5 Tantangan Pemerintahan Baru Pakistan, Salah Satunya Ancaman Perang dengan India, Afghanistan dan Iran
Kamis, 08 Februari 2024 - 16:16 WIB
Pemerintahan baru Pakistan akan menghadapi serangkaian tantangan berat. Foto/Reuters
ISLAMABAD - Pakistan mengadakan pemilihan nasional pada Kamis (8/2/2024) untuk memilih pemerintahan baru. Padahal, negara itu mengalami berbagai krisis yang melanda negara Asia Selatan berpenduduk 241 juta jiwa. Apalagi, Islamabad merupakan negara memiliki senjata nuklir.
Foto/Reuters
Melansir Reuters, Pakistan berhasil menghindari gagal bayar negara pada musim panas lalu melalui dana talangan terakhir sebesar USD3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) – namun dukungan pemberi pinjaman tersebut berakhir pada bulan Maret, setelah itu para pejabat yakin bahwa program baru yang diperluas akan diperlukan.
Merundingkan sebuah program baru, dan dengan cepat, akan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintahan baru, yang akan mengambil alih perekonomian yang dilanda rekor inflasi tinggi dan pertumbuhan yang lambat akibat reformasi yang sulit.
Sebuah program baru berarti berkomitmen pada langkah-langkah yang diperlukan agar tetap berada pada jalur sempit menuju pemulihan, namun hal ini akan membatasi pilihan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat frustrasi dan melayani industri yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memacu pertumbuhan.
Foto/Reuters
Melansir Reuters, ketegangan politik meningkat menjelang pemilu karena apa yang disebut oleh mantan perdana menteri Imran Khan sebagai tindakan keras terhadap dirinya dan partainya. Mantan bintang kriket itu telah dipenjara sejak Agustus, sehingga membuat marah jutaan pendukungnya.
Dia telah dijatuhi berbagai hukuman penjara tiga kali dalam seminggu terakhir, namun masih banyak kasus yang menunggu keputusan terhadapnya - termasuk satu kasus yang menuduhnya memerintahkan serangan kekerasan terhadap instalasi militer, yang dapat mengakibatkan hukuman mati.
Khan mempertahankan dukungan massa di Pakistan, dan tindakan keras yang terus berlanjut serta penahanannya di penjara hanya akan memicu ketegangan pada saat stabilitas diperlukan untuk menarik investasi asing guna menopang perekonomian.
Foto/Reuters
Melansir Reuters, militer Pakistan telah lama menguasai negara tersebut, namun perannya semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir. Khan mengatakan militer melancarkan tindakan keras terhadap dia dan partainya setelah mereka berselisih dalam pengambilan kebijakan ketika dia menjadi perdana menteri. Pihak militer menyangkal hal ini.
Peran militer dalam pengambilan keputusan ekonomi telah diformalkan melalui perwakilannya dalam sebuah badan baru yang mempunyai kekuasaan tinggi yang disebut Dewan Fasilitasi Investasi Khusus. Pensiunan dan jenderal yang masih menjabat menduduki jabatan penting di banyak lembaga negara.
Pemerintahan baru perlu menjaga keseimbangan antara membuat para jenderal yang berkuasa senang dan menyusun kebijakannya sendiri.
Di masa lalu, pemerintahan terpilih digulingkan melalui intervensi militer, termasuk tiga kudeta atau tekanan tidak langsung dari para jenderal. Tidak ada satu pun perdana menteri yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh dalam 76 tahun sejarah Pakistan.
Foto/Reuters
Serangan militan telah meningkat selama 18 bulan terakhir setelah jeda ketika banyak kelompok Islam diusir ke negara tetangga Afghanistan dengan operasi militer pada tahun 2014.
Kelompok-kelompok tersebut – khususnya Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – melakukan reorganisasi di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa di sana pada tahun 2021, dan dilaporkan menggunakan persenjataan canggih yang ditinggalkan oleh pasukan pimpinan NATO.
Para gerilyawan telah melakukan serangkaian serangan tingkat tinggi dan kembali ke basis mereka di Pakistan. Namun terbatasnya ruang fiskal Islamabad membatasi kemampuannya untuk mendanai operasi militer berkelanjutan lainnya.
Pemberontakan etnis-nasionalis Baloch di barat daya, yang juga menargetkan kepentingan sekutu utama Tiongkok, telah meningkat. Beijing telah banyak berinvestasi di pertambangan di provinsi Balochistan yang kaya mineral dan di pelabuhan strategis, Gwadar.
Foto/Reuters
Melansir Reuters, serangan TTP telah menyebabkan perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Islamabad dan Taliban, yang sebelumnya diyakini memiliki hubungan dekat, seperti halnya pengusiran ratusan ribu warga Afghanistan yang dilakukan Islamabad, banyak di antaranya telah tinggal di Pakistan selama beberapa dekade.
Pakistan dan Iran saling melancarkan serangan udara terhadap pangkalan-pangkalan yang diklaim militan di wilayah masing-masing bulan lalu, dan meski keduanya tampaknya memiliki hubungan tetap sejak itu, insiden tersebut telah membuka kekhawatiran keamanan baru bagi Pakistan di perbatasan baratnya.
Sementara itu di perbatasan timurnya, ketegangan baru meningkat dengan musuh lamanya, India, setelah Islamabad menuduh New Delhi melakukan kampanye pembunuhan di Pakistan.
India juga akan mengadakan pemilu pada bulan Mei, dan kembalinya kekuasaan pemerintahan nasionalis Hindu India dengan mandat yang berat dapat semakin memperumit masalah pemerintahan baru Pakistan.
5 Tantangan Pemerintahan Baru Pakistan
1. Mengendalikan Perekonomian yang Sulit
Foto/Reuters
Melansir Reuters, Pakistan berhasil menghindari gagal bayar negara pada musim panas lalu melalui dana talangan terakhir sebesar USD3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) – namun dukungan pemberi pinjaman tersebut berakhir pada bulan Maret, setelah itu para pejabat yakin bahwa program baru yang diperluas akan diperlukan.
Merundingkan sebuah program baru, dan dengan cepat, akan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintahan baru, yang akan mengambil alih perekonomian yang dilanda rekor inflasi tinggi dan pertumbuhan yang lambat akibat reformasi yang sulit.
Sebuah program baru berarti berkomitmen pada langkah-langkah yang diperlukan agar tetap berada pada jalur sempit menuju pemulihan, namun hal ini akan membatasi pilihan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat frustrasi dan melayani industri yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memacu pertumbuhan.
2. Stabilitas Politik
Foto/Reuters
Melansir Reuters, ketegangan politik meningkat menjelang pemilu karena apa yang disebut oleh mantan perdana menteri Imran Khan sebagai tindakan keras terhadap dirinya dan partainya. Mantan bintang kriket itu telah dipenjara sejak Agustus, sehingga membuat marah jutaan pendukungnya.
Dia telah dijatuhi berbagai hukuman penjara tiga kali dalam seminggu terakhir, namun masih banyak kasus yang menunggu keputusan terhadapnya - termasuk satu kasus yang menuduhnya memerintahkan serangan kekerasan terhadap instalasi militer, yang dapat mengakibatkan hukuman mati.
Khan mempertahankan dukungan massa di Pakistan, dan tindakan keras yang terus berlanjut serta penahanannya di penjara hanya akan memicu ketegangan pada saat stabilitas diperlukan untuk menarik investasi asing guna menopang perekonomian.
3. Menjalankan Hubungan yang Harmonis dengan Militer
Foto/Reuters
Melansir Reuters, militer Pakistan telah lama menguasai negara tersebut, namun perannya semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir. Khan mengatakan militer melancarkan tindakan keras terhadap dia dan partainya setelah mereka berselisih dalam pengambilan kebijakan ketika dia menjadi perdana menteri. Pihak militer menyangkal hal ini.
Peran militer dalam pengambilan keputusan ekonomi telah diformalkan melalui perwakilannya dalam sebuah badan baru yang mempunyai kekuasaan tinggi yang disebut Dewan Fasilitasi Investasi Khusus. Pensiunan dan jenderal yang masih menjabat menduduki jabatan penting di banyak lembaga negara.
Pemerintahan baru perlu menjaga keseimbangan antara membuat para jenderal yang berkuasa senang dan menyusun kebijakannya sendiri.
Di masa lalu, pemerintahan terpilih digulingkan melalui intervensi militer, termasuk tiga kudeta atau tekanan tidak langsung dari para jenderal. Tidak ada satu pun perdana menteri yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh dalam 76 tahun sejarah Pakistan.
4. Menghadapi Kelompok Gerilyawan
Foto/Reuters
Serangan militan telah meningkat selama 18 bulan terakhir setelah jeda ketika banyak kelompok Islam diusir ke negara tetangga Afghanistan dengan operasi militer pada tahun 2014.
Kelompok-kelompok tersebut – khususnya Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – melakukan reorganisasi di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa di sana pada tahun 2021, dan dilaporkan menggunakan persenjataan canggih yang ditinggalkan oleh pasukan pimpinan NATO.
Para gerilyawan telah melakukan serangkaian serangan tingkat tinggi dan kembali ke basis mereka di Pakistan. Namun terbatasnya ruang fiskal Islamabad membatasi kemampuannya untuk mendanai operasi militer berkelanjutan lainnya.
Pemberontakan etnis-nasionalis Baloch di barat daya, yang juga menargetkan kepentingan sekutu utama Tiongkok, telah meningkat. Beijing telah banyak berinvestasi di pertambangan di provinsi Balochistan yang kaya mineral dan di pelabuhan strategis, Gwadar.
5. Ancaman Perang dengan Afghanistan, India dan Iran
Foto/Reuters
Melansir Reuters, serangan TTP telah menyebabkan perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Islamabad dan Taliban, yang sebelumnya diyakini memiliki hubungan dekat, seperti halnya pengusiran ratusan ribu warga Afghanistan yang dilakukan Islamabad, banyak di antaranya telah tinggal di Pakistan selama beberapa dekade.
Pakistan dan Iran saling melancarkan serangan udara terhadap pangkalan-pangkalan yang diklaim militan di wilayah masing-masing bulan lalu, dan meski keduanya tampaknya memiliki hubungan tetap sejak itu, insiden tersebut telah membuka kekhawatiran keamanan baru bagi Pakistan di perbatasan baratnya.
Sementara itu di perbatasan timurnya, ketegangan baru meningkat dengan musuh lamanya, India, setelah Islamabad menuduh New Delhi melakukan kampanye pembunuhan di Pakistan.
India juga akan mengadakan pemilu pada bulan Mei, dan kembalinya kekuasaan pemerintahan nasionalis Hindu India dengan mandat yang berat dapat semakin memperumit masalah pemerintahan baru Pakistan.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda