ICC Perintahkan Penangkapan Vladimir Putin atas Kejahatan Perang di Ukraina
Jum'at, 17 Maret 2023 - 23:15 WIB
Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag perintahkan penangkapan Presiden Rusia Vladimir atas kejahatan perang di Ukraina. Foto/REUTERS
DEN HAAG - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina .
Surat perintah yang sama juga dikeluarkan untuk Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova atas tuduhan pemindahan tidak sah anak-anak Ukraina.
"Hakim praperadilan pengadilan menilai ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang," bunyi pernyataan ICC terkait penerbitan surat perintah tersebut, Jumat (17/3/2023), seperti dikutip Reuters.
Para hakim awalnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah rahasia. Namun, pada akirnya memutuskan bahwa mempublikasikannya dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut.
"Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia," lanjut pernyataan ICC.
Pada hari Kamis, penyelidikan yang didukung oleh PBB mengutip serangan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina, termasuk penyiksaan dan pembunuhan sistematis di wilayah yang diduduki, di antara masalah potensial yang merupakan kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Investigasi menyeluruh juga menemukan kejahatan yang dilakukan terhadap orang Ukraina di wilayah Rusia, termasuk anak-anak Ukraina yang dideportasi yang dicegah untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka, sistem "penyaringan" yang bertujuan memilih orang Ukraina untuk ditahan, dan penyiksaan serta kondisi penahanan yang tidak manusiawi.
Pada tahun sejak perang dimulai, dunia menyaksikan dengan ngeri kehancuran wilayah Ukraina. Militer Moskow telah dituduh menjatuhkan rudal di gedung apartemen, menyiksa warga sipil sebelum menembak mati mereka, dan secara sistematis memerkosa wanita dan gadis.
Surat perintah yang sama juga dikeluarkan untuk Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova atas tuduhan pemindahan tidak sah anak-anak Ukraina.
"Hakim praperadilan pengadilan menilai ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa setiap tersangka memikul tanggung jawab atas kejahatan perang," bunyi pernyataan ICC terkait penerbitan surat perintah tersebut, Jumat (17/3/2023), seperti dikutip Reuters.
Para hakim awalnya mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah rahasia. Namun, pada akirnya memutuskan bahwa mempublikasikannya dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut.
"Putin diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia," lanjut pernyataan ICC.
Pada hari Kamis, penyelidikan yang didukung oleh PBB mengutip serangan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina, termasuk penyiksaan dan pembunuhan sistematis di wilayah yang diduduki, di antara masalah potensial yang merupakan kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Investigasi menyeluruh juga menemukan kejahatan yang dilakukan terhadap orang Ukraina di wilayah Rusia, termasuk anak-anak Ukraina yang dideportasi yang dicegah untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka, sistem "penyaringan" yang bertujuan memilih orang Ukraina untuk ditahan, dan penyiksaan serta kondisi penahanan yang tidak manusiawi.
Pada tahun sejak perang dimulai, dunia menyaksikan dengan ngeri kehancuran wilayah Ukraina. Militer Moskow telah dituduh menjatuhkan rudal di gedung apartemen, menyiksa warga sipil sebelum menembak mati mereka, dan secara sistematis memerkosa wanita dan gadis.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda