Kim Jong-un Terus Halangi Unifikasi Korea ala Demokrasi Liberal dari Korsel
Rabu, 23 Oktober 2024 - 15:16 WIB
Doktrin 15 Agustus yang diinisiasi oleh Presiden Yoon sangat kontras dengan pendekatan yang diambil oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Pada bulan Desember tahun lalu, Kim menyatakan bahwa Korea Selatan bukanlah rekan senegara, melainkan 'negara musuh' selama sesi pleno Partai, serta mengandalkan kekuatan militer sebagai bagian dari strateginya terhadap Korea Selatan.
Menurut Chung Eui-sung, Kim Jong-un telah mencabut proses unifikasi damai versi Korea Utara yang sebelumnya menekankan slogan-slogan seperti revolusi Korea Selatan, pembangunan kubu unifikasi, dan unifikasi damai melalui negosiasi, yang bertujuan membangun sistem federal selama 70 tahun terakhir di bawah rezim keluarga Kim, yang terdiri dari tiga generasi.
‘’Ia juga menghapus istilah-istilah seperti 'unifikasi independen,' 'unifikasi damai,' 'persatuan nasional yang hebat,' dan 'bangsa kita yang utama’,'’ paparnya.
Lebih jauh, lanjut dia, Kim Jong-un secara eksplisit telah mengungkapkan kebijakan unifikasi melalui kekuatan militer, dengan menegaskan bahwa jika terjadi perang, Korea Utara akan sepenuhnya menduduki, menenangkan, dan merampas Korea Selatan.
‘’Kim menyatakan bahwa hubungan antara kedua Korea bukan lagi hubungan kekerabatan, melainkan hubungan 'dua negara' yang bermusuhan—'kondisi perang total' atau keadaan perang,’’ ungkapnya.
Hal ini jelas menandai penolakan total terhadap Perjanjian Dasar Antar-Korea (1991), yang bertujuan untuk rekonsiliasi, non-agresi, dan kerja sama antar-Korea. Menurut Chung Eui-sung, sikap Kim Jong-un, yang memanfaatkan kemampuan nuklir Korea Utara, dapat dilihat sebagai upaya oportunistik untuk mengeksploitasi sinyal dinamika Perang Dingin baru yang muncul di Asia Timur Laut dan ketidakstabilan tatanan internasional liberal, yang pada akhirnya bertujuan merusak perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Salah satu aspek yang paling mencolok dari kebijakan kontras antara kedua Korea adalah penekanan pada 'hak untuk tahu' bagi warga Korea Utara. Presiden Yoon menyoroti pentingnya memperluas akses informasi dengan menyatakan, 'Banyak pembelot Korea Utara telah menyadari kebohongan dan propaganda rezim Korea Utara melalui siaran radio dan TV kita, dan sangat penting untuk menyadarkan warga Korea Utara tentang nilai-nilai kebebasan.'
Fokus pada perluasan akses informasi ini tampaknya didasarkan pada analisis kesaksian dari banyak diplomat Korea Utara yang baru membelot serta warga Korea Utara di luar negeri, yang mengklaim bahwa 'hak untuk tahu' bagi warga Korea Utara memainkan peran penting dalam melemahkan kelangsungan hidup rezim tersebut.
Penekanan Presiden Yoon pada isu ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi yang akurat dapat membantu membongkar propaganda rezim tersebut, serta menumbuhkan kesadaran yang lebih besar di antara warga Korea Utara tentang realitas pemerintahan mereka dan kebebasan yang dinikmati di belahan dunia lain.
Menurut Chung Eui-sung, Kim Jong-un telah mencabut proses unifikasi damai versi Korea Utara yang sebelumnya menekankan slogan-slogan seperti revolusi Korea Selatan, pembangunan kubu unifikasi, dan unifikasi damai melalui negosiasi, yang bertujuan membangun sistem federal selama 70 tahun terakhir di bawah rezim keluarga Kim, yang terdiri dari tiga generasi.
‘’Ia juga menghapus istilah-istilah seperti 'unifikasi independen,' 'unifikasi damai,' 'persatuan nasional yang hebat,' dan 'bangsa kita yang utama’,'’ paparnya.
Lebih jauh, lanjut dia, Kim Jong-un secara eksplisit telah mengungkapkan kebijakan unifikasi melalui kekuatan militer, dengan menegaskan bahwa jika terjadi perang, Korea Utara akan sepenuhnya menduduki, menenangkan, dan merampas Korea Selatan.
‘’Kim menyatakan bahwa hubungan antara kedua Korea bukan lagi hubungan kekerabatan, melainkan hubungan 'dua negara' yang bermusuhan—'kondisi perang total' atau keadaan perang,’’ ungkapnya.
Hal ini jelas menandai penolakan total terhadap Perjanjian Dasar Antar-Korea (1991), yang bertujuan untuk rekonsiliasi, non-agresi, dan kerja sama antar-Korea. Menurut Chung Eui-sung, sikap Kim Jong-un, yang memanfaatkan kemampuan nuklir Korea Utara, dapat dilihat sebagai upaya oportunistik untuk mengeksploitasi sinyal dinamika Perang Dingin baru yang muncul di Asia Timur Laut dan ketidakstabilan tatanan internasional liberal, yang pada akhirnya bertujuan merusak perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Salah satu aspek yang paling mencolok dari kebijakan kontras antara kedua Korea adalah penekanan pada 'hak untuk tahu' bagi warga Korea Utara. Presiden Yoon menyoroti pentingnya memperluas akses informasi dengan menyatakan, 'Banyak pembelot Korea Utara telah menyadari kebohongan dan propaganda rezim Korea Utara melalui siaran radio dan TV kita, dan sangat penting untuk menyadarkan warga Korea Utara tentang nilai-nilai kebebasan.'
Fokus pada perluasan akses informasi ini tampaknya didasarkan pada analisis kesaksian dari banyak diplomat Korea Utara yang baru membelot serta warga Korea Utara di luar negeri, yang mengklaim bahwa 'hak untuk tahu' bagi warga Korea Utara memainkan peran penting dalam melemahkan kelangsungan hidup rezim tersebut.
Penekanan Presiden Yoon pada isu ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi yang akurat dapat membantu membongkar propaganda rezim tersebut, serta menumbuhkan kesadaran yang lebih besar di antara warga Korea Utara tentang realitas pemerintahan mereka dan kebebasan yang dinikmati di belahan dunia lain.
tulis komentar anda