5 Kelemahan Liga Desa yang Dijagokan Israel untuk Menggantikan Hamas di Gaza
Kamis, 07 Maret 2024 - 18:18 WIB
Liga Desa yang dijagokan Israel memimpin Gaza memiliki banyak kelemahan. Foto/Reuters
GAZA - Perang brutal Israel di Gaza dan pendudukan kembali sebagian besar wilayah Palestina, meskipun ada perlawanan terus-menerus dari Hamas dan kelompok lain, telah meninggalkan dilema bagi Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak banyak memberikan rencana “sehari setelahnya” untuk Gaza dan mengatakan bahwa Israel bermaksud mempertahankan “kendali keamanan” atas Gaza, namun hanya memberikan sedikit rincian. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada laporan tentang bagaimana Israel berencana untuk menguasai Jalur Gaza, atau setidaknya bagian-bagian yang berhasil didudukinya.
Netanyahu telah mengesampingkan mengizinkan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat milik Presiden Mahmoud Abbas untuk mengelola Gaza. Israel tampaknya berencana untuk mengizinkan apa yang mereka sebut sebagai “klan keluarga yang berpengaruh” atau biasa disebut dengan Liga Desa untuk memainkan peran dalam mengelola wilayah Gaza yang mereka kendalikan.
Jerusalem Post melaporkan bahwa Israel ingin menggunakan klan-klan ini sebagai "perisai" terhadap serangan Hamas, dengan mengatakan bahwa "bahkan Hamas takut membuat marah keluarga besar yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dan mungkin juga memiliki senjata".
Peran klan yang diharapkan tampaknya terbatas pada memberikan layanan dan menjalankan urusan lokal, serta mungkin bertindak sebagai penegak hukum lokal untuk militer Israel. Namun, Israel telah mencoba eksperimen serupa sebelumnya di Tepi Barat dan berakhir dengan kegagalan total. Pada tahun 1980an, untuk melawan pengaruh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di wilayah pendudukan, Israel membentuk Liga Desa.
Foto/Reuters
Setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, wilayah tersebut relatif tenang selama beberapa tahun. Namun, PLO tetap bersenjata dan aktif di luar batas-batas sejarah Palestina, kadang-kadang melakukan serangan terhadap Israel, pertama dari Yordania dan kemudian dari Lebanon.
Pada tahun 1976, Israel mengadakan pemilihan lokal di Tepi Barat dengan harapan dapat memberikan legitimasi terhadap pendudukannya dan menciptakan kepemimpinan lokal Palestina yang “moderat” yang bersedia menerima otonomi di bawah pemerintahan Israel.
Namun, rencana ini menjadi bumerang ketika kandidat pro-PLO meraih kemenangan besar di seluruh kota di Tepi Barat. Alih-alih mendapatkan kelas politik Palestina yang patuh dan siap melakukan perintahnya dan menerima pendudukannya, Israel malah memberikan legitimasi kepada musuh yang pada saat itu tidak mereka akui.
Oleh karena itu, hal ini mendorong pembentukan Liga Desa yang tidak melalui proses pemilihan, yang awalnya ditampilkan sebagai “entitas non-politik”, yang berkaitan dengan urusan pertanian dan mewakili warga Palestina yang tinggal di daerah pedesaan yang tidak dilayani oleh dewan kota yang kini didominasi oleh pejabat terpilih yang pro-PLO.
Foto/Reuters
Kenyataannya, Israel membentuk mereka sebagai alternatif terhadap PLO dan para pendukungnya, dan kemudian memenjarakan atau memberhentikan walikota pro-PLO yang terpilih pada tahun 1976. Ketua Liga Desa adalah Mustafa Dudeen, seorang tokoh lokal, yang sebelumnya adalah menteri kabinet Yordania.
Yordania telah memerintah Tepi Barat sebelum pendudukan Israel pada tahun 1967 dan Israel berharap dapat menemukan kolaborator di antara para pemimpin tradisional yang pro-Yordania.
Foto/Reuters
Ketika Israel secara militer mengalahkan PLO di Lebanon pada pertengahan tahun 1982, Liga Desa mulai diberitakan di media pada saat itu sebagai alternatif serius bagi Israel untuk melakukan bisnis. Namun, meski berusaha mengambil hati masyarakat pedesaan Palestina dengan membagikan uang, Liga Desa gagal total.
