Negeri Gonjang-ganjing, Presiden Israel Desak Netanyahu Setop Perubahan Peradilan
Senin, 27 Maret 2023 - 18:06 WIB
Presiden menambahkan protes tersebut mengancam keamanan, ekonomi, dan masyarakat Israel.
Mantan PM Israel Naftali Bennett juga mempertimbangkan, negara itu “dalam bahaya yang lebih besar sejak perang Yom Kippur,” mengacu pada konflik Arab-Israel 1973.
Dia mendesak Netanyahu membatalkan pemecatan menteri pertahanan, membekukan perubahan yudisial, dan memasuki periode diskusi.
Pada Minggu, puluhan universitas Israel mengumumkan pemogokan umum atas pemecatan Gallant. Dalam pernyataan bersama, kepala lembaga tersebut mengatakan kuliah akan ditangguhkan mulai Senin pagi "dengan latar belakang kelanjutan proses legislatif yang merusak pndasi demokrasi Israel dan membahayakan kelanjutan keberadaannya."
Protes besar-besaran telah terjadi di seluruh Israel sejak Januari, dipicu rencana kabinet Netanyahu membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk menetapkan vonis yang melawan legislatif dan eksekutif pemerintah, sambil memberikan koalisi pemerintahan suara mayoritas pada komite yang menunjuk hakim.
Awal bulan ini, koalisi Netanyahu mempermudah reformasi yang diusulkan, mengurangi jumlah perwakilan pemerintah di komite kehakiman.
Langkah itu dilakukan setelah panggilan telepon antara perdana menteri Israel dan Presiden AS Joe Biden, yang menyatakan keprihatinan atas rencana perombakan peradilan, menurut seorang pejabat senior AS.
Mantan PM Israel Naftali Bennett juga mempertimbangkan, negara itu “dalam bahaya yang lebih besar sejak perang Yom Kippur,” mengacu pada konflik Arab-Israel 1973.
Dia mendesak Netanyahu membatalkan pemecatan menteri pertahanan, membekukan perubahan yudisial, dan memasuki periode diskusi.
Pada Minggu, puluhan universitas Israel mengumumkan pemogokan umum atas pemecatan Gallant. Dalam pernyataan bersama, kepala lembaga tersebut mengatakan kuliah akan ditangguhkan mulai Senin pagi "dengan latar belakang kelanjutan proses legislatif yang merusak pndasi demokrasi Israel dan membahayakan kelanjutan keberadaannya."
Protes besar-besaran telah terjadi di seluruh Israel sejak Januari, dipicu rencana kabinet Netanyahu membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk menetapkan vonis yang melawan legislatif dan eksekutif pemerintah, sambil memberikan koalisi pemerintahan suara mayoritas pada komite yang menunjuk hakim.
Awal bulan ini, koalisi Netanyahu mempermudah reformasi yang diusulkan, mengurangi jumlah perwakilan pemerintah di komite kehakiman.
Langkah itu dilakukan setelah panggilan telepon antara perdana menteri Israel dan Presiden AS Joe Biden, yang menyatakan keprihatinan atas rencana perombakan peradilan, menurut seorang pejabat senior AS.
(sya)
tulis komentar anda