Pakar PBB Kecam Hukuman Kolektif pada Rakyat Palestina oleh Israel

JENEWA - Pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michael Lynk merilis laporan yang mendesak Israel segera menghentikan semua kejahatan melakukan hukuman kolektif pada rakyat Palestina.

Lynk merupakan Pelapor Khusus untuk HAM di wilayah pendudukan Palestina sejak 1967. Dia menyatakan meluasnya dampak kebijakan hukuman kolektif Israel yang paling mencolok di wilayah Gaza yang masih diblokade selama 13 tahun.

Saat ini Gaza mengalami keruntuhan ekonomi, kerusakan infrastruktur dan sistem layanan sosial yang tidak berfungsi.

Dalam laporannya untuk sesi 44 Dewan HAM, pakar independen itu menyajikan daftar rekomendasi, mendesak Israel melaksanakan hukum internasional dan konsensus internasional dengan segera mengakhiri pendudukan wilayah Palestina yang telah berlangsung 53 tahun.

Israel menggunakan hukuman kolektif pada Palestina sejak pendudukan militer pada 1967 melalui penghancuran rumah dan perang psikologis serta ekonomi pada para keluarga tersangka penyerang.



“Ketergantungan Israel pada hukuman kolektif itu instrumen utama dalam alat kontrol populasi,” kata Lynk yang mengkritik berlanjutnya kebijakan Israel untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina.

“Itu berkontribusi pada suasana kebencian dan dendam,” ujar dia.

Penghancuran rumah oleh Israel dikecam internasional sebagai cara hukuman kolektif yang melanggar Konvensi Jenewa.

Sejak 1967, Israel menghancurkan lebih dari 2.000 rumah Palestina untuk menghukum keluarga Palestina karena beberapa anggota keluarganya yang dituduh melakukan penyerangan. (Lihat Infografis: Kapal Perang AS Meledak, Harganya Rp10,9 T dan 57 Orang Terluka)

Lynk menyebut meningkatnya kekerasan oleh penghuni pemukiman Yahudi, penahanan warga Palestina dan rencana pencaplokan Israel di Tepi Barat dan potensi dampaknya. (Lihat Video: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)