5 Fakta Latar Belakang Konflik Sungai Nil Mesir Vs Ethiopia
Jum'at, 15 September 2023 - 14:10 WIB
Mesir dan Ethiopia terlibat konflik karena pembangunan bendungan Sungai Nil. Foto/Reuters
KAIRO - Mesir menyuarakan kemarahannya setelah Ethiopia mengumumkan pihaknya telah mengisi waduk di bendungan pembangkit listrik tenaga air yang sangat kontroversial di Sungai Nil.
Ethiopia telah berselisih dengan Mesir dan Sudan mengenai megaproyek tersebut sejak diluncurkan pada tahun 2011. Mesir bergantung pada Sungai Nil untuk hampir semua kebutuhan airnya.
Kementerian luar negeri Mesir mengatakan Ethiopia mengabaikan kepentingan negara-negara hilir. Sedangkan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed di X, sebelumnya Twitte, mengakui proyek tersebut menghadapi "hambatan internal dan eksternal" namun "kami menanggung semua itu".
Foto/Reuters
Melansir Reuters, Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) senilai USD4 miliar diumumkan pada awal tahun 2011, ketika Mesir berada dalam pergolakan politik menyusul pemberontakan rakyat yang menggulingkan mantan Presiden Hosni Mubarak.
Bendungan ini merupakan inti dari upaya Ethiopia untuk menjadi eksportir listrik terbesar di Afrika, dengan perkiraan kapasitas lebih dari 6.000 megawatt.
Ethiopia mengatakan akan mulai mengisi waduk di belakang bendungan pada tahun 2020, meskipun pembangunannya terhambat oleh penundaan.
Proses pengisian tahap pertama diperkirakan memakan waktu dua tahun dan membuat ketinggian air di waduk menjadi 595 meter dari total 632 meter.
Foto/Reuters
Sistem sungai Lembah Nil mengalir melalui 11 negara. Sungai Nil Biru dan Nil Putih menyatu di Sudan sebelum mengalir ke Mesir dan menuju Mediterania.
Mesir saat ini mendasarkan pembagian air sungai tersebut pada kesepakatan tahun 1959 yang memberikan 55,5 miliar meter kubik air setiap tahunnya dan Sudan 18,5 miliar meter kubik air setiap tahunnya.
Negara-negara lain tidak diberikan alokasi pada saat itu. Ethiopia bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak mengakuinya.
Foto/Reuters
Mesir, yang populasinya berkembang pesat mendekati 100 juta jiwa, bergantung pada Sungai Nil untuk sekitar 90% air tawarnya.
Bahkan tanpa memperhitungkan bendungan, negara yang sebagian besar gurun ini kekurangan air. Negara ini mengimpor sekitar setengah produk makanannya dan mendaur ulang sekitar 25 bcm (bank cubic meter) air setiap tahunnya.
Mesir menuduh Ethiopia tidak memperhitungkan risiko kondisi kekeringan seperti yang terjadi di Lembah Nil pada akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an.
Meski mengakui skenario seperti itu tidak mungkin terjadi, Mesir mengatakan negaranya bisa kehilangan lebih dari satu juta lapangan kerja dan USD1,8 miliar produksi ekonomi setiap tahunnya.
Oleh karena itu, mereka menginginkan proses pengisian tahap pertama yang memakan waktu dua tahun dapat diperpanjang, dan Ethiopia dapat menjaminnya sebesar 40 bcm per tahun setelah tahap pertama selesai.
Foto/Reuters
Ethiopia, dengan populasi lebih dari 100 juta orang, menuduh Mesir berusaha mempertahankan cengkeraman era kolonial atas perairan Sungai Nil.
Addis Ababa mengatakan Kairo berusaha menyandera proyek tersebut dengan menerapkan aturan mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan.
Dikatakan bahwa mereka mempertimbangkan kepentingan Mesir dan Sudan – negara hilir lainnya – dan bahwa persyaratan Mesir untuk jaminan 40 bcm tidak realistis.
Dikatakan juga bahwa meskipun mereka dapat mengisi waduk dalam dua hingga tiga tahun, mereka memberikan konsesi dengan mengusulkan proses yang memakan waktu empat hingga tujuh tahun.
Ethiopia telah berulang kali menolak usulan Mesir untuk menggunakan mediator pihak keempat, dan mengatakan bahwa Kairo berusaha menghindari diskusi tiga arah.
Foto/Reuters
Kedua belah pihak saling menuduh menunda perundingan, yang dilanjutkan di Kairo dan Khartoum. Tapi, perundingan kerap buntu dan tidak memiliki jalan keluar.
Mesir dengan antusias menerima undangan dari AS untuk melakukan pembicaraan terpisah di Washington.
Mesir dan Sudan berpendapat bahwa aturan umum untuk operasi Gerd harus disepakati, karena khawatir Ethiopia yang haus energi akan memperburuk kekurangan air yang ada di negara mereka.
Negosiasi mengenai proyek tersebut dilanjutkan bulan lalu, namun sempat terhenti pada tahun 2021.
Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pengisian bendungan secara “sepihak” oleh Ethiopia melanggar deklarasi prinsip yang ditandatangani oleh ketiga negara pada tahun 2015, dan mencap tindakan Ethiopia “ilegal”.