Jajak pendapat yang dilakukan pada saat itu menunjukkan bahwa mereka mendapat dukungan dari 0,2% penduduk Palestina di Tepi Barat, sementara PLO memperoleh 86%, meskipun terjadi kemunduran di Lebanon.
Foto/Reuters
Liga Desa dipandang hanya sebagai pengkhianat dan preman lokal dan pada akhirnya Israel menarik dukungannya.
Pada akhir tahun 1982, hal-hal tersebut menjadi tidak relevan dan pada tahun 1987, penduduk Palestina di Tepi Barat bangkit melawan pemerintahan Israel dalam Intifada Pertama. Israel kemudian harus bernegosiasi dengan PLO, menandatangani Perjanjian Oslo yang bernasib buruk pada tahun 1993.
Foto/Reuters
Kepemimpinan lokal yang diusulkan Israel untuk Jalur Gaza tampaknya sangat mirip dengan Liga Desa – yang lentur, non-politik, dan hanya peduli pada urusan lokal.
Namun keadaannya sangat berbeda. Israel telah benar-benar menghancurkan Jalur Gaza dalam perang tanpa pandang bulu, namun masih menghadapi perlawanan bersenjata yang sengit di seluruh wilayah tersebut. Kondisi ini sangat berbeda dengan Tepi Barat pada tahun 1970an.
Meskipun penduduk Gaza sudah bosan dengan perang dan menghadapi kelaparan dan penyakit, dan banyak warga Gaza telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap 15 tahun kekuasaan Hamas di wilayah tersebut jauh sebelum peristiwa 7 Oktober, kepemimpinan mana pun yang ditunjuk oleh Israel hampir pasti akan menghadapi penolakan dan penghinaan. Anggotanya juga kemungkinan akan menghadapi serangan fisik dari Hamas dan kelompok bersenjata lainnya yang masih aktif di wilayah tersebut.
Kegagalan Israel sebelumnya dalam menerapkan pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza memaksa Israel untuk menyetujui Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan menarik diri dari Gaza pada tahun 2005. Kemungkinan besar Israel akan menghadapi skenario serupa jika Israel menunjuk kepemimpinan yang terdiri dari kolaborator.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak banyak memberikan rencana “sehari setelahnya” untuk Gaza dan mengatakan bahwa Israel bermaksud mempertahankan “kendali keamanan” atas Gaza, namun hanya memberikan sedikit rincian. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada laporan tentang bagaimana Israel berencana untuk menguasai Jalur Gaza, atau setidaknya bagian-bagian yang berhasil didudukinya.
Netanyahu telah mengesampingkan mengizinkan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat milik Presiden Mahmoud Abbas untuk mengelola Gaza. Israel tampaknya berencana untuk mengizinkan apa yang mereka sebut sebagai “klan keluarga yang berpengaruh” atau biasa disebut dengan Liga Desa untuk memainkan peran dalam mengelola wilayah Gaza yang mereka kendalikan.
Jerusalem Post melaporkan bahwa Israel ingin menggunakan klan-klan ini sebagai "perisai" terhadap serangan Hamas, dengan mengatakan bahwa "bahkan Hamas takut membuat marah keluarga besar yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dan mungkin juga memiliki senjata".
Peran klan yang diharapkan tampaknya terbatas pada memberikan layanan dan menjalankan urusan lokal, serta mungkin bertindak sebagai penegak hukum lokal untuk militer Israel. Namun, Israel telah mencoba eksperimen serupa sebelumnya di Tepi Barat dan berakhir dengan kegagalan total. Pada tahun 1980an, untuk melawan pengaruh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di wilayah pendudukan, Israel membentuk Liga Desa.
5 Kelemahan Liga Desa yang Dijagokan Israel untuk Menggantikan Hamas di Gaza
1. Liga Desa Adalah Kepemimpinan Masyarakat Lokal
Foto/Reuters
Setelah Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, wilayah tersebut relatif tenang selama beberapa tahun. Namun, PLO tetap bersenjata dan aktif di luar batas-batas sejarah Palestina, kadang-kadang melakukan serangan terhadap Israel, pertama dari Yordania dan kemudian dari Lebanon.
Pada tahun 1976, Israel mengadakan pemilihan lokal di Tepi Barat dengan harapan dapat memberikan legitimasi terhadap pendudukannya dan menciptakan kepemimpinan lokal Palestina yang “moderat” yang bersedia menerima otonomi di bawah pemerintahan Israel.
Namun, rencana ini menjadi bumerang ketika kandidat pro-PLO meraih kemenangan besar di seluruh kota di Tepi Barat. Alih-alih mendapatkan kelas politik Palestina yang patuh dan siap melakukan perintahnya dan menerima pendudukannya, Israel malah memberikan legitimasi kepada musuh yang pada saat itu tidak mereka akui.
Oleh karena itu, hal ini mendorong pembentukan Liga Desa yang tidak melalui proses pemilihan, yang awalnya ditampilkan sebagai “entitas non-politik”, yang berkaitan dengan urusan pertanian dan mewakili warga Palestina yang tinggal di daerah pedesaan yang tidak dilayani oleh dewan kota yang kini didominasi oleh pejabat terpilih yang pro-PLO.
2. Liga Desa Adalah Warisan Kuno saat Yordania Pernah Menguasai Tepi Barat
Foto/Reuters
Kenyataannya, Israel membentuk mereka sebagai alternatif terhadap PLO dan para pendukungnya, dan kemudian memenjarakan atau memberhentikan walikota pro-PLO yang terpilih pada tahun 1976. Ketua Liga Desa adalah Mustafa Dudeen, seorang tokoh lokal, yang sebelumnya adalah menteri kabinet Yordania.
Yordania telah memerintah Tepi Barat sebelum pendudukan Israel pada tahun 1967 dan Israel berharap dapat menemukan kolaborator di antara para pemimpin tradisional yang pro-Yordania.
3. Liga Desa Tidak Populer
Foto/Reuters
Ketika Israel secara militer mengalahkan PLO di Lebanon pada pertengahan tahun 1982, Liga Desa mulai diberitakan di media pada saat itu sebagai alternatif serius bagi Israel untuk melakukan bisnis. Namun, meski berusaha mengambil hati masyarakat pedesaan Palestina dengan membagikan uang, Liga Desa gagal total.
Jajak pendapat yang dilakukan pada saat itu menunjukkan bahwa mereka mendapat dukungan dari 0,2% penduduk Palestina di Tepi Barat, sementara PLO memperoleh 86%, meskipun terjadi kemunduran di Lebanon.
4. Dianggap Pengkhianat Palestina
Foto/Reuters
Liga Desa dipandang hanya sebagai pengkhianat dan preman lokal dan pada akhirnya Israel menarik dukungannya.
Pada akhir tahun 1982, hal-hal tersebut menjadi tidak relevan dan pada tahun 1987, penduduk Palestina di Tepi Barat bangkit melawan pemerintahan Israel dalam Intifada Pertama. Israel kemudian harus bernegosiasi dengan PLO, menandatangani Perjanjian Oslo yang bernasib buruk pada tahun 1993.
5. Tidak Memiliki Kekuatan Politik
Foto/Reuters
Kepemimpinan lokal yang diusulkan Israel untuk Jalur Gaza tampaknya sangat mirip dengan Liga Desa – yang lentur, non-politik, dan hanya peduli pada urusan lokal.
Namun keadaannya sangat berbeda. Israel telah benar-benar menghancurkan Jalur Gaza dalam perang tanpa pandang bulu, namun masih menghadapi perlawanan bersenjata yang sengit di seluruh wilayah tersebut. Kondisi ini sangat berbeda dengan Tepi Barat pada tahun 1970an.
Meskipun penduduk Gaza sudah bosan dengan perang dan menghadapi kelaparan dan penyakit, dan banyak warga Gaza telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap 15 tahun kekuasaan Hamas di wilayah tersebut jauh sebelum peristiwa 7 Oktober, kepemimpinan mana pun yang ditunjuk oleh Israel hampir pasti akan menghadapi penolakan dan penghinaan. Anggotanya juga kemungkinan akan menghadapi serangan fisik dari Hamas dan kelompok bersenjata lainnya yang masih aktif di wilayah tersebut.
Kegagalan Israel sebelumnya dalam menerapkan pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza memaksa Israel untuk menyetujui Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan menarik diri dari Gaza pada tahun 2005. Kemungkinan besar Israel akan menghadapi skenario serupa jika Israel menunjuk kepemimpinan yang terdiri dari kolaborator.
(ahm)
tulis komentar anda