Israel Tetapkan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai Persona non Grata
Kamis, 03 Oktober 2024 - 16:01 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres. Foto/anadolu
TEL AVIV - Israel menyatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata setelah dia menyerukan gencatan senjata menyusul serangan Iran terhadap negara Zionis tersebut dan mengutuk meluasnya konflik di Timur Tengah.
Pada Selasa (1/10/2024), Teheran meluncurkan beberapa salvo rudal yang menurut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai tanggapan atas pembunuhan baru-baru ini oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas dan Hizbullah, dan terhadap seorang jenderal Iran yang berada di Lebanon.
Dalam pernyataan pada Rabu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengumumkan Guterres tidak lagi diizinkan memasuki negara penjajah tersebut, dan menuduh Sekjen PBB tersebut gagal mengecam “serangan menjijikkan” Iran.
“Siapa pun yang tidak dapat dengan tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang telah dilakukan hampir setiap negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel,” tulis menteri tersebut.
“Guterres juga belum mengecam pembantaian dan kekejaman seksual yang dilakukan oleh para pembunuh Hamas pada 7 Oktober dan belum melakukan upaya apa pun untuk menyatakan kelompok militan Palestina itu sebagai organisasi teroris,” ujar diplomat Israel yang negaranya telah membantai lebih dari 41.000 warga Palestina di Gaza.
Menteri itu melanjutkan dengan mengklaim, “Guterres akan dikenang sebagai noda dalam sejarah PBB karena memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh dari Hamas, Hizbullah, Houthi, dan sekarang Iran."
Menyusul serangan Iran terhadap Israel, Guterres mengatakan dalam posting di X bahwa dia "sangat prihatin dengan eskalasi konflik di Lebanon" dan mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah secara keseluruhan dengan "eskalasi demi eskalasi."
"Ini harus dihentikan," tulis sekretaris jenderal itu, menekankan, "Kita benar-benar membutuhkan gencatan senjata."
Sementara Guterres belum mengomentari keputusan Israel untuk melarangnya memasuki negara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan tindakan rezim kolonial itu secara efektif mengecualikan PBB dari mengatur konflik tersebut.
"Intinya, kami melihat sudut pandang Israel, yang mengatakan Israel tidak mengizinkan peran apa pun bagi PBB. Memang, situasi di kawasan itu sangat tegang, kami mengimbau semua orang untuk menahan diri," ujar Peskov.
Pada Selasa (1/10/2024), Teheran meluncurkan beberapa salvo rudal yang menurut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai tanggapan atas pembunuhan baru-baru ini oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas dan Hizbullah, dan terhadap seorang jenderal Iran yang berada di Lebanon.
Dalam pernyataan pada Rabu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengumumkan Guterres tidak lagi diizinkan memasuki negara penjajah tersebut, dan menuduh Sekjen PBB tersebut gagal mengecam “serangan menjijikkan” Iran.
“Siapa pun yang tidak dapat dengan tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang telah dilakukan hampir setiap negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel,” tulis menteri tersebut.
“Guterres juga belum mengecam pembantaian dan kekejaman seksual yang dilakukan oleh para pembunuh Hamas pada 7 Oktober dan belum melakukan upaya apa pun untuk menyatakan kelompok militan Palestina itu sebagai organisasi teroris,” ujar diplomat Israel yang negaranya telah membantai lebih dari 41.000 warga Palestina di Gaza.
Menteri itu melanjutkan dengan mengklaim, “Guterres akan dikenang sebagai noda dalam sejarah PBB karena memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh dari Hamas, Hizbullah, Houthi, dan sekarang Iran."
Menyusul serangan Iran terhadap Israel, Guterres mengatakan dalam posting di X bahwa dia "sangat prihatin dengan eskalasi konflik di Lebanon" dan mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah secara keseluruhan dengan "eskalasi demi eskalasi."
"Ini harus dihentikan," tulis sekretaris jenderal itu, menekankan, "Kita benar-benar membutuhkan gencatan senjata."
Sementara Guterres belum mengomentari keputusan Israel untuk melarangnya memasuki negara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan tindakan rezim kolonial itu secara efektif mengecualikan PBB dari mengatur konflik tersebut.
"Intinya, kami melihat sudut pandang Israel, yang mengatakan Israel tidak mengizinkan peran apa pun bagi PBB. Memang, situasi di kawasan itu sangat tegang, kami mengimbau semua orang untuk menahan diri," ujar Peskov.
Baca Juga
(sya)
tulis komentar anda