PM Solomon: MSG Sepakat Tak Perjuangkan Kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia
Kamis, 28 September 2023 - 10:01 WIB
Melanesia Spearhead Group atau MSG sepakat tidak memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Foto/ABC News/Leah Lowonbu
HONIARA - Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan Melanesia Spearhead Group (MSG) sudah sepakat tidak memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Sogavare telah mengklarifikasi mengapa dia tidak membicarakan kemerdekaan Papua Barat atau West Papua di Majelis Umum PBB sekembalinya ke Honiara dari New York pada hari Rabu.
Menurut Sogavare mengatakan MSG sepakat untuk tidak memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat dalam pertemuan terakhirnya.
Dia melanjutkan, upaya mencapai kemerdekaan di tingkat MSG secara historis telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak perlu terhadap masyarakat Papua Barat, karena hal ini terkait erat dengan gerakan kemerdekaan.
Sogavare mengatakan strategi baru blok sub-regional ini melibatkan inisiatif diskusi dengan pemerintah Indonesia.
Dia mengatakan fokusnya adalah memperlakukan masyarakat Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati mereka.
Di Majelis Umum PBB, Sogavare mengangkat isu kemerdekaan Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis, namun tidak soal Papua Barat.
Dia mengatakan masalah kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri adalah masalah domestik yang perlu ditangani secara internal oleh Papua Barat.
Sogavare mengatakan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi telah menetapkan proses yang memberi mereka hak untuk menentukan nasib sendiri.
Komite ini, yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, didedikasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kemerdekaan kepada negara dan masyarakat kolonial.
Namun, pemimpin oposisi Kepulauan Solomon Matthew Wale menyatakan kekecewaannya karena Sogavare mengangkat isu Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis di PBB, namun tidak membahas Papua Barat.
Wale mengatakan baik FLNKS, aliansi partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, maupun orang Papua Barat adalah masyarakat Melanesia dan keduanya menginginkan kemerdekaan.
Dia mengeklaim Papua Barat menderita berada di bawah pemerintahan Indonesia.
“Kami adalah orang Melanesia dan kami harus selalu bergandengan tangan dengan saudara-saudari kami di Papua Barat,” ujarnya.
Dia mengatakan diplomasi dan geopolitik tidak boleh mengaburkan solidaritas dengan masyarakat Melanesia di Papua Barat.
Dia juga mengulangi seruannya kepada para pemimpin MSG untuk memikirkan kembali pendirian mereka terhadap Papua Barat.
“Perdana Menteri seharusnya mempertahankan pendirian Kepulauan Solomon soal Papua Barat seperti dulu. Dia tidak berbeda dengan Yudas Iskariot,” katanya, seperti dikutip RNZ, Kamis (28/9/2023).
Sogavare telah mengklarifikasi mengapa dia tidak membicarakan kemerdekaan Papua Barat atau West Papua di Majelis Umum PBB sekembalinya ke Honiara dari New York pada hari Rabu.
Menurut Sogavare mengatakan MSG sepakat untuk tidak memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat dalam pertemuan terakhirnya.
Dia melanjutkan, upaya mencapai kemerdekaan di tingkat MSG secara historis telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak perlu terhadap masyarakat Papua Barat, karena hal ini terkait erat dengan gerakan kemerdekaan.
Sogavare mengatakan strategi baru blok sub-regional ini melibatkan inisiatif diskusi dengan pemerintah Indonesia.
Dia mengatakan fokusnya adalah memperlakukan masyarakat Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghormati mereka.
Di Majelis Umum PBB, Sogavare mengangkat isu kemerdekaan Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis, namun tidak soal Papua Barat.
Dia mengatakan masalah kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri adalah masalah domestik yang perlu ditangani secara internal oleh Papua Barat.
Sogavare mengatakan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi telah menetapkan proses yang memberi mereka hak untuk menentukan nasib sendiri.
Komite ini, yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, didedikasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kemerdekaan kepada negara dan masyarakat kolonial.
Namun, pemimpin oposisi Kepulauan Solomon Matthew Wale menyatakan kekecewaannya karena Sogavare mengangkat isu Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis di PBB, namun tidak membahas Papua Barat.
Wale mengatakan baik FLNKS, aliansi partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, maupun orang Papua Barat adalah masyarakat Melanesia dan keduanya menginginkan kemerdekaan.
Dia mengeklaim Papua Barat menderita berada di bawah pemerintahan Indonesia.
“Kami adalah orang Melanesia dan kami harus selalu bergandengan tangan dengan saudara-saudari kami di Papua Barat,” ujarnya.
Dia mengatakan diplomasi dan geopolitik tidak boleh mengaburkan solidaritas dengan masyarakat Melanesia di Papua Barat.
Dia juga mengulangi seruannya kepada para pemimpin MSG untuk memikirkan kembali pendirian mereka terhadap Papua Barat.
“Perdana Menteri seharusnya mempertahankan pendirian Kepulauan Solomon soal Papua Barat seperti dulu. Dia tidak berbeda dengan Yudas Iskariot,” katanya, seperti dikutip RNZ, Kamis (28/9/2023).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(mas)
tulis komentar anda