Menteri Zionis: Yahudi Israel Tak Siap Hidup dengan Orang Arab
Selasa, 30 Mei 2023 - 14:01 WIB
Menteri Kehakiman Yariv Levin sebut orang Yahudi Israel tidak siap hidup berdampingan dengan orang Arab. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin mengatakan orang Yahudi tidak siap hidup berdampingan dengan orang-orang Arab.
Komentar menteri rezim Zionis itu muncul setelah para warga Palestina membeli rumah di beberapa kota di Israel, yang mendorong orang-orang Yahudi untuk meninggalkan kota-kota tersebut.
Levin menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet pada hari Minggu, di mana dia membuat kasus bahwa Mahkamah Agung perlu menghadirkan hakim yang dapat "mengerti" mengapa orang Yahudi Israel tidak ingin hidup dengan orang Arab.
“Orang Arab membeli apartemen di komunitas Yahudi di Galilea dan ini menyebabkan orang Yahudi meninggalkan kota-kota ini, karena mereka tidak siap untuk tinggal bersama orang Arab. Kami perlu memastikan bahwa Mahkamah Agung memiliki hakim yang memahami hal ini,” kata Levin, sebagaimana dikutip dari Kan, Selasa (30/5/2023).
Levin, salah satu arsitek utama rencana perombakan peradilan yang akan melihat kontrol politik yang lebih besar atas peradilan, membuat komentar untuk mendukung mendorong reformasi yang kontroversial.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpaksa menghentikan rencananya menyusul protes massal dan protes internasional.
Rapat kabinet pada hari Minggu juga membahas proposal pemerintah baru untuk menegaskan "nilai-nilai Zionis" dalam kebijakan pemerintah, yang menurut para kritikus dapat memungkinkan warga Yahudi Israel untuk menerima perlakuan istimewa dalam perencanaan dan pembangunan perumahan.
Mahkamah Agung Israel memutuskan pada tahun 2000 bahwa melarang warga Palestina Israel membeli rumah di komunitas tertentu adalah ilegal.
Pada tahun 2011, pemerintah Israel mengesahkan Undang-Undang Komite Penerimaan. Hal ini memungkinkan komunitas kecil—khususnya Galilea dan Negev, di mana terdapat banyak orang Palestina—untuk menyaring penduduk yang masuk.
Undang-undang, yang diyakini banyak orang ditujukan untuk menjauhkan warga Palestina dari komunitas Yahudi, telah ditegakkan di pengadilan.
Pada bulan Maret, Netanyahu mengumumkan "jeda" untuk memungkinkan pembicaraan tentang reformasi peradilan, yang bergerak melalui Parlemen dan telah memecah belah bangsa.
Dialog yang sedang berlangsung tidak menghasilkan terobosan besar, dan pekan lalu Parlemen menyetujui anggaran negara, di mana Netanyahu bersumpah; "Akan melanjutkan upaya kami untuk mencapai pemahaman seluas mungkin tentang reformasi hukum."
Komentar menteri rezim Zionis itu muncul setelah para warga Palestina membeli rumah di beberapa kota di Israel, yang mendorong orang-orang Yahudi untuk meninggalkan kota-kota tersebut.
Levin menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet pada hari Minggu, di mana dia membuat kasus bahwa Mahkamah Agung perlu menghadirkan hakim yang dapat "mengerti" mengapa orang Yahudi Israel tidak ingin hidup dengan orang Arab.
“Orang Arab membeli apartemen di komunitas Yahudi di Galilea dan ini menyebabkan orang Yahudi meninggalkan kota-kota ini, karena mereka tidak siap untuk tinggal bersama orang Arab. Kami perlu memastikan bahwa Mahkamah Agung memiliki hakim yang memahami hal ini,” kata Levin, sebagaimana dikutip dari Kan, Selasa (30/5/2023).
Levin, salah satu arsitek utama rencana perombakan peradilan yang akan melihat kontrol politik yang lebih besar atas peradilan, membuat komentar untuk mendukung mendorong reformasi yang kontroversial.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terpaksa menghentikan rencananya menyusul protes massal dan protes internasional.
Rapat kabinet pada hari Minggu juga membahas proposal pemerintah baru untuk menegaskan "nilai-nilai Zionis" dalam kebijakan pemerintah, yang menurut para kritikus dapat memungkinkan warga Yahudi Israel untuk menerima perlakuan istimewa dalam perencanaan dan pembangunan perumahan.
Mahkamah Agung Israel memutuskan pada tahun 2000 bahwa melarang warga Palestina Israel membeli rumah di komunitas tertentu adalah ilegal.
Pada tahun 2011, pemerintah Israel mengesahkan Undang-Undang Komite Penerimaan. Hal ini memungkinkan komunitas kecil—khususnya Galilea dan Negev, di mana terdapat banyak orang Palestina—untuk menyaring penduduk yang masuk.
Undang-undang, yang diyakini banyak orang ditujukan untuk menjauhkan warga Palestina dari komunitas Yahudi, telah ditegakkan di pengadilan.
Pada bulan Maret, Netanyahu mengumumkan "jeda" untuk memungkinkan pembicaraan tentang reformasi peradilan, yang bergerak melalui Parlemen dan telah memecah belah bangsa.
Dialog yang sedang berlangsung tidak menghasilkan terobosan besar, dan pekan lalu Parlemen menyetujui anggaran negara, di mana Netanyahu bersumpah; "Akan melanjutkan upaya kami untuk mencapai pemahaman seluas mungkin tentang reformasi hukum."
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda