AS Incar TNT Jepang untuk Artileri yang Dikirim ke Ukraina
Jum'at, 02 Juni 2023 - 16:01 WIB
Tentara Ukraina menembakkan howitzer D-20 di Kiev. Foto/sputnik
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan berusaha mengamankan pasokan TNT di Jepang untuk peluru artileri 155 mm buatan AS.
Langkah ini bagian dari upaya Gedung Putih memberi Kiev lebih banyak amunisi. Saat ini serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia sangat ditunggu.
Washington dan sekutu NATO-nya terus memasok senjata ke Kiev meskipun Rusia berulang kali memperingatkan pengiriman semacam itu menambah perpanjangan konflik di Ukraina.
Reuters melaporkan, mengutip sumber tanpa nama, yang mengatakan, "Ada cara bagi Amerika Serikat untuk membeli bahan peledak dari Jepang." Sejauh ini belum ada media lain yang melaporkannya.
Salah satu sumber dilaporkan mengklaim Tokyo, yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin awal pekan ini, telah memberi tahu Washington bahwa mereka akan mengizinkan penjualan TNT industri karena bahan peledak itu bukan produk yang hanya digunakan untuk militer.
Menurut orang dalam tersebut, AS ingin menyambungkan perusahaan Jepang ke dalam rantai pasokan TNT untuk mengirimkan bahan peledak ke pabrik amunisi milik tentara AS yang akan mengemasnya ke dalam selongsong peluru 155 mm.
Kementerian Perdagangan, Industri dan Ekonomi Jepang serta Badan Akuisisi, Teknologi, dan Logistik Kementerian Pertahanan Jepang menolak menjelaskan masalah ini.
Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan Washington bekerja dengan sekutu dan mitra "untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina", dan Jepang "telah menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung pertahanan Ukraina."
Setelah outlet berita menghubungi 22 pembuat bahan peledak yang terdaftar di situs web Asosiasi Industri Bahan Peledak Jepang, satu-satunya perusahaan yang menanggapi adalah perusahaan Chugoku Kayaku yang berbasis di Hiroshima, yang mengatakan mereka “belum menerima permintaan langsung dari pemerintah AS atau militer AS.”
Konstitusi Jepang melarang negara itu mengekspor barang-barang mematikan ke negara-negara yang terlibat dalam konflik.
Pada saat yang sama, pembatasan ekspor untuk produk atau peralatan penggunaan ganda yang dijual secara komersial tidak seberat barang-barang dengan tujuan militer murni.
Ini membatasi penawaran Tokyo saat ini ke Kiev untuk peralatan seperti jaket antipeluru, helm, dan ransum makanan.
Laporan outlet media AS muncul setelah kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Jepang selama KTT G7 Hiroshima bulan lalu, ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida setuju menyediakan jip dan truk ke Kiev.
Tsuneo Watanabe, rekan senior di Sasakawa Peace Foundation, mengatakan kepada media dalam hal ini bahwa, "Fakta bahwa Jepang telah memutuskan memberikan truk ke Ukraina menunjukkan banyak hal berubah. Namun, tampaknya belum ada konsensus politik sekitar masalah pengiriman bantuan mematikan."
AS dan sekutunya meningkatkan bantuan militer mereka ke Kiev tak lama setelah Rusia memulai operasi militer khususnya di Ukraina.
Dalam perkembangan terbaru, Pentagon meluncurkan paket bantuan baru yang sangat besar untuk Ukraina senilai USD300 juta yang mencakup sejumlah jenis amunisi, mulai dari senapan hingga senjata drone hingga rudal pertahanan udara.
Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara yang mengirim senjata ke Ukraina bahwa pengiriman militer ini dianggap sebagai target yang sah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menekankan pengiriman tersebut sama saja dengan keterlibatan langsung dalam konflik Ukraina.
Langkah ini bagian dari upaya Gedung Putih memberi Kiev lebih banyak amunisi. Saat ini serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia sangat ditunggu.
Washington dan sekutu NATO-nya terus memasok senjata ke Kiev meskipun Rusia berulang kali memperingatkan pengiriman semacam itu menambah perpanjangan konflik di Ukraina.
Reuters melaporkan, mengutip sumber tanpa nama, yang mengatakan, "Ada cara bagi Amerika Serikat untuk membeli bahan peledak dari Jepang." Sejauh ini belum ada media lain yang melaporkannya.
Salah satu sumber dilaporkan mengklaim Tokyo, yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin awal pekan ini, telah memberi tahu Washington bahwa mereka akan mengizinkan penjualan TNT industri karena bahan peledak itu bukan produk yang hanya digunakan untuk militer.
Menurut orang dalam tersebut, AS ingin menyambungkan perusahaan Jepang ke dalam rantai pasokan TNT untuk mengirimkan bahan peledak ke pabrik amunisi milik tentara AS yang akan mengemasnya ke dalam selongsong peluru 155 mm.
Kementerian Perdagangan, Industri dan Ekonomi Jepang serta Badan Akuisisi, Teknologi, dan Logistik Kementerian Pertahanan Jepang menolak menjelaskan masalah ini.
Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan Washington bekerja dengan sekutu dan mitra "untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina", dan Jepang "telah menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung pertahanan Ukraina."
Setelah outlet berita menghubungi 22 pembuat bahan peledak yang terdaftar di situs web Asosiasi Industri Bahan Peledak Jepang, satu-satunya perusahaan yang menanggapi adalah perusahaan Chugoku Kayaku yang berbasis di Hiroshima, yang mengatakan mereka “belum menerima permintaan langsung dari pemerintah AS atau militer AS.”
Konstitusi Jepang melarang negara itu mengekspor barang-barang mematikan ke negara-negara yang terlibat dalam konflik.
Pada saat yang sama, pembatasan ekspor untuk produk atau peralatan penggunaan ganda yang dijual secara komersial tidak seberat barang-barang dengan tujuan militer murni.
Ini membatasi penawaran Tokyo saat ini ke Kiev untuk peralatan seperti jaket antipeluru, helm, dan ransum makanan.
Laporan outlet media AS muncul setelah kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Jepang selama KTT G7 Hiroshima bulan lalu, ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida setuju menyediakan jip dan truk ke Kiev.
Tsuneo Watanabe, rekan senior di Sasakawa Peace Foundation, mengatakan kepada media dalam hal ini bahwa, "Fakta bahwa Jepang telah memutuskan memberikan truk ke Ukraina menunjukkan banyak hal berubah. Namun, tampaknya belum ada konsensus politik sekitar masalah pengiriman bantuan mematikan."
AS dan sekutunya meningkatkan bantuan militer mereka ke Kiev tak lama setelah Rusia memulai operasi militer khususnya di Ukraina.
Dalam perkembangan terbaru, Pentagon meluncurkan paket bantuan baru yang sangat besar untuk Ukraina senilai USD300 juta yang mencakup sejumlah jenis amunisi, mulai dari senapan hingga senjata drone hingga rudal pertahanan udara.
Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara yang mengirim senjata ke Ukraina bahwa pengiriman militer ini dianggap sebagai target yang sah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menekankan pengiriman tersebut sama saja dengan keterlibatan langsung dalam konflik Ukraina.
(sya)
tulis komentar anda