi konkret tentang cara mengamankan kemenangan yang menentukan."
"Dalam peran gandanya sebagai wakil presiden dan calon presiden, Kamala Harris belum memberi sinyal perubahan signifikan dari kebijakan saat ini atau menjelaskan apa yang mungkin dilakukan pemerintahannya secara berbeda," tambahnya.
"Menghadapi dilema potensial dalam menyelaraskan strategi NATO dan sumber daya militer, pemerintahan Harris di masa mendatang perlu memutuskan apakah akan berkomitmen penuh pada kemenangan Ukraina atau mempertahankan lintasan saat ini," tambahnya.
Arah mana pun yang dipilih Harris akan memiliki implikasi signifikan bagi "kepemimpinan global" AS dan "prioritas strategis" negara itu, tegas Calabrese.
4. Kebijakan Proteksionisme dalam Menghadapi China
Di China, Nimer mencatat, AS semakin mengadopsi sikap proteksionis terhadap Beijing, khususnya terkait perdagangan teknologi sensitif, seperti semikonduktor, yang telah muncul sebagai titik pertikaian antara kedua belah pihak.Langkah tindakan ini juga "kemungkinan besar tidak akan berubah," katanya.
Bagi Calabrese, China akan menjadi faktor dalam kebijakan luar negeri Harris dengan cara yang dapat menyeimbangkan perhatian pada kawasan lain.
"Prospek strategis pemerintahan Harris akan dibentuk oleh keputusan-keputusan yang sulit, khususnya dalam menavigasi peran AS dalam konflik Rusia-Ukraina sambil menyeimbangkan tuntutan-tuntutan yang saling bersaing, seperti ketegangan dengan Tiongkok."
(ahm)
tulis komentar anda