4 Kebijakan Tajikistan yang Menindas Kaum Muslim, Pelarangan Jilbab hingga Nama Arab
Sabtu, 29 Juni 2024 - 20:16 WIB
Wanita berjilbab mendatangi tempat pemungutan suara selama pemilu presiden di Dushanbe, Tajikistan, 11 Oktober 2020. Foto/REUTERS/Nazarali Pirnazarov
DUSHANBE - Sedikitnya ada empat kebijakan Tajikistan yang menindas umat Muslim di negaranya. Terbaru, ramai diperbincangkan soal larangan penggunaan jilbab.
Sebagai informasi, Tajikistan merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Saat ini, mayoritas penduduknya diketahui menganut agama Islam.
Pada pemerintahannya, Tajikistan dipimpin Presiden Emomali Rahmon sejak tahun 1994 silam.
Anehnya, meski punya mayoritas penduduk Muslim, pemerintah negara ini banyak mengeluarkan kebijakan yang dirasa menindas umat Islam. Berikut di antaranya.
Kebijakan Tajikistan yang Menindas Kaum Muslim
Satu kebijakan kontroversial yang belakangan jadi perhatian adalah pelarangan penggunaan jilbab di Tajikistan.
Mengutip EuroNews, larangan jilbab ini dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang dijalankan pemerintahan presiden seumur hidup Emomali Rahmon.
Pelarangan jilbab tercantum dalam undang-undang terkait serangkaian tindakan agama yang digambarkan pemerintah sebagai upaya melindungi nilai-nilai budaya nasional serta mencegah ekstremisme.
Kebijakan tersebut sudah disetujui majelis tinggi parlemen Majlisi Milli pekan lalu. Setelahnya, Tajikistan akan resmi melarang penggunaan "pakaian asing" termasuk jilbab atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh wanita Muslim.
Sebaliknya, pemerintah mendorong agar warga negaranya mengenakan pakaian nasional Tajikistan. Tak tanggung-tanggung, bagi mereka yang melanggar bakal dikenai denda mulai dari 7.920 somoni Tajikistan (hampir 700 euro) untuk warga negara biasa hingga 57.600 somoni (sekitar 5.000 euro) jika mereka adalah tokoh agama.
Pemerintah Tajikistan terus menekan kebebasan beragama dengan dalih tuduhan ‘ekstremisme’.
Mengutip The Diplomat, penindasan terhadap agama yang dilakukan Tajikistan memberikan dampak paling luas terhadap mayoritas penduduk Muslim Sunni selama satu dekade terakhir.
Sebagai informasi, Tajikistan merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet. Saat ini, mayoritas penduduknya diketahui menganut agama Islam.
Pada pemerintahannya, Tajikistan dipimpin Presiden Emomali Rahmon sejak tahun 1994 silam.
Anehnya, meski punya mayoritas penduduk Muslim, pemerintah negara ini banyak mengeluarkan kebijakan yang dirasa menindas umat Islam. Berikut di antaranya.
Kebijakan Tajikistan yang Menindas Kaum Muslim
1. Pelarangan Jilbab
Satu kebijakan kontroversial yang belakangan jadi perhatian adalah pelarangan penggunaan jilbab di Tajikistan.
Mengutip EuroNews, larangan jilbab ini dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang dijalankan pemerintahan presiden seumur hidup Emomali Rahmon.
Pelarangan jilbab tercantum dalam undang-undang terkait serangkaian tindakan agama yang digambarkan pemerintah sebagai upaya melindungi nilai-nilai budaya nasional serta mencegah ekstremisme.
Kebijakan tersebut sudah disetujui majelis tinggi parlemen Majlisi Milli pekan lalu. Setelahnya, Tajikistan akan resmi melarang penggunaan "pakaian asing" termasuk jilbab atau penutup kepala yang biasa dipakai oleh wanita Muslim.
Sebaliknya, pemerintah mendorong agar warga negaranya mengenakan pakaian nasional Tajikistan. Tak tanggung-tanggung, bagi mereka yang melanggar bakal dikenai denda mulai dari 7.920 somoni Tajikistan (hampir 700 euro) untuk warga negara biasa hingga 57.600 somoni (sekitar 5.000 euro) jika mereka adalah tokoh agama.
2. Pembatasan Praktik Keagamaan
Pemerintah Tajikistan terus menekan kebebasan beragama dengan dalih tuduhan ‘ekstremisme’.
Mengutip The Diplomat, penindasan terhadap agama yang dilakukan Tajikistan memberikan dampak paling luas terhadap mayoritas penduduk Muslim Sunni selama satu dekade terakhir.
tulis komentar anda