Selidiki Kasus Genosida di Gaza, Staf dan Pejabat ICC Dapat Banyak Ancaman
Sabtu, 04 Mei 2024 - 08:25 WIB
“Kantor menegaskan semua upaya menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabatnya secara tidak pantas harus segera dihentikan,” ungkap ICC.
Pernyataan tersebut menyusul kritik Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza.
Selain itu, situs berita Amerika Axios melaporkan pada Jumat (3/5/2024) bahwa sekelompok senator bipartisan AS mengadakan pertemuan virtual pada Rabu dengan pejabat senior dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel terkait dengan perang di Gaza..
Menurut Axios, kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pejabat Israel adalah ICC mungkin akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi.
ICC yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2021 terhadap kemungkinan kejahatan perang di Palestina sejak perang tahun 2014.
Investigasi ini telah diperluas hingga mencakup kejadian-kejadian baru-baru ini, termasuk perang genosida Israel di Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober.
Pada Rabu, Axios melaporkan pemerintah Israel memberi tahu pemerintahan Presiden AS Joe Biden bahwa, “Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Israel mungkin mengambil langkah pembalasan terhadap Otoritas Palestina, yang dapat menyebabkan keruntuhannya.”
Axios mengutip dua pejabat Israel yang mengatakan, “Selama beberapa pekan terakhir, Israel telah mengatakan kepada AS bahwa mereka mempunyai informasi yang menunjukkan pejabat Otoritas Palestina menekan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel.”
Seorang pejabat senior dilaporkan menekankan, “Ancaman surat perintah penangkapan ICC adalah nyata dan menekankan jika skenario seperti itu terjadi, kabinet Israel kemungkinan akan membuat keputusan resmi untuk menghukum Otoritas Palestina.”
Pertemuan AS-ICC
Pernyataan tersebut menyusul kritik Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza.
Selain itu, situs berita Amerika Axios melaporkan pada Jumat (3/5/2024) bahwa sekelompok senator bipartisan AS mengadakan pertemuan virtual pada Rabu dengan pejabat senior dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel terkait dengan perang di Gaza..
Menurut Axios, kekhawatiran yang semakin besar di kalangan pejabat Israel adalah ICC mungkin akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi.
ICC yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2021 terhadap kemungkinan kejahatan perang di Palestina sejak perang tahun 2014.
Investigasi ini telah diperluas hingga mencakup kejadian-kejadian baru-baru ini, termasuk perang genosida Israel di Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober.
Pada Rabu, Axios melaporkan pemerintah Israel memberi tahu pemerintahan Presiden AS Joe Biden bahwa, “Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Israel mungkin mengambil langkah pembalasan terhadap Otoritas Palestina, yang dapat menyebabkan keruntuhannya.”
Axios mengutip dua pejabat Israel yang mengatakan, “Selama beberapa pekan terakhir, Israel telah mengatakan kepada AS bahwa mereka mempunyai informasi yang menunjukkan pejabat Otoritas Palestina menekan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel.”
Seorang pejabat senior dilaporkan menekankan, “Ancaman surat perintah penangkapan ICC adalah nyata dan menekankan jika skenario seperti itu terjadi, kabinet Israel kemungkinan akan membuat keputusan resmi untuk menghukum Otoritas Palestina.”
tulis komentar anda