Dituding Terlibat Genosida Gaza, PM Australia Diseret ke Pengadilan Kriminal Internasional
Rabu, 06 Maret 2024 - 09:01 WIB
Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese. Foto/REUTERS
CANBERRA - Dokumen setebal 92 halaman yang didukung lebih dari 100 pengacara Australia, telah diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Tim pengacara itu menuduh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese “terlibat” dalam serangan genosida Israel di Jalur Gaza.
Para pengacara Australia itu menyeret Perdana Menteri Anthony Albanese ke Pengadilan Kriminal Internasional “sebagai pendukung genosida di Gaza”.
Dalam pernyataan pada Selasa (5/3/2024), Birchgrove Legal, yang mengajukan kasus tersebut, mengatakan, “Rujukan tersebut menjadikannya pemimpin pertama negara Barat yang dirujuk ke ICC berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma.”
Tim tersebut mengatakan mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk “mendokumentasikan dugaan keterlibatan dan menguraikan tanggung jawab pidana individu Albanese sehubungan dengan situasi di Palestina.”
Dokumen setebal 92 halaman tersebut, yang telah didukung lebih dari seratus pengacara Australia, telah diserahkan ke Kantor Jaksa ICC, Karim Khan, pada Senin.
“Dokumen tersebut menguraikan sejumlah tindakan yang diambil PM dan menteri lainnya serta anggota parlemen, termasuk Menteri Luar Negeri Wong dan Pemimpin Oposisi, untuk dipertimbangkan dan diselidiki oleh Jaksa,” papar tim hukum tersebut.
Tim pengacara itu menambahkan, “Tindakan tersebut termasuk membekukan dana sebesar USD6 juta untuk lembaga bantuan utama yang beroperasi di Gaza, UNRWA, di tengah krisis kemanusiaan berdasarkan klaim yang tidak berdasar oleh Israel setelah Mahkamah Internasional memutuskan tindakan genosida di Gaza masuk akal, serta memberikan bantuan militer dan menyetujui ekspor pertahanan ke Israel, yang dapat digunakan oleh IDF dalam rangka melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Laporan tersebut juga menyatakan, “Pemerintah secara ambigu mengerahkan kontingen militer Australia ke wilayah tersebut, di mana lokasi dan peran pastinya belum diungkapkan; mengizinkan warga Australia, baik secara eksplisit maupun implisit, melakukan perjalanan ke Israel untuk bergabung dengan tentara Israel dan mengambil bagian dalam serangannya terhadap Gaza; serta memberikan dukungan politik yang tegas terhadap tindakan Israel, sebagaimana dibuktikan pernyataan politik PM dan anggota Parlemen lainnya, termasuk Pemimpin Oposisi.”
Namun, Albanese menolak rujukan ke ICC dan mengatakan, “Hal tersebut jelas tidak memiliki kredibilitas di masa depan.”
“Saya tidak berpikir bahwa resolusi damai dihasilkan oleh misinformasi, dan terdapat banyak misinformasi mengenai apa yang terjadi,” ujar Perdana Menteri kepada wartawan menjelang KTT ASEAN-Australia di Melbourne.
Dia juga dilaporkan mengatakan, “Jika Anda melihat kembali resolusi yang dibuat dengan dukungan kedua partai besar pada bulan Oktober, mereka memperjelas bahwa setiap nyawa yang tidak bersalah penting, baik itu orang Israel atau orang Palestina.”
Tim pengacara itu menuduh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese “terlibat” dalam serangan genosida Israel di Jalur Gaza.
Para pengacara Australia itu menyeret Perdana Menteri Anthony Albanese ke Pengadilan Kriminal Internasional “sebagai pendukung genosida di Gaza”.
Dalam pernyataan pada Selasa (5/3/2024), Birchgrove Legal, yang mengajukan kasus tersebut, mengatakan, “Rujukan tersebut menjadikannya pemimpin pertama negara Barat yang dirujuk ke ICC berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma.”
Tim tersebut mengatakan mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk “mendokumentasikan dugaan keterlibatan dan menguraikan tanggung jawab pidana individu Albanese sehubungan dengan situasi di Palestina.”
Dokumen setebal 92 halaman tersebut, yang telah didukung lebih dari seratus pengacara Australia, telah diserahkan ke Kantor Jaksa ICC, Karim Khan, pada Senin.
“Dokumen tersebut menguraikan sejumlah tindakan yang diambil PM dan menteri lainnya serta anggota parlemen, termasuk Menteri Luar Negeri Wong dan Pemimpin Oposisi, untuk dipertimbangkan dan diselidiki oleh Jaksa,” papar tim hukum tersebut.
Baca Juga
Tim pengacara itu menambahkan, “Tindakan tersebut termasuk membekukan dana sebesar USD6 juta untuk lembaga bantuan utama yang beroperasi di Gaza, UNRWA, di tengah krisis kemanusiaan berdasarkan klaim yang tidak berdasar oleh Israel setelah Mahkamah Internasional memutuskan tindakan genosida di Gaza masuk akal, serta memberikan bantuan militer dan menyetujui ekspor pertahanan ke Israel, yang dapat digunakan oleh IDF dalam rangka melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Laporan tersebut juga menyatakan, “Pemerintah secara ambigu mengerahkan kontingen militer Australia ke wilayah tersebut, di mana lokasi dan peran pastinya belum diungkapkan; mengizinkan warga Australia, baik secara eksplisit maupun implisit, melakukan perjalanan ke Israel untuk bergabung dengan tentara Israel dan mengambil bagian dalam serangannya terhadap Gaza; serta memberikan dukungan politik yang tegas terhadap tindakan Israel, sebagaimana dibuktikan pernyataan politik PM dan anggota Parlemen lainnya, termasuk Pemimpin Oposisi.”
Namun, Albanese menolak rujukan ke ICC dan mengatakan, “Hal tersebut jelas tidak memiliki kredibilitas di masa depan.”
“Saya tidak berpikir bahwa resolusi damai dihasilkan oleh misinformasi, dan terdapat banyak misinformasi mengenai apa yang terjadi,” ujar Perdana Menteri kepada wartawan menjelang KTT ASEAN-Australia di Melbourne.
Dia juga dilaporkan mengatakan, “Jika Anda melihat kembali resolusi yang dibuat dengan dukungan kedua partai besar pada bulan Oktober, mereka memperjelas bahwa setiap nyawa yang tidak bersalah penting, baik itu orang Israel atau orang Palestina.”
Statuta Roma
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda