Pertikaian Politik Pecah AS, Hubungan Republik dan Demokrat Melebar
Kamis, 23 Juli 2020 - 10:33 WIB
Fakta bahwa DHS menerjunkan tim ke lapangan tanpa diskusi dan mandat yang jelas merupakan sebuah keabsurdan. Akibatnya juga besar. Tingkat kekerasan di tempat kerusuhan dan unjuk rasa meningkat.
Di Portland misalnya, sebuah kantor asosiasi polisi ludes dibakar warga yang menggelar protes perlawanan terhadap ketidakadilan suku dan kebrutalan polisi. Kehadiran agen federal itu tidak membuahkan hasil yang lebih baik, bahkan dikritik keras pemerintah daerah sebagai aksi yang sia-sia. (Baca juga: DKI Diminta Gandeng Provider Gratiskan Paket Data untuk Siswa)
“Masyarakat ditangkap di jalan raya dan dimasukkan ke dalam mobil van atau mobil rental,” ujar Wali Kota Portland, Ted Wheeler. “Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa yang menarik mereka ke dalam mobil van. Kami meminta agar agen federal segera meninggalkan jalan raya dan tidak melakukan aksi itu,” katanya.
Kejaksaan Agung AS diminta melakukan penyelidikan atas taktik yang diambil DHS. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS juga mengajukan permintaan serupa. Namun, Trump membela aksi agen federal sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah perkotaan, bukan penghancuran.
Aksi yang dilakukan petugas pemerintah itu memperumit keadaan di AS. Sebab, siapa pemimpin unit itu juga tidak diketahui anggota Senat. Selain itu, DHS untuk pertama kali menurunkan pasukannya dalam meredam unjuk rasa, bukan seperti sebelumnya yang mengawasi imigrasi di perbatasan.
“Bapak Presiden telah memecat atau memaksa keluar hampir setiap Senat yang mengetahui pemimpin DHS. Sisanya tidak bisa diandalkan atau tidak berdaya melawan tekanan politik yang sangat hebat,” ujar Carrie Cordero dari Center for a New American Security. (Baca juga: Selain dari China, Indonesia Akan Datangkan Vaksin dari Inggris)
Dari 27 peran DHS, sepuluh di antaranya dipimpin kepala pelaksana tidak tetap atau sementara. Bahkan, tiga agen utama DHS, seperti Badan Bea Cukai dan Imigrasi, Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai, serta Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan selalu dikepalai pejabat sementara dalam tiga tahun terakhir.
Agen tak teridentifikasi dan terkonfirmasi dengan menggunakan mobil tanpa tanda pengenal alias polos menjadi kontroversi baru di AS . Praktik itu bukan sesuatu yang tidak disengaja, melainkan diorganisasi kelompok tertentu untuk menyembunyikan identitas dalam “membersihkan” jalan raya.
Di Portland misalnya, sebuah kantor asosiasi polisi ludes dibakar warga yang menggelar protes perlawanan terhadap ketidakadilan suku dan kebrutalan polisi. Kehadiran agen federal itu tidak membuahkan hasil yang lebih baik, bahkan dikritik keras pemerintah daerah sebagai aksi yang sia-sia. (Baca juga: DKI Diminta Gandeng Provider Gratiskan Paket Data untuk Siswa)
“Masyarakat ditangkap di jalan raya dan dimasukkan ke dalam mobil van atau mobil rental,” ujar Wali Kota Portland, Ted Wheeler. “Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa yang menarik mereka ke dalam mobil van. Kami meminta agar agen federal segera meninggalkan jalan raya dan tidak melakukan aksi itu,” katanya.
Kejaksaan Agung AS diminta melakukan penyelidikan atas taktik yang diambil DHS. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS juga mengajukan permintaan serupa. Namun, Trump membela aksi agen federal sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah perkotaan, bukan penghancuran.
Aksi yang dilakukan petugas pemerintah itu memperumit keadaan di AS. Sebab, siapa pemimpin unit itu juga tidak diketahui anggota Senat. Selain itu, DHS untuk pertama kali menurunkan pasukannya dalam meredam unjuk rasa, bukan seperti sebelumnya yang mengawasi imigrasi di perbatasan.
“Bapak Presiden telah memecat atau memaksa keluar hampir setiap Senat yang mengetahui pemimpin DHS. Sisanya tidak bisa diandalkan atau tidak berdaya melawan tekanan politik yang sangat hebat,” ujar Carrie Cordero dari Center for a New American Security. (Baca juga: Selain dari China, Indonesia Akan Datangkan Vaksin dari Inggris)
Dari 27 peran DHS, sepuluh di antaranya dipimpin kepala pelaksana tidak tetap atau sementara. Bahkan, tiga agen utama DHS, seperti Badan Bea Cukai dan Imigrasi, Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai, serta Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan selalu dikepalai pejabat sementara dalam tiga tahun terakhir.
Agen tak teridentifikasi dan terkonfirmasi dengan menggunakan mobil tanpa tanda pengenal alias polos menjadi kontroversi baru di AS . Praktik itu bukan sesuatu yang tidak disengaja, melainkan diorganisasi kelompok tertentu untuk menyembunyikan identitas dalam “membersihkan” jalan raya.
Lihat Juga :