Bertemu Utusan Khusus PBB, RI Dorong Penyelesaian Krisis Myanmar
Selasa, 20 Juni 2023 - 13:30 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Fadli Zon (Fraksi Gerindra) bertemu dengan UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar Thomas Andrews di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Foto/bksap
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr Fadli Zon (Fraksi Gerindra) bertemu dengan UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar Thomas Andrews di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/6/2023).
Berbagai perkembangan seputar situasi di Myanmar paska kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer pada tahun 2021 lalu dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan tersebut Fadli Zon menjelaskan mengenai konsistensi DPR RI selama empat tahun berturut-turut dalam melaksanakan diplomasi parlemen melalui BKSAP, terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya, sejak 2017.
Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui Organisasi Parlemen Regional ASEAN (AIPA) mengalami perubahan, sejak terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar.
"Kami kemudian menyadari, bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya," ungkap dia.
Perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada akhirnya berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN.
Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh Kamboja dengan judul Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus.
Lebih jauh, Fadli juga menegaskan pada Sidang Umum AIPA yang akan diselenggarakan tahun ini di Jakarta, BKSAP juga akan mendorong Rancangan Resolusi mengenai Myanmar sebagai respon terhadap perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Hal ini menurutnya, sejalan dengan tema Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini yang bertema, Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN.
"Bahwa sebagai perwakilan rakyat, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN. Ini penting, dalam rangka penguatan AIPA sekaligus mendukung organisasi ASEAN agar semakin relevan," ujar dia.
Demikian dijelaskan oleh Ketua BKSAP tersebut, di hadapan Thomas Andrews selaku Utusan Khusus PBB mengenai Myanmar.
Fadli juga menyampaikan dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI pernah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh.
Kunjungan tersebut, merupakan bentuk dukungan moril masyarakat Indonesia, bagi pengungsi Rohingya.
Thomas Andrews mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKSAP melalui diplomasi parlemen di AIPA.
Menurutnya parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional, memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar.
Thomas Andrews juga menerima usulan BKSAP untuk melobi negara-negara anggota OKI agar dapat berkontribusi memberikan bantuan bagi masyarakat Myanmar yang terkena dampak krisis, melalui badan-badan PBB.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PKS Sukamta, serta anggota DPR RI dari berbagai fraksi seperti Mercy Barends (Fraksi PDI-P), Puteri Komarudin dan Ravindra Hartanto (Fraksi Golkar), juga Jazuli Juwaini (Fraksi PKS).
Berbagai perkembangan seputar situasi di Myanmar paska kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer pada tahun 2021 lalu dibahas dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan tersebut Fadli Zon menjelaskan mengenai konsistensi DPR RI selama empat tahun berturut-turut dalam melaksanakan diplomasi parlemen melalui BKSAP, terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya, sejak 2017.
Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui Organisasi Parlemen Regional ASEAN (AIPA) mengalami perubahan, sejak terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar.
"Kami kemudian menyadari, bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya," ungkap dia.
Perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada akhirnya berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN.
Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh Kamboja dengan judul Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus.
Lebih jauh, Fadli juga menegaskan pada Sidang Umum AIPA yang akan diselenggarakan tahun ini di Jakarta, BKSAP juga akan mendorong Rancangan Resolusi mengenai Myanmar sebagai respon terhadap perkembangan situasi terkini di Myanmar.
Hal ini menurutnya, sejalan dengan tema Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini yang bertema, Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN.
"Bahwa sebagai perwakilan rakyat, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN. Ini penting, dalam rangka penguatan AIPA sekaligus mendukung organisasi ASEAN agar semakin relevan," ujar dia.
Demikian dijelaskan oleh Ketua BKSAP tersebut, di hadapan Thomas Andrews selaku Utusan Khusus PBB mengenai Myanmar.
Fadli juga menyampaikan dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI pernah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh.
Kunjungan tersebut, merupakan bentuk dukungan moril masyarakat Indonesia, bagi pengungsi Rohingya.
Thomas Andrews mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKSAP melalui diplomasi parlemen di AIPA.
Menurutnya parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional, memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar.
Thomas Andrews juga menerima usulan BKSAP untuk melobi negara-negara anggota OKI agar dapat berkontribusi memberikan bantuan bagi masyarakat Myanmar yang terkena dampak krisis, melalui badan-badan PBB.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PKS Sukamta, serta anggota DPR RI dari berbagai fraksi seperti Mercy Barends (Fraksi PDI-P), Puteri Komarudin dan Ravindra Hartanto (Fraksi Golkar), juga Jazuli Juwaini (Fraksi PKS).
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda