PBB Desak China Hapus Penerapan Kerja Paksa, Termasuk pada Etnis Uighur
Selasa, 07 Maret 2023 - 05:00 WIB
Seperti dilaporkan Reuters, Komite PBB yang beranggotakan 18 orang yang memantau kepatuhan negara-negara di bawah perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya menyuarakan keprihatinan atas "banyak indikasi tindakan pemaksaan, termasuk kerja paksa" terhadap etnis minoritas, termasuk Uighur.
Komite tersebut meminta Beijing untuk segera mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan koersif; bongkar semua sistem kerja paksa; dan melepaskan semua individu yang tunduk padanya.
Baca juga: PBB Nyatakan Muslim Uighur Disiksa, Ini Reaksi China
China mengajukan tanggapan setebal 11 halaman atas laporan tersebut dengan mengatakan akan mempelajari rekomendasi tersebut dengan hati-hati dan terbuka untuk menerapkan apa pun "yang sesuai dengan realitas nasional China". Namun, menolak rekomendasi Xinjiang, antara lain, menyebutnya "tidak benar".
Komite juga menyerukan diakhirinya pembalasan dan penuntutan "sistematis" terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara yang bekerja di bidang ini. Komiter juga menyuarakan keprihatinan tentang masalah kesehatan mental yang berkembang setelah penguncian yang berkepanjangan di negara itu di bawah kebijakan nol-COVID yang ketat yang berakhir akhir tahun lalu, dan menyerukan lebih banyak dana untuk bidang ini.
Komite tersebut meminta Beijing untuk segera mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan koersif; bongkar semua sistem kerja paksa; dan melepaskan semua individu yang tunduk padanya.
Baca juga: PBB Nyatakan Muslim Uighur Disiksa, Ini Reaksi China
China mengajukan tanggapan setebal 11 halaman atas laporan tersebut dengan mengatakan akan mempelajari rekomendasi tersebut dengan hati-hati dan terbuka untuk menerapkan apa pun "yang sesuai dengan realitas nasional China". Namun, menolak rekomendasi Xinjiang, antara lain, menyebutnya "tidak benar".
Komite juga menyerukan diakhirinya pembalasan dan penuntutan "sistematis" terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara yang bekerja di bidang ini. Komiter juga menyuarakan keprihatinan tentang masalah kesehatan mental yang berkembang setelah penguncian yang berkepanjangan di negara itu di bawah kebijakan nol-COVID yang ketat yang berakhir akhir tahun lalu, dan menyerukan lebih banyak dana untuk bidang ini.
(esn)
Lihat Juga :