Dubes Mahdi Raunak: Iran Tempuh Upaya Diplomatik Hentikan Kejahatan Israel di Palestina
Sabtu, 15 April 2023 - 01:30 WIB
Seminar bertajuk Membaca Israel dalam Lanskap Perdamaian Dunia digelar Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta, Jumat (14/4/2023). Foto/ICC Jakarta
JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mahdi Raunak, mengecam agresi Israel terhadap Masjid al-Aqsa baru-baru ini. Menurutnya, Teheran selalu berupaya melakukan diplomasi politik untuk menghentikan kejahatan rezim Zionis tersebut terhadap bangsa Palestina.
Itu disampaikan Mahdi dalam seminar internasional bertajuk "Membaca Israel dalam Lanskap Perdamaian Dunia" yang digelar Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta, Jumat (14/4/2023).
"Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa (penyerangan bangsa Palestina), kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya," kata Dubes Mahdi.
Diplomat Iran itu mengatakan bahwa Hari Al-Quds, yang kali ini bertepatan dengan Jumat terakhir di bulan Ramadan 2023, selalu didedikasikan untuk rakyat Palestina.
"Sejak masa Ayatollah Khomeini, beliau menyerukan agar umat Muslim di seluruh dunia serentak memperingati Hari Al-Quds untuk membela rakyat Palestina," kata Mahdi.
Dalam kesempatan itu, Dubes Mahdi juga menyinggung pulihnya hubungan Iran dan Arab Saudi yang akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat.
Mahdi optimistis bahwa Arab Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel.
"Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan, dengan persabatan Iran dan Saudi, kita berharap persatuan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun," ujarnya.
Pakar Timur Tengah Dina Sulaeman mengatakan bahwa problematik di Palestina menghambat perdamaian dunia.
"Israel menjadi batu sandungan yang sangat besar dalam cita-cita dunia damai. Sejak PBB menetapkan Israel berdiri sebagai negara berdaulat di tanah Palestina, Barat memulai suatu drama ketidakadilan," kata Dina, yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut.
Abdullah Beik, Ketua Ikatan Alumni Jamiah Al-Mustafa (IKMAL), mengatakan perundingan dengan Israel hingga saat ini belum memuaskan.
Menurutnya, Israel selalu melanggar kesepakatan damai bahkan seolah mendapat keleluasaan tanpa tersentuh hukum.
"Perundingan demi perundingan telah digelar namun Palestina tak kunjung mendapatkan kemerdekaannya. Israel justru menjadi negara yang diberi keleluasaan tanpa tersentuh hukum internasional ketika melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina disertai kekerasan terhadap penduduk sipil. Tak ada tindakan berarti PBB atas kenyataan ini," kata Abdullah
"Justru pada kenyataannya, PBB tak pernah memberikan sanksi tegas sebagaimana yang sering dilakukan untuk menghukum negara yang dipandang melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil atau otoritas negara lain," imbuh dia.
Shafinuddin Al-Mandari, dari pihak Puskabi ICC yang juga sebagai panitia acara berpendapat bahwa Zionis Israel bukan negara yang bertujuan ikut serta dalam perdamaian dunia.
"Israel dalam lanskap perdamaian dunia adalah duri dan penghalang paling besar. Negara-negara di dunia sudah sampai pada saat yang tepat untuk menghentikan kekerasan di Palestina hanya dengan cara mendelegitimasi Israel," kata Shafinuddin.
"Adapun proposal solusi ‘Dua Negara’, yang mengakui Israel maupun Palestina sebaiknya dikembalikan kepada pendapat rakyat Palestina secara independen. Jika saja rakyat Palestina tak menyetujuinya, maka PBB harus dapat menerima dengan kebesaran hati pengembalian seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel semenjak 1948," paparnya.
Itu disampaikan Mahdi dalam seminar internasional bertajuk "Membaca Israel dalam Lanskap Perdamaian Dunia" yang digelar Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta, Jumat (14/4/2023).
"Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa (penyerangan bangsa Palestina), kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya," kata Dubes Mahdi.
Diplomat Iran itu mengatakan bahwa Hari Al-Quds, yang kali ini bertepatan dengan Jumat terakhir di bulan Ramadan 2023, selalu didedikasikan untuk rakyat Palestina.
"Sejak masa Ayatollah Khomeini, beliau menyerukan agar umat Muslim di seluruh dunia serentak memperingati Hari Al-Quds untuk membela rakyat Palestina," kata Mahdi.
Dalam kesempatan itu, Dubes Mahdi juga menyinggung pulihnya hubungan Iran dan Arab Saudi yang akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat.
Mahdi optimistis bahwa Arab Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel.
"Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan, dengan persabatan Iran dan Saudi, kita berharap persatuan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun," ujarnya.
Pakar Timur Tengah Dina Sulaeman mengatakan bahwa problematik di Palestina menghambat perdamaian dunia.
"Israel menjadi batu sandungan yang sangat besar dalam cita-cita dunia damai. Sejak PBB menetapkan Israel berdiri sebagai negara berdaulat di tanah Palestina, Barat memulai suatu drama ketidakadilan," kata Dina, yang juga menjadi narasumber dalam seminar tersebut.
Abdullah Beik, Ketua Ikatan Alumni Jamiah Al-Mustafa (IKMAL), mengatakan perundingan dengan Israel hingga saat ini belum memuaskan.
Menurutnya, Israel selalu melanggar kesepakatan damai bahkan seolah mendapat keleluasaan tanpa tersentuh hukum.
"Perundingan demi perundingan telah digelar namun Palestina tak kunjung mendapatkan kemerdekaannya. Israel justru menjadi negara yang diberi keleluasaan tanpa tersentuh hukum internasional ketika melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina disertai kekerasan terhadap penduduk sipil. Tak ada tindakan berarti PBB atas kenyataan ini," kata Abdullah
"Justru pada kenyataannya, PBB tak pernah memberikan sanksi tegas sebagaimana yang sering dilakukan untuk menghukum negara yang dipandang melakukan kekerasan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil atau otoritas negara lain," imbuh dia.
Shafinuddin Al-Mandari, dari pihak Puskabi ICC yang juga sebagai panitia acara berpendapat bahwa Zionis Israel bukan negara yang bertujuan ikut serta dalam perdamaian dunia.
"Israel dalam lanskap perdamaian dunia adalah duri dan penghalang paling besar. Negara-negara di dunia sudah sampai pada saat yang tepat untuk menghentikan kekerasan di Palestina hanya dengan cara mendelegitimasi Israel," kata Shafinuddin.
"Adapun proposal solusi ‘Dua Negara’, yang mengakui Israel maupun Palestina sebaiknya dikembalikan kepada pendapat rakyat Palestina secara independen. Jika saja rakyat Palestina tak menyetujuinya, maka PBB harus dapat menerima dengan kebesaran hati pengembalian seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel semenjak 1948," paparnya.
(mas)
tulis komentar anda