Militer dan PM Israel Bersitegang setelah Netanyahu Tolak Jeda Taktis dalam Perang Gaza
Senin, 17 Juni 2024 - 14:39 WIB
Pertengkaran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer mengenai jalannya perang, yang kini telah memasuki bulan kesembilan.
Hal ini terjadi seminggu setelah mantan jenderal sentris Benny Gantz mundur dari pemerintahan, menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza.
Perpecahan ini terungkap pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen mengenai undang-undang tentang wajib militer Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant memberikan suara menentangnya karena bertentangan dengan perintah partai, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan militer.
Baca Juga: 10 Pemimpin Perang Terbaik dalam Sejarah, Nomor 5 Pernah Membebaskan Yerusalem
Partai-partai keagamaan dalam koalisi sangat menentang wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, sehingga memicu kemarahan luas dari banyak warga Israel, yang semakin mendalam seiring dengan berlanjutnya perang.
Letnan Jenderal Herzi Halevi, panglima militer, mengatakan pada hari Minggu bahwa ada “kebutuhan yang pasti” untuk merekrut lebih banyak tentara dari komunitas ultra-Ortodoks yang berkembang pesat.
Meskipun ada tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata, kesepakatan untuk menghentikan pertempuran tampaknya masih jauh, lebih dari delapan bulan sejak serangan 7 Oktober oleh pejuang Hamas terhadap Israel yang memicu serangan darat di daerah kantong tersebut oleh pasukan Israel.
Hal ini terjadi seminggu setelah mantan jenderal sentris Benny Gantz mundur dari pemerintahan, menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza.
Perpecahan ini terungkap pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen mengenai undang-undang tentang wajib militer Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant memberikan suara menentangnya karena bertentangan dengan perintah partai, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan militer.
Baca Juga: 10 Pemimpin Perang Terbaik dalam Sejarah, Nomor 5 Pernah Membebaskan Yerusalem
Partai-partai keagamaan dalam koalisi sangat menentang wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks, sehingga memicu kemarahan luas dari banyak warga Israel, yang semakin mendalam seiring dengan berlanjutnya perang.
Letnan Jenderal Herzi Halevi, panglima militer, mengatakan pada hari Minggu bahwa ada “kebutuhan yang pasti” untuk merekrut lebih banyak tentara dari komunitas ultra-Ortodoks yang berkembang pesat.
Meskipun ada tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata, kesepakatan untuk menghentikan pertempuran tampaknya masih jauh, lebih dari delapan bulan sejak serangan 7 Oktober oleh pejuang Hamas terhadap Israel yang memicu serangan darat di daerah kantong tersebut oleh pasukan Israel.
Lihat Juga :