Kanselir Olaf Scholz: Jerman Butuh Lebih Banyak Imigran
Jum'at, 08 September 2023 - 10:30 WIB
BERLIN - Jerman perlu segera mempercepat masuknya pekerja terampil dari luar Uni Eropa (UE), menurut Kanselir Olaf Scholz kepada rekan-rekannya di parlemen pada Rabu (6/9/2023).
“Negara dengan perekonomian terbesar di UE ini tidak dapat bertahan tanpa masuknya tenaga kerja asing secara terus-menerus,” tegas dia, sambil memperkenalkan program “modernisasi” nasional yang rumit yang dijuluki “Pakta Jerman”.
“Siapa pun yang mengklaim kita dapat hidup sepenuhnya tanpa pekerja dari luar negeri tidak pernah berbicara dengan pemilik perusahaan skala menengah atau operator rumah sakit,” ujar Scholz dalam pidatonya.
Dia menambahkan, sekitar 13 juta pekerja di Jerman akan pensiun pada pertengahan dekade berikutnya.
Kanselir kemudian meminta otoritas federal dan regional mengurangi hambatan birokrasi bagi calon pendatang baru.
“Setiap orang, harus berpegang teguh pada undang-undang yang baru disahkan mengenai imigrasi tenaga kerja terampil sehingga… perawat dari Georgia dan spesialis TI dari India tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan visa atau izin kerja,” papar dia.
Scholz juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintahannya telah membuat beberapa “kemajuan penting” dalam memerangi imigrasi ilegal.
“Pakta Jerman” yang dicanangkan kanselir dirancang sebagai proyek modernisasi besar-besaran, yang digambarkan Scholz sebagai “upaya nasional” mengembalikan perekonomian ke jalurnya.
Paket komprehensif tersebut mencakup langkah-langkah mulai dari digitalisasi skala besar berbagai prosedur administrasi publik dan pengurangan beban birokrasi terhadap perekonomian, hingga menjamin energi yang “bersih, aman dan terjangkau” dan memperluas pembangunan perumahan.
Mengomentari usulan Scholz, pemimpin oposisi Jerman bersikeras langkah-langkah harus diambil untuk membuat pendapatan dari pekerjaan lebih menarik daripada pembayaran kesejahteraan dan untuk menciptakan insentif bagi karyawan yang lebih tua agar tetap bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Kami, pihak oposisi, tentu saja bersedia berpartisipasi dalam proposal yang masuk akal,” ujar Friedrich Merz, pemimpin Uni Demokratik Kristen (CDU), bagian dari blok konservatif di parlemen, yang merupakan kekuatan oposisi terbesar.
Ia tetap menyatakan “imigrasi ilegal” harus diperlakukan sebagai masalah terbesar dalam agenda, dan menambahkan hal ini harus ditangani terlebih dahulu.
Merz juga menuduh pemerintahan Scholz memiliki pandangan yang “paternalisasi” mengenai peran negara dalam perekonomian. Dia menambahkan, Jerman telah “tercekik dalam birokrasi.”
Menurut badan statistik negara Jerman, total imigrasi ke negara tersebut berjumlah hampir 1,5 juta orang pada tahun 2022.
Sebanyak 2,7 juta orang tiba di Jerman tahun lalu, termasuk 1,1 juta dari Ukraina saja, menurut data yang ada.
Negara ini menampung 13,4 juta orang asing dan hampir 24 juta orang dari 83,2 juta penduduknya memiliki latar belakang imigrasi, menurut badan statistik tersebut.
Satu jajak pendapat yang dilakukan pada Mei menunjukkan mayoritas warga Jerman menginginkan kebijakan imigrasi dan prosedur suaka yang lebih ketat.
Sekitar setengah warga Jerman juga ingin negaranya menerima lebih sedikit pengungsi dibandingkan yang diterima saat ini.
Survei tersebut menunjukkan 54% masyarakat Jerman percaya kerugian dari imigrasi lebih besar daripada manfaatnya dan hanya 33% yang percaya hal sebaliknyalah yang benar.
“Negara dengan perekonomian terbesar di UE ini tidak dapat bertahan tanpa masuknya tenaga kerja asing secara terus-menerus,” tegas dia, sambil memperkenalkan program “modernisasi” nasional yang rumit yang dijuluki “Pakta Jerman”.
“Siapa pun yang mengklaim kita dapat hidup sepenuhnya tanpa pekerja dari luar negeri tidak pernah berbicara dengan pemilik perusahaan skala menengah atau operator rumah sakit,” ujar Scholz dalam pidatonya.
Dia menambahkan, sekitar 13 juta pekerja di Jerman akan pensiun pada pertengahan dekade berikutnya.
Kanselir kemudian meminta otoritas federal dan regional mengurangi hambatan birokrasi bagi calon pendatang baru.
“Setiap orang, harus berpegang teguh pada undang-undang yang baru disahkan mengenai imigrasi tenaga kerja terampil sehingga… perawat dari Georgia dan spesialis TI dari India tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan visa atau izin kerja,” papar dia.
Scholz juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintahannya telah membuat beberapa “kemajuan penting” dalam memerangi imigrasi ilegal.
“Pakta Jerman” yang dicanangkan kanselir dirancang sebagai proyek modernisasi besar-besaran, yang digambarkan Scholz sebagai “upaya nasional” mengembalikan perekonomian ke jalurnya.
Paket komprehensif tersebut mencakup langkah-langkah mulai dari digitalisasi skala besar berbagai prosedur administrasi publik dan pengurangan beban birokrasi terhadap perekonomian, hingga menjamin energi yang “bersih, aman dan terjangkau” dan memperluas pembangunan perumahan.
Mengomentari usulan Scholz, pemimpin oposisi Jerman bersikeras langkah-langkah harus diambil untuk membuat pendapatan dari pekerjaan lebih menarik daripada pembayaran kesejahteraan dan untuk menciptakan insentif bagi karyawan yang lebih tua agar tetap bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Kami, pihak oposisi, tentu saja bersedia berpartisipasi dalam proposal yang masuk akal,” ujar Friedrich Merz, pemimpin Uni Demokratik Kristen (CDU), bagian dari blok konservatif di parlemen, yang merupakan kekuatan oposisi terbesar.
Ia tetap menyatakan “imigrasi ilegal” harus diperlakukan sebagai masalah terbesar dalam agenda, dan menambahkan hal ini harus ditangani terlebih dahulu.
Merz juga menuduh pemerintahan Scholz memiliki pandangan yang “paternalisasi” mengenai peran negara dalam perekonomian. Dia menambahkan, Jerman telah “tercekik dalam birokrasi.”
Menurut badan statistik negara Jerman, total imigrasi ke negara tersebut berjumlah hampir 1,5 juta orang pada tahun 2022.
Sebanyak 2,7 juta orang tiba di Jerman tahun lalu, termasuk 1,1 juta dari Ukraina saja, menurut data yang ada.
Negara ini menampung 13,4 juta orang asing dan hampir 24 juta orang dari 83,2 juta penduduknya memiliki latar belakang imigrasi, menurut badan statistik tersebut.
Satu jajak pendapat yang dilakukan pada Mei menunjukkan mayoritas warga Jerman menginginkan kebijakan imigrasi dan prosedur suaka yang lebih ketat.
Sekitar setengah warga Jerman juga ingin negaranya menerima lebih sedikit pengungsi dibandingkan yang diterima saat ini.
Survei tersebut menunjukkan 54% masyarakat Jerman percaya kerugian dari imigrasi lebih besar daripada manfaatnya dan hanya 33% yang percaya hal sebaliknyalah yang benar.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda