Rusia Jadi Presiden DK PBB, Menlu Ukraina: Lelucon yang Buruk
Kamis, 30 Maret 2023 - 17:54 WIB
Menteri Luar Negeri Ukraina mencela kemungkinan Rusia menjadi Presiden DK PBB. Foto/Ilustrasi
KIEV - Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba buka suara terkait kemungkinan Rusia akan menjadi presiden Dewan Keamanan (DK) PBB. Menurutnya itu adalah lelucon yang buruk.
“Kepresidenan Dewan Keamanan PBB Rusia pada 1 April adalah lelucon yang buruk. Rusia telah merebut kursinya; (negara) itu mengobarkan perang kolonial; pemimpinnya adalah penjahat perang yang dicari oleh ICC karena menculik anak-anak. Dunia tidak bisa menjadi tempat yang aman dengan adanya Rusia di DK PBB,” kata Kuleba di Twitter seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (30/3/2023).
Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota dan kepresidenannya dipegang oleh masing-masing anggota secara bergiliran selama satu bulan, mengikuti urutan abjad Inggris. Rusia akan menjadi presiden pada hari Sabtu atau pada 1 April mendatang.
Di bawah Piagam PBB, semua anggota wajib mematuhi keputusan DK PBB, yang tanggung jawab utamanya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Desember lalu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengklaim bahwa status keanggotaan Rusia di PBB dan kursi tetapnya di Dewan Keamanan setelah pembubaran Uni Soviet tetap "tidak menentu" dari "sudut pandang hukum internasional."
Dikatakan bahwa Rusia gagal memenuhi kriteria utama untuk keanggotaan di PBB, mengacu pada paragraf pertama Pasal 4 Piagam PBB, yang mengatakan “keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai,” menyinggung peluncuran "operasi militer khusus" Moskow di Ukraina.
“Kepresidenan Dewan Keamanan PBB Rusia pada 1 April adalah lelucon yang buruk. Rusia telah merebut kursinya; (negara) itu mengobarkan perang kolonial; pemimpinnya adalah penjahat perang yang dicari oleh ICC karena menculik anak-anak. Dunia tidak bisa menjadi tempat yang aman dengan adanya Rusia di DK PBB,” kata Kuleba di Twitter seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (30/3/2023).
Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota dan kepresidenannya dipegang oleh masing-masing anggota secara bergiliran selama satu bulan, mengikuti urutan abjad Inggris. Rusia akan menjadi presiden pada hari Sabtu atau pada 1 April mendatang.
Di bawah Piagam PBB, semua anggota wajib mematuhi keputusan DK PBB, yang tanggung jawab utamanya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
Desember lalu, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengklaim bahwa status keanggotaan Rusia di PBB dan kursi tetapnya di Dewan Keamanan setelah pembubaran Uni Soviet tetap "tidak menentu" dari "sudut pandang hukum internasional."
Dikatakan bahwa Rusia gagal memenuhi kriteria utama untuk keanggotaan di PBB, mengacu pada paragraf pertama Pasal 4 Piagam PBB, yang mengatakan “keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai,” menyinggung peluncuran "operasi militer khusus" Moskow di Ukraina.
(ian)
tulis komentar anda