Kekurangan Pasukan, Ukraina Tutup Perbatasan untuk Mobilisasi Perempuan
Sabtu, 09 September 2023 - 12:31 WIB
Tentara wanita berbaris di Kiev, Ukraina. Foto/REUTERS
KIEV - Semua perempuan di Ukraina yang memiliki pendidikan kedokteran atau farmasi akan diwajibkan mendaftar ke militer mulai bulan depan.
Perwakilan parlemen Presiden Vladimir Zelensky, Fyodor Venislavsky mengumumkan kebijakan itu pada Jumat (8/9/2023).
Pejabat tersebut, yang juga merupakan anggota komite parlemen Verkhovna Rada untuk masalah keamanan nasional, juga mencatat semua perempuan yang memenuhi syarat akan dilarang bepergian ke luar negeri setelah mereka mendaftar.
Venislavsky mencatat langkah tersebut dilakukan menyusul amandemen yang dibuat parlemen Ukraina terhadap undang-undang mobilisasi negara tersebut tahun lalu, yang memungkinkan pendaftaran militer bagi perempuan.
“Jika mereka terdaftar, mereka menerima status mereka yang bertanggung jawab untuk dinas militer,” ujar dia, seraya mencatat bahwa setelah itu, mereka akan terikat pada pembatasan perjalanan yang relevan.
“Artinya, kalau ada dokumen tersendiri yang memberi hak pemberangkatan sementara, ya boleh berangkat. Jika tidak, maka mereka, seperti halnya laki-laki, akan dibatasi haknya untuk bepergian,” papar Venislavsky seperti dikutip RBC Ukraina.
Perwakilan Zelensky juga menambahkan, perempuan yang memiliki gelar militer atau sejenis militer juga akan diminta mendaftar wajib militer mulai bulan depan.
Namun, dia mencatat saat ini tidak ada rencana memperluas daftar spesialisasi yang termasuk dalam perintah ini.
Amandemen mobilisasi parlemen Ukraina tahun 2022 juga menyatakan perempuan yang memiliki profesi seperti pengacara, programmer, musisi, pekerja sosial, akuntan, jurnalis, videografer, ilmuwan, dokter hewan, dan manajer dapat mendaftar secara sukarela.
Pada saat yang sama, juru bicara Dinas Perbatasan Negara Ukraina Andrey Demchenko membantah pernyataan Venislavsky, dengan menyatakan pembatasan perjalanan hanya akan diterapkan pada laki-laki wajib militer dan pegawai negeri sipil serta tidak ada perubahan baru-baru ini dalam peraturan mengenai perempuan.
“Namun, jika perubahan tersebut diadopsi, layanan perbatasan akan mengikuti aturan yang relevan,” pungkas Demchenko.
Perwakilan parlemen Presiden Vladimir Zelensky, Fyodor Venislavsky mengumumkan kebijakan itu pada Jumat (8/9/2023).
Pejabat tersebut, yang juga merupakan anggota komite parlemen Verkhovna Rada untuk masalah keamanan nasional, juga mencatat semua perempuan yang memenuhi syarat akan dilarang bepergian ke luar negeri setelah mereka mendaftar.
Venislavsky mencatat langkah tersebut dilakukan menyusul amandemen yang dibuat parlemen Ukraina terhadap undang-undang mobilisasi negara tersebut tahun lalu, yang memungkinkan pendaftaran militer bagi perempuan.
“Jika mereka terdaftar, mereka menerima status mereka yang bertanggung jawab untuk dinas militer,” ujar dia, seraya mencatat bahwa setelah itu, mereka akan terikat pada pembatasan perjalanan yang relevan.
“Artinya, kalau ada dokumen tersendiri yang memberi hak pemberangkatan sementara, ya boleh berangkat. Jika tidak, maka mereka, seperti halnya laki-laki, akan dibatasi haknya untuk bepergian,” papar Venislavsky seperti dikutip RBC Ukraina.
Perwakilan Zelensky juga menambahkan, perempuan yang memiliki gelar militer atau sejenis militer juga akan diminta mendaftar wajib militer mulai bulan depan.
Namun, dia mencatat saat ini tidak ada rencana memperluas daftar spesialisasi yang termasuk dalam perintah ini.
Amandemen mobilisasi parlemen Ukraina tahun 2022 juga menyatakan perempuan yang memiliki profesi seperti pengacara, programmer, musisi, pekerja sosial, akuntan, jurnalis, videografer, ilmuwan, dokter hewan, dan manajer dapat mendaftar secara sukarela.
Pada saat yang sama, juru bicara Dinas Perbatasan Negara Ukraina Andrey Demchenko membantah pernyataan Venislavsky, dengan menyatakan pembatasan perjalanan hanya akan diterapkan pada laki-laki wajib militer dan pegawai negeri sipil serta tidak ada perubahan baru-baru ini dalam peraturan mengenai perempuan.
“Namun, jika perubahan tersebut diadopsi, layanan perbatasan akan mengikuti aturan yang relevan,” pungkas Demchenko.
(sya)
tulis komentar anda