Tetangga Indonesia Buka Kedutaan di Yerusalem, Agama Salah Satu Faktor Utamanya
Minggu, 03 September 2023 - 14:52 WIB
Mengutip akar alkitabiah Yahudi, Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan. Status tersebut belum mendapat pengakuan luas di luar negeri, dan warga Palestina menginginkan bagian timur kota tersebut—yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, dan merupakan lokasi tempat suci utama Yahudi, Kristen, dan Muslim—sebagai ibu kota negara yang mereka harapkan di masa depan.
Sebuah kelompok Zionis yang berbasis di Florida dengan pendeta di PNG menulis surat kepada Marape untuk mengucapkan selamat kepadanya.
Dalam surat yang dilihat oleh Reuters, presiden kelompok tersebut, Dominiquae Bierman, yang telah mengunjungi PNG beberapa kali untuk berkhotbah, mengatakan; "Saya sangat terlibat dalam membawa pesan Alkitab ke negara Anda tentang pentingnya menghormati Israel”.
“Ini termasuk penempatan kedutaan besar semua negara di ibu kota abadi Israel, Yerusalem,” kata Bierman.
Israel belum secara resmi mengumumkan pembukaan kedutaan PNG, namun seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa kunjungan Marape akan dilakukan pada tanggal 4-6 September, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadiri pembukaannya pada tanggal 5 September.
Kunjungan ini akan memungkinkan Netanyahu untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai negarawan di tengah kebuntuan diplomatik di bidang lain dalam pemerintahan sayap kanannya.
Seorang pejabat Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Kedutaan PNG akan memiliki luas 200 meter persegi dan akan mendapatkan diskon sekitar 70 persen untuk pajak properti kota sebagai bagian dari kebijakan yang dimaksudkan untuk menarik kedutaan dan perusahaan ke Yerusalem.
Ruang kantor tersebut sebelumnya digunakan oleh kementerian pemerintah Israel di Yerusalem selatan, di sebelah mal terbesar di kota itu. Penilaian terhadap properti dengan ukuran yang sebanding di gedung yang sama menunjukkan bahwa PNG akan membayar sewa bulanan sekitar USD20.000.
Ketua Dewan Yahudi PNG-Israel, pengusaha Douveri Henao, akan menghadiri upacara tersebut. Itu dia sampaikan di media sosial.
Henao merupakan anggota tim penyusun "Buku Putih Kebijakan Luar Negeri PNG" yang beranggotakan enam orang. "Yang bertugas membentuk agenda kebijakan luar negeri Papua Nugini," kata kantor Marape dalam sebuah pernyataan bulan lalu.
Sebuah kelompok Zionis yang berbasis di Florida dengan pendeta di PNG menulis surat kepada Marape untuk mengucapkan selamat kepadanya.
Dalam surat yang dilihat oleh Reuters, presiden kelompok tersebut, Dominiquae Bierman, yang telah mengunjungi PNG beberapa kali untuk berkhotbah, mengatakan; "Saya sangat terlibat dalam membawa pesan Alkitab ke negara Anda tentang pentingnya menghormati Israel”.
“Ini termasuk penempatan kedutaan besar semua negara di ibu kota abadi Israel, Yerusalem,” kata Bierman.
Israel belum secara resmi mengumumkan pembukaan kedutaan PNG, namun seorang pejabat Israel mengatakan kepada Reuters bahwa kunjungan Marape akan dilakukan pada tanggal 4-6 September, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadiri pembukaannya pada tanggal 5 September.
Kunjungan ini akan memungkinkan Netanyahu untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai negarawan di tengah kebuntuan diplomatik di bidang lain dalam pemerintahan sayap kanannya.
Seorang pejabat Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Kedutaan PNG akan memiliki luas 200 meter persegi dan akan mendapatkan diskon sekitar 70 persen untuk pajak properti kota sebagai bagian dari kebijakan yang dimaksudkan untuk menarik kedutaan dan perusahaan ke Yerusalem.
Ruang kantor tersebut sebelumnya digunakan oleh kementerian pemerintah Israel di Yerusalem selatan, di sebelah mal terbesar di kota itu. Penilaian terhadap properti dengan ukuran yang sebanding di gedung yang sama menunjukkan bahwa PNG akan membayar sewa bulanan sekitar USD20.000.
Ketua Dewan Yahudi PNG-Israel, pengusaha Douveri Henao, akan menghadiri upacara tersebut. Itu dia sampaikan di media sosial.
Henao merupakan anggota tim penyusun "Buku Putih Kebijakan Luar Negeri PNG" yang beranggotakan enam orang. "Yang bertugas membentuk agenda kebijakan luar negeri Papua Nugini," kata kantor Marape dalam sebuah pernyataan bulan lalu.
tulis komentar anda