Tiru Inggris, AS Akan Akui Negara Palestina
Kamis, 01 Februari 2024 - 09:11 WIB
Ikuti langkah Inggris, Amerika Serikat berencana untuk mengakui Negara Palestina. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengakui Negara Palestina. Langkah Washington ini meniru pemerintah Inggris yang akan melakukan hal serupa.
Rencana pemerintah Amerika itu dilaporkan Axios pada Rabu (31/1/2024) dengan mengutip pejabat pemerintah Presiden Joe Biden.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan pengeboman brutal Israel terhadap Gaza, Amerika sekali lagi menyatakan bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah solusi dua negara—Israel dan Palestina.
Negara-negara di Timur Tengah juga mengatakan bahwa pembentukan Negara Palestina yang merdeka akan menjadi prasyarat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Pemerintahan Israel saat ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan keras menolak seruan untuk memberikan status negara merdeka kepada Palestina.
“Upaya untuk menemukan jalan keluar diplomatis dari perang di Gaza telah membuka pintu untuk memikirkan kembali banyak paradigma dan kebijakan lama AS,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios, tanpa disebutkan namanya.
Pejabat tersebut, lanjut laporan Axios, mengatakan bahwa beberapa pejabat di pemerintahan Biden percaya mengakui Negara Palestina mungkin perlu menjadi langkah pertama dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya secara aktif mengupayakan pembentukan Negara Palestina merdeka dengan jaminan keamanan nyata bagi Israel.
“Ada sejumlah cara yang bisa Anda lakukan untuk mencapai hal itu. Ada sejumlah rangkaian peristiwa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matt Miller kepada wartawan.
Ketika ditanya tentang laporan Axios, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan kepada Al Arabiya English: “Sudah menjadi kebijakan lama AS bahwa setiap pengakuan atas Negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi langsung antara para pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak di PBB. Kebijakan itu tidak berubah.”
Laporan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan Inggris akan segera mengakui Negara Palestina.
Rencana pemerintah Amerika itu dilaporkan Axios pada Rabu (31/1/2024) dengan mengutip pejabat pemerintah Presiden Joe Biden.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan pengeboman brutal Israel terhadap Gaza, Amerika sekali lagi menyatakan bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah solusi dua negara—Israel dan Palestina.
Negara-negara di Timur Tengah juga mengatakan bahwa pembentukan Negara Palestina yang merdeka akan menjadi prasyarat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Pemerintahan Israel saat ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan keras menolak seruan untuk memberikan status negara merdeka kepada Palestina.
“Upaya untuk menemukan jalan keluar diplomatis dari perang di Gaza telah membuka pintu untuk memikirkan kembali banyak paradigma dan kebijakan lama AS,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios, tanpa disebutkan namanya.
Pejabat tersebut, lanjut laporan Axios, mengatakan bahwa beberapa pejabat di pemerintahan Biden percaya mengakui Negara Palestina mungkin perlu menjadi langkah pertama dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya secara aktif mengupayakan pembentukan Negara Palestina merdeka dengan jaminan keamanan nyata bagi Israel.
“Ada sejumlah cara yang bisa Anda lakukan untuk mencapai hal itu. Ada sejumlah rangkaian peristiwa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matt Miller kepada wartawan.
Ketika ditanya tentang laporan Axios, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan kepada Al Arabiya English: “Sudah menjadi kebijakan lama AS bahwa setiap pengakuan atas Negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi langsung antara para pihak dan bukan melalui pengakuan sepihak di PBB. Kebijakan itu tidak berubah.”
Laporan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan Inggris akan segera mengakui Negara Palestina.
(mas)
tulis komentar anda