Pasar Khartoum Diserang dari Udara, 18 Warga Sipil Tewas

KHARTOUM - Penembakan dan pengeboman udara menewaskan 18 warga sipil di sebuah pasar di ibu kota Sudan, Khartoum , Kamis (1/6/2023). Pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, setelah tentara Sudan mengabaikan pembicaraan gencatan senjata.

Selama lebih dari enam minggu, Khartoum dan bagian lain negara itu dilanda perang berdarah antara tentara dan Pasukan Pendukung paramiliter (RSF).





“Setidaknya 18 warga sipil tewas dan 106 lainnya luka-luka oleh tembakan artileri tentara dan pengeboman udara, Rabu (31/5/2023) di sebuah pasar di Khartoum selatan,” kata sebuah komite pengacara hak asasi manusia, seperti dikutip dari AP.

Jumlah korban dikonfirmasi oleh kelompok lingkungan yang mengorganisir bantuan, yang mengatakan situasinya "bencana" dan meminta bantuan dari dokter dan donor darah.

Sementara Amerika Serikat mengatakan, telah terjadi pelanggaran serius terhadap gencatan senjata oleh kedua belah pihak. AS juga memperingatkan bahwa pihaknya hanya akan siap untuk menengahi antara pihak yang bertikai ketika mereka menjadi "serius".

“Begitu pasukan memperjelas dengan tindakan mereka bahwa mereka serius untuk mematuhi gencatan senjata, Amerika Serikat dan Kerajaan Arab Saudi siap untuk melanjutkan fasilitasi diskusi yang ditangguhkan untuk menemukan solusi yang dinegosiasikan untuk konflik ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.



Dilaporkan pula, di Khartoum utara dan selatan, pasukan yang setia kepada panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan menyerang pangkalan utama RSF yang dipimpin oleh komandan Mohamed Hamdan Daglo, kata penduduk.

Seorang saksi mengatakan ada "tembakan artileri berat dari kamp tentara" di utara ibu kota. Yang lain melaporkan “ledakan artileri di kamp RSF di Al-Salha” di Khartoum selatan – pangkalan paramiliter dan gudang senjata terbesar di kota.

Serangan itu terjadi dua hari setelah mediator AS dan Saudi mengatakan, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperpanjang lima hari gencatan senjata kemanusiaan selama seminggu. Para mediator mengakui bahwa gencatan senjata itu "dipantau dengan tidak sempurna", tetapi mengatakan perpanjangan itu akan "memungkinkan upaya kemanusiaan lebih lanjut."