Anggota Parlemen Ukraina Ogah Serahkan Wilayah pada Rusia untuk Akhiri Perang

KIEV - Pemerintah Ukraina seharusnya tidak pernah menyerahkan wilayah negara mana pun untuk mengakhiri konflik dengan Rusia, menurut sekelompok anggota parlemen Ukraina.

Pernyataan yang diusulkan itu muncul beberapa hari setelah seorang pejabat NATO menyarankan Kiev dapat meninggalkan klaimnya atas wilayah yang memilih bergabung dengan Rusia sebagai imbalan atas keanggotaan dalam aliansi militer pimpinan Amerika Serikat (AS).

Dokumen tersebut, yang diajukan pada Jumat, menyerukan penarikan tanpa syarat pasukan Rusia kembali ke perbatasan Ukraina tahun 1991. Ini harus mencakup penarikan Armada Laut Hitam Rusia dari Crimea, desak anggota parlemen.



“Selain itu, jika dan ketika Ukraina merebut kembali semenanjung itu, warga negara Rusia yang tinggal di sana akan dideportasi,” ungkap pernyataan itu.

Menurut dokumen tersebut, orang Ukraina yang telah "secara otomatis atau paksa" diberikan kewarganegaraan Rusia tidak akan dianggap demikian.



Proposal itu diperkenalkan beberapa hari setelah Stian Jenssen, kepala staf Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, menyarankan, "Solusinya adalah agar Ukraina menyerahkan wilayahnya, dan mendapatkan keanggotaan NATO sebagai gantinya," seperti dikutip surat kabar VG Norwegia.

Pernyataan Jenssen dengan cepat mendapat kecaman dari pejabat Ukraina dan dia terpaksa mundur, menggambarkan saran awal sebagai "kesalahan".

Pada awal Juni, militer Ukraina melancarkan serangan balasan yang telah lama ditunggu-tunggu dalam upaya merebut kembali wilayah di timur dan tenggara negara itu.

Namun, meskipun mendapat dukungan besar-besaran dari Barat, pasukan Kiev belum mencapai perolehan yang signifikan.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut telah menelan korban 43.000 orang Ukraina dan hampir 5.000 perangkat keras militer.

Pejabat tinggi di Kiev dan beberapa ibu kota Barat mengakui dorongan tersebut gagal memenuhi harapan awal yang tinggi dan berkembang lebih lambat dari yang diantisipasi.

Crimea bergabung dengan Rusia setelah kudeta di Kiev pada 2014 menyusul referendum yang melihat mayoritas penduduk setempat mendukung penyatuan dengan Rusia.

Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye, bergabung dengan Rusia September lalu setelah referendum.

Ukraina bersama dengan sebagian besar negara lain menolak mengakui hasil referendum tersebut, mencela perubahan perbatasan sebagai aneksasi ilegal.