Ethiopia telah berselisih dengan Mesir dan Sudan mengenai megaproyek tersebut sejak diluncurkan pada tahun 2011. Mesir bergantung pada Sungai Nil untuk hampir semua kebutuhan airnya.
Kementerian luar negeri Mesir mengatakan Ethiopia mengabaikan kepentingan negara-negara hilir. Sedangkan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed di X, sebelumnya Twitte, mengakui proyek tersebut menghadapi "hambatan internal dan eksternal" namun "kami menanggung semua itu".
Berikut adalah 5 fakta latar belakang konflik Sungai Nil antara Mesir Vs Ethiopia.
1. Diawali dengan Pembangunan Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)
Foto/Reuters
Melansir Reuters, Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) senilai USD4 miliar diumumkan pada awal tahun 2011, ketika Mesir berada dalam pergolakan politik menyusul pemberontakan rakyat yang menggulingkan mantan Presiden Hosni Mubarak.
Bendungan ini merupakan inti dari upaya Ethiopia untuk menjadi eksportir listrik terbesar di Afrika, dengan perkiraan kapasitas lebih dari 6.000 megawatt.
Ethiopia mengatakan akan mulai mengisi waduk di belakang bendungan pada tahun 2020, meskipun pembangunannya terhambat oleh penundaan.
Proses pengisian tahap pertama diperkirakan memakan waktu dua tahun dan membuat ketinggian air di waduk menjadi 595 meter dari total 632 meter.
Baca Juga
2. Perebutan Air Sungai Nil
Foto/Reuters
Sistem sungai Lembah Nil mengalir melalui 11 negara. Sungai Nil Biru dan Nil Putih menyatu di Sudan sebelum mengalir ke Mesir dan menuju Mediterania.
Mesir saat ini mendasarkan pembagian air sungai tersebut pada kesepakatan tahun 1959 yang memberikan 55,5 miliar meter kubik air setiap tahunnya dan Sudan 18,5 miliar meter kubik air setiap tahunnya.
Negara-negara lain tidak diberikan alokasi pada saat itu. Ethiopia bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak mengakuinya.
3. Mesir Terlalu Bergantung dengan Sungai Nil
Foto/Reuters
Mesir, yang populasinya berkembang pesat mendekati 100 juta jiwa, bergantung pada Sungai Nil untuk sekitar 90% air tawarnya.
Bahkan tanpa memperhitungkan bendungan, negara yang sebagian besar gurun ini kekurangan air. Negara ini mengimpor sekitar setengah produk makanannya dan mendaur ulang sekitar 25 bcm (bank cubic meter) air setiap tahunnya.
Mesir menuduh Ethiopia tidak memperhitungkan risiko kondisi kekeringan seperti yang terjadi di Lembah Nil pada akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an.
Meski mengakui skenario seperti itu tidak mungkin terjadi, Mesir mengatakan negaranya bisa kehilangan lebih dari satu juta lapangan kerja dan USD1,8 miliar produksi ekonomi setiap tahunnya.
Oleh karena itu, mereka menginginkan proses pengisian tahap pertama yang memakan waktu dua tahun dapat diperpanjang, dan Ethiopia dapat menjaminnya sebesar 40 bcm per tahun setelah tahap pertama selesai.
4. Ethiopia Menuding Mesir Mengkolonialisasi Sungai Nil
Foto/Reuters
Ethiopia, dengan populasi lebih dari 100 juta orang, menuduh Mesir berusaha mempertahankan cengkeraman era kolonial atas perairan Sungai Nil.
Addis Ababa mengatakan Kairo berusaha menyandera proyek tersebut dengan menerapkan aturan mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan.
Dikatakan bahwa mereka mempertimbangkan kepentingan Mesir dan Sudan – negara hilir lainnya – dan bahwa persyaratan Mesir untuk jaminan 40 bcm tidak realistis.
Dikatakan juga bahwa meskipun mereka dapat mengisi waduk dalam dua hingga tiga tahun, mereka memberikan konsesi dengan mengusulkan proses yang memakan waktu empat hingga tujuh tahun.
Ethiopia telah berulang kali menolak usulan Mesir untuk menggunakan mediator pihak keempat, dan mengatakan bahwa Kairo berusaha menghindari diskusi tiga arah.
5. Perundingan Selalu Menemui Jalan Buntu
Foto/Reuters
Kedua belah pihak saling menuduh menunda perundingan, yang dilanjutkan di Kairo dan Khartoum. Tapi, perundingan kerap buntu dan tidak memiliki jalan keluar.
Mesir dengan antusias menerima undangan dari AS untuk melakukan pembicaraan terpisah di Washington.
Mesir dan Sudan berpendapat bahwa aturan umum untuk operasi Gerd harus disepakati, karena khawatir Ethiopia yang haus energi akan memperburuk kekurangan air yang ada di negara mereka.
Negosiasi mengenai proyek tersebut dilanjutkan bulan lalu, namun sempat terhenti pada tahun 2021.
Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pengisian bendungan secara “sepihak” oleh Ethiopia melanggar deklarasi prinsip yang ditandatangani oleh ketiga negara pada tahun 2015, dan mencap tindakan Ethiopia “ilegal”.
(ahm)
tulis komentar anda