China Berupaya Jadi Pemimpin Global South, Nilai-Nilai Demokrasi Terancam

Sejak 1981, China telah menyelenggarakan program pelatihan dengan kedok bantuan asing, awalnya bermitra dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Namun, pada 1998, China beralih menawarkan program yang direncanakan secara terpusat secara langsung kepada pejabat pemerintah di negara-negara berkembang.

Antara tahun 2013 hingga 2018, hampir 200.000 peserta pelatihan berpartisipasi dalam sekitar 7.000 program, yang mencerminkan pergeseran fokus yang signifikan dari tujuan kemanusiaan menjadi mempromosikan model pemerintahan yang autokratis.

Sesi pelatihan ini mencakup topik-topik seperti penegakan hukum, jurnalisme, dan masalah hukum, yang sering kali mengajarkan peserta untuk memprioritaskan kepentingan negara dan partai di atas kepentingan warga negara. Kedutaan besar China dengan hati-hati memilih peserta pelatihan dari berbagai negara, dengan Kementerian Keamanan Publik memainkan peran penting dalam proses seleksi.

Sebuah studi terkini oleh Pusat Studi Strategis Afrika menemukan bahwa anggota partai berkuasa dari beberapa negara Afrika, termasuk Angola dan Afrika Selatan, menerima pelatihan di Sekolah Kepemimpinan Mwalimu Julius Nyerere di Tanzania, sejalan dengan model hubungan antarpartai Xi Jinping.

Selain itu, program yang ditujukan untuk pejabat Arab telah diluncurkan di Universitas Studi Internasional Shanghai, dengan peserta dari 16 negara Arab, termasuk Mesir dan Suriah.