Militer Zionis Kebobolan Serangan Hamas, Kabinet Israel Bertikai
Sabtu, 06 Januari 2024 - 09:31 WIB
Pertemuan kabinet diplomatik-keamanan Israel berubah menjadi pertikaian sengit setelah ada upaya penyelidikan atas bobolnya militer Zionis dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Pertemuan kabinet diplomatik-keamanan Israel pada Kamis malam berubah menjadi pertikaian sengit. Para pejabat berseteru setelah ada upaya penyelidikan atas bobolnya militer Israel dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Rapat kabinet tersebut diadakan untuk membahas masa depan Jalur Gaza, Palestina, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir nanti.
Namun, anggota Parlemen bentrok dengan kepala staf dan lembaga pertahanan mengenai penyelidikan atas kesalahan dan perilaku militer Israel seputar serangan Hamas terhadap negara Yahudi itu pada 7 Oktober.
Para anggota Parlemen mengatakan bahwa penyelidikan, yang dilakukan untuk melihat kegagalan persiapan mengatasi serangan tersebut, dijanjikan akan dimulai segera setelah perang di Gaza berakhir.
Laporan di media-media Israel menyebutkan pertemuan kabinet itu berlangsung selama tiga setengah jam, sebelum “meledak” menjadi pertikaian.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Transportasi Miri Regev termasuk di antara mereka yang terlibat dalam diskusi intensif tersebut.
Regev mengatakan keputusan mengenai penyelidikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan anggota Parlemen, dengan alasan bahwa militer harus sepenuhnya fokus pada pertempuran saat ini.
Diskusi tentang apa yang harus terjadi setelah perang di Gaza telah mengungkapkan perpecahan ideologis yang mendalam di dalam koalisi pemerintah, di mana Ben Gvir dan Smotrich menegaskan kembali keyakinan mereka dalam pertemuan tersebut bahwa warga Palestina di Gaza harus terusir secara permanen dan digantikan dengan pemukim Israel.
Perdebatan lain dalam pertemuan kabinet adalah pengumuman bahwa penyelidikan akan melibatkan mantan menteri pertahanan, Shaul Mofaz.
Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi sayap kanan, karena keterlibatannya dalam penarikan sepihak pasukan Israel dari Gaza pada tahun 2005 dan menjadi tokoh kunci dalam koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina.
Seorang menteri mengatakan kepada media berbahasa Ibrani, Kan News, bahwa diskusi tersebut “tercela” dan bahwa militer "diserang", menyebabkan beberapa anggota senior lembaga pertahanan pergi di tengah-tengah pertemuan kabinet.
Ada juga perselisihan mengenai apakah tim penuh telah ditunjuk untuk melakukan penyelidikan, dan tidak ada jawaban jelas yang diberikan.
Ben Gvir membela haknya untuk mempertanyakan kepala staf IDF, dengan mengatakan; “Tidak semua kritik adalah penistaan, kami adalah menteri dan ini adalah tugas kami.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menghentikan semua diskusi, mengakhiri pertemuan kabinet dan mengatakan bahwa pertemuan akan dilanjutkan di lain waktu.
Pada hari Jumat, Smotrich menanggapi laporan media Israel tentang pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak “meledak” dan malah pertemuan tersebut berakhir pada tengah malam.
“Memang dalam lima menit terakhir terjadi perdebatan sengit mengenai masalah tim penyidik, tapi suara kerasnya ada di antara para menteri, bukan di depan kepala staf,” tulis dia di X, seperti dikutip Middle East Eye, Sabtu (6/1/2024).
Dia menambahkan bahwa diskusi tersebut didasarkan pada tiga topik utama: hak untuk melakukan penyelidikan saat perang sedang berlangsung; apakah investigasi harus dilakukan secara internal dengan pihak militer, atau jika harus ada keterlibatan dari tingkat politik; dan keterlibatan Mofaz.
“Posisi saya adalah bahwa penyelidikan operasional yang dirancang untuk mengambil pelajaran yang relevan dengan kelanjutan perang harus dilakukan selama perang, dan sisanya setelah perang. Sejauh yang saya pahami, ini juga merupakan posisi kepala staf,” paparnya sambil mengatakan bahwa keyakinannya adalah itu urusan militer Israel.
Politisi Israel Yair Lapid juga mengecam kebocoran pertemuan kabinet tersebut sebagai “aib dan bukti lebih lanjut bahwa kabinet ini berbahaya.”
“Negara Israel harus mengganti pemerintah dan pemimpinnya. Orang-orang ini tidak layak atas pengorbanan dan kepahlawanan laki-laki dan perempuan IDF, dan tidak akan mampu memimpin keputusan strategis. Mereka harus pergi sekarang,” kritiknya.
Perang pecah di Israel dan Gaza pada tanggal 7 Oktober, ketika Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.140 orang, menurut data resmi pemerintah Israel.
Sementara itu, Israel telah membunuh lebih dari 22.000 warga Palestina di kampanye pengeboman dan serangan daratnya di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Rapat kabinet tersebut diadakan untuk membahas masa depan Jalur Gaza, Palestina, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir nanti.
Namun, anggota Parlemen bentrok dengan kepala staf dan lembaga pertahanan mengenai penyelidikan atas kesalahan dan perilaku militer Israel seputar serangan Hamas terhadap negara Yahudi itu pada 7 Oktober.
Baca Juga
Para anggota Parlemen mengatakan bahwa penyelidikan, yang dilakukan untuk melihat kegagalan persiapan mengatasi serangan tersebut, dijanjikan akan dimulai segera setelah perang di Gaza berakhir.
Laporan di media-media Israel menyebutkan pertemuan kabinet itu berlangsung selama tiga setengah jam, sebelum “meledak” menjadi pertikaian.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Transportasi Miri Regev termasuk di antara mereka yang terlibat dalam diskusi intensif tersebut.
Regev mengatakan keputusan mengenai penyelidikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan anggota Parlemen, dengan alasan bahwa militer harus sepenuhnya fokus pada pertempuran saat ini.
Diskusi tentang apa yang harus terjadi setelah perang di Gaza telah mengungkapkan perpecahan ideologis yang mendalam di dalam koalisi pemerintah, di mana Ben Gvir dan Smotrich menegaskan kembali keyakinan mereka dalam pertemuan tersebut bahwa warga Palestina di Gaza harus terusir secara permanen dan digantikan dengan pemukim Israel.
Perdebatan lain dalam pertemuan kabinet adalah pengumuman bahwa penyelidikan akan melibatkan mantan menteri pertahanan, Shaul Mofaz.
Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan politisi sayap kanan, karena keterlibatannya dalam penarikan sepihak pasukan Israel dari Gaza pada tahun 2005 dan menjadi tokoh kunci dalam koordinasi keamanan dengan Otoritas Palestina.
Seorang menteri mengatakan kepada media berbahasa Ibrani, Kan News, bahwa diskusi tersebut “tercela” dan bahwa militer "diserang", menyebabkan beberapa anggota senior lembaga pertahanan pergi di tengah-tengah pertemuan kabinet.
Ada juga perselisihan mengenai apakah tim penuh telah ditunjuk untuk melakukan penyelidikan, dan tidak ada jawaban jelas yang diberikan.
Ben Gvir membela haknya untuk mempertanyakan kepala staf IDF, dengan mengatakan; “Tidak semua kritik adalah penistaan, kami adalah menteri dan ini adalah tugas kami.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menghentikan semua diskusi, mengakhiri pertemuan kabinet dan mengatakan bahwa pertemuan akan dilanjutkan di lain waktu.
Pada hari Jumat, Smotrich menanggapi laporan media Israel tentang pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak “meledak” dan malah pertemuan tersebut berakhir pada tengah malam.
“Memang dalam lima menit terakhir terjadi perdebatan sengit mengenai masalah tim penyidik, tapi suara kerasnya ada di antara para menteri, bukan di depan kepala staf,” tulis dia di X, seperti dikutip Middle East Eye, Sabtu (6/1/2024).
Dia menambahkan bahwa diskusi tersebut didasarkan pada tiga topik utama: hak untuk melakukan penyelidikan saat perang sedang berlangsung; apakah investigasi harus dilakukan secara internal dengan pihak militer, atau jika harus ada keterlibatan dari tingkat politik; dan keterlibatan Mofaz.
“Posisi saya adalah bahwa penyelidikan operasional yang dirancang untuk mengambil pelajaran yang relevan dengan kelanjutan perang harus dilakukan selama perang, dan sisanya setelah perang. Sejauh yang saya pahami, ini juga merupakan posisi kepala staf,” paparnya sambil mengatakan bahwa keyakinannya adalah itu urusan militer Israel.
Politisi Israel Yair Lapid juga mengecam kebocoran pertemuan kabinet tersebut sebagai “aib dan bukti lebih lanjut bahwa kabinet ini berbahaya.”
“Negara Israel harus mengganti pemerintah dan pemimpinnya. Orang-orang ini tidak layak atas pengorbanan dan kepahlawanan laki-laki dan perempuan IDF, dan tidak akan mampu memimpin keputusan strategis. Mereka harus pergi sekarang,” kritiknya.
Perang pecah di Israel dan Gaza pada tanggal 7 Oktober, ketika Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.140 orang, menurut data resmi pemerintah Israel.
Sementara itu, Israel telah membunuh lebih dari 22.000 warga Palestina di kampanye pengeboman dan serangan daratnya di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
(mas)
tulis komentar anda