Polisi Thailand Buru Enam Demonstran Reformasi Kerajaan

Prayuth mengatakan bahwa anak muda memiliki hak untuk memprotes, tetapi unjuk rasa di mana seruan untuk reformasi kerajaan dibuat "berjalan terlalu jauh".

Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat akan mengajukan tuduhan terhadap akademisi yang diasingkan Pavin Chachavalpongpun karena membuat grup Facebook yang dianggap kritis terhadap monarki, kata juru bicara kementerian Putchapong Nodthaisong kepada Reuters.

Grup, yang disebut Pasar Royalist, memiliki lebih dari satu juta anggota.

"Kami telah mengajukan permintaan ke Facebook untuk menghapus seluruh grup, tetapi platform tersebut belum kooperatif," kata Putchapong.

“Jadi kementerian sekarang akan menggunakan Computer Crime Act,” cetusnya.

Kementerian telah meningkatkan upaya untuk mengekang konten online yang dianggapnya kritis terhadap monarki. Mereka telah mengajukan ribuan permintaan tahun ini untuk membatasi atau menghapus konten yang dianggap ilegal, termasuk dugaan penghinaan terhadap kerajaan, di platform media sosial Facebook dan layanan video Google, YouTube.

“Tindakan kementerian adalah bentuk sensor informasi yang paling kasar. Ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang menjadi hak kita semua,” kata Pavin kepada Reuters.

“Kami memprotes tindakan kementerian dan mendesak Facebook untuk mengabaikan seruannya demi demokrasi dan dukungan untuk kebebasan berbicara," tegasnya.

Aktivis sayap kanan terkemuka berencana untuk bertemu pada Rabu di Bangkok untuk membahas cara untuk melawan protes yang dipimpin mahasiswa.

Siswa sekolah menengah juga berencana untuk melakukan unjuk rasa di Kementerian Pendidikan pada hari Rabu setelah serangkaian demonstrasi pro-demokrasi di sekolah-sekolah di seluruh negeri.(Foto: Gelombang Demonstrasi di Thailand Menuntut Reformasi Demokrasi )