Saudi: Harga untuk Hubungan dengan Israel adalah Negara Palestina
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 20:01 WIB
Pangeran Turki al-Faisal. Foto/REUTERS
RIYADH - Anggota keluarga kerajaan Arab Saudi Pangeran Turki al-Faisal menyatakan harga Saudi untuk normalisasi hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Pernyataan Pangeran Turki itu muncul tampaknya untuk merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa dia berharap Saudi bergabung kesepakatan normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).
UEA menjadi satu dari hanya tiga negara Arab dalam lebih 70 tahun yang membangun hubungan penuh dengan Israel. Sesuai kesepakatan itu, Israel menunda rencana aneksasi pemukiman di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara di masa depan. (Baca juga: Warga Sukoharjo Gempar, 4 Mayat Bersimbah Darah Ditemukan di Rumah )
Kesepakatan itu memicu spekulasi bahwa negara Arab lainnya akan mengikuti. Namun Pangeran Turki menyatakan Saudi menginginkan harga tertinggi dari Israel.
“Setiap negara Arab yang mempertimbangkan mengikuti UEA harus meminta harga dan itu harus harga mahal,” tulis Pangeran Turki di surat kabar Saudi, Asharq al-Awsat.
“Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan harga untuk perdamaian antara Israel dan Arab, itu adalah pembentukan negara berdaulat Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota, seperti dalam inisiatif mendiang Raja Abdullah,” tegas Pangeran Turki.
Rencana Liga Arab 2002 yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel itu meminta Israel mundur dari semua wilayah yang dicaplok pada perang Timur Tengah 1967 yakni Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur yang akan menjadi lokasi negara Palestina.
Namun Pangeran Turki juga menyuarakan pemahaman terhadap keputusan UEA yang menyebut UEA telah mengamankan kondisi utama yakni penghentian rencana aneksasi Israel. (Baca Juga: Turki Temukan Gas di Laut Hitam dalam Jumlah Sangat Besar)
Dalam reaksi pertama Saudi pada kesepakatan itu, Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan menyatakan Riyadh tetap komitmen pada inisiatif damai Arab. (Baca Infografis: Amunisi Anyar China; Meratakan Area Luas dengan sekali Tembakan)
Pangeran Turki tak memegang jabatan di pemerintahan tapi masih berpengaruh dan saat ini menjadi ketua King Faisal Center for Research and Islamic Studies. Dia merupakan mantan duta besar Saudi untuk AS dan mantan kepala intelijen Saudi. (Lihat Video: Republik Kopi di Pegunungan Ijen)
Pernyataan Pangeran Turki itu muncul tampaknya untuk merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa dia berharap Saudi bergabung kesepakatan normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).
UEA menjadi satu dari hanya tiga negara Arab dalam lebih 70 tahun yang membangun hubungan penuh dengan Israel. Sesuai kesepakatan itu, Israel menunda rencana aneksasi pemukiman di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara di masa depan. (Baca juga: Warga Sukoharjo Gempar, 4 Mayat Bersimbah Darah Ditemukan di Rumah )
Kesepakatan itu memicu spekulasi bahwa negara Arab lainnya akan mengikuti. Namun Pangeran Turki menyatakan Saudi menginginkan harga tertinggi dari Israel.
“Setiap negara Arab yang mempertimbangkan mengikuti UEA harus meminta harga dan itu harus harga mahal,” tulis Pangeran Turki di surat kabar Saudi, Asharq al-Awsat.
“Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan harga untuk perdamaian antara Israel dan Arab, itu adalah pembentukan negara berdaulat Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota, seperti dalam inisiatif mendiang Raja Abdullah,” tegas Pangeran Turki.
Rencana Liga Arab 2002 yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel itu meminta Israel mundur dari semua wilayah yang dicaplok pada perang Timur Tengah 1967 yakni Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur yang akan menjadi lokasi negara Palestina.
Namun Pangeran Turki juga menyuarakan pemahaman terhadap keputusan UEA yang menyebut UEA telah mengamankan kondisi utama yakni penghentian rencana aneksasi Israel. (Baca Juga: Turki Temukan Gas di Laut Hitam dalam Jumlah Sangat Besar)
Dalam reaksi pertama Saudi pada kesepakatan itu, Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan menyatakan Riyadh tetap komitmen pada inisiatif damai Arab. (Baca Infografis: Amunisi Anyar China; Meratakan Area Luas dengan sekali Tembakan)
Pangeran Turki tak memegang jabatan di pemerintahan tapi masih berpengaruh dan saat ini menjadi ketua King Faisal Center for Research and Islamic Studies. Dia merupakan mantan duta besar Saudi untuk AS dan mantan kepala intelijen Saudi. (Lihat Video: Republik Kopi di Pegunungan Ijen)
(sya)
tulis komentar anda