Sekutu Putin Ingin Penghina Militer dan Tentara Bayaran Rusia Dipenjara Lebih Lama

MOSKOW - Vyacheslav Volodin, Ketua Parlemen Rusia yang juga sekutu Presiden Vladimir Putin ingin menambah waktu penjara lebih lama bagi penduduk yang menghina militer dan kelompok tentara bayaran Wagner Group.

Volodin mengusulkan amandemen undang-undang penyensoran yang akan menaikkan hukuman maksimum bagi orang-orang yang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia, yang selama ini antara lima tahun hingga 15 tahun penjara.

Warga Rusia sudah dapat dihukum oleh pemerintah mereka hingga 15 tahun penjara karena menyebarkan apa yang dijelaskan Moskow sebagai informasi palsu tentang militer.

Baca juga: Bos Tentara Bayaran Rusia Naik Jet Tempur Bombardir Bakhmut,Tantang Zelensky Duel Langit

Sekitar seminggu yang lalu, seorang jurnalis Rusia dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah pengadilan memutuskan dia bersalah karena menyebarkan informasi palsu tentang tindakan angkatan bersenjata Rusia.

Moskow memperkenalkan undang-undang tahun lalu dengan harapan meredam kritik domestik dan perbedaan pendapat atas invasi ke Ukraina.

"Inisiatif ini akan melindungi semua orang yang hari ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan keamanan negara dan warga negara kita," tulis Volodin di Telegram, yang dikutip Reuters, Kamis (2/3/2023). "Hukuman bagi pelanