Korea Selatan Butuh Lebih Banyak Bayi dan Asisten Rumah Tangga

SEOUL - Ketika Korea Selatan berjuang untuk membuat generasi muda tertarik pada pernikahan dan anak, pihak berwenang mencoba cara baru: mengimpor pekerja asing untuk menanggung sebagian beban rumah tangga.

Pemerintah Korsel mengumumkan program percontohan yang memungkinkan 100 pembantu rumah tangga asing untuk mulai bekerja di ibu kota Seoul akan dimulai pada awal Desember. Rencana tersebut akan memperluas jumlah industri dan perusahaan yang memenuhi syarat untuk mempekerjakan pekerja asing, karena Korea Selatan menghadapi populasi yang menua, penyusutan tenaga kerja, dan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor.

Program percontohan ini akan memprioritaskan pengiriman pekerja rumah tangga asing ke pasangan menikah dengan pendapatan ganda yang berusia 20 hingga 40 tahun, rumah tangga dengan orang tua tunggal, dan keluarga dengan banyak anak, karena kelompok-kelompok ini memiliki permintaan bantuan pekerjaan rumah tangga yang paling tinggi. "Program ini bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak,” demikian keterangan kantor perdana menteri Korea Selatan, dilansir CNN.

Pengurus rumah tangga asing harus berusia minimal 24 tahun, dan akan menjalani pemeriksaan latar belakang termasuk peninjauan catatan kriminal atau terkait narkoba. Pihak berwenang juga akan mengevaluasi pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan berbahasa para migran.





Mereka akan ditempatkan di rumah tangga Korea melalui “lembaga yang kredibel,” yang akan memantau keberhasilan program tersebut selama enam bulan berjalan, kata rilis berita tersebut.

Beban pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga telah lama disebut-sebut sebagai faktor penyebab menurunnya angka pernikahan dan kelahiran di Korea Selatan – serta meningkatnya biaya hidup, dan meningkatnya keengganan di kalangan perempuan berpendidikan untuk menunda karier mereka.

Sebuah laporan pemerintah awal pekan ini menemukan bahwa di antara penduduk berusia 19 hingga 34 tahun, lebih dari setengahnya mengatakan mereka tidak merasa perlu untuk memiliki anak, bahkan setelah menikah. Dan hanya 36,4% responden mengatakan mereka memiliki persepsi positif terhadap pernikahan – dengan alasan faktor-faktor umum seperti kesulitan ekonomi.

Namun tren ini hanya mempercepat krisis kependudukan di negara ini seiring dengan menyusutnya jumlah penduduk usia kerja – sehingga menambah permasalahan perekonomian yang sudah ada. Korea Selatan telah lama berjuang mengatasi kekurangan tenaga kerja kronis di sektor manufaktur dan pertanian.

Dalam upaya mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah bahkan mengusulkan untuk menaikkan batas jam kerja menjadi 69 jam per minggu, naik dari batas 52 jam kerja – hingga muncul reaksi negatif dari kalangan pekerja muda yang memaksa mereka membatalkan rencana tersebut.

Beberapa politisi sebelumnya mendesak pemerintah untuk mengimpor pekerja asing untuk membantu meringankan beban pasangan muda dan orang tua. Tahun lalu, Wali Kota Seoul mengusulkan skema tersebut dalam rapat kabinet pemerintah, dan menyatakan dalam postingan Facebook bahwa negara tersebut sedang melihat “peringatan akan adanya kepunahan populasi, yang melampaui penurunan populasi.”