AS Dihujat karena Memveto Resolusi PBB: 'Amerika Menghukum Mati Ribuan Orang Palestina...'

Polyansky menekankan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB tidak dapat menuntut gencatan senjata selama dua bulan. "Karena posisi Washington yang keras kepala, egois, dan destruktif.”

Mengutip situs resmi PBB, UN News, Sabtu (9/12/2023), DK PBB memulai pertemuan darurat pada Jumat pukul 10.00 pagi waktu New York untuk membahas situasi bencana di Gaza.

Pertemuan tersebut menyusul surat yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada hari Rabu, yang menggunakan Pasal 99 Piagam PBB dan mendesak badan tersebut membantu mengakhiri agresi Israel di wilayah kantong Palestina yang dilanda perang dengan gencatan senjata kemanusiaan.

Setelah diskusi, para anggota DK PBB diharapkan memberikan suara pada “rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera serta pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.”

Menurut kantor berita Reuters, pemungutan suara ditunda beberapa jam pada hari Jumat sampai setelah pertemuan yang direncanakan antara para menteri Arab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dewan beranggotakan 15 negara itu seharusnya melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi singkat pada Jumat pagi waktu New York, namun menurut Reuters, pemungutan suara dijadwalkan pada pukul 17.30.

Pemungutan suara akhirnya dilaksanakan, namun diveto oleh AS, sebuah tindakan yang dikutuk secara luas oleh banyak negara di dunia.

Sebelum pemungutan suara yang hasilnya diveto Amerika, beberapa negara anggota Dewan sangat berharap rancangan resolusi itu diadopsi.

Duta Qatar untuk PBB, Sheikha Alia Ahmed bin Saif Al Thani, meminta DK PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang diajukan oleh Kelompok Arab. "Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan yang mendesak kepada penduduk Jalur Gaza," katanya.

Duta Besar dan Wakil Tetap Kerajaan Inggris untuk PBB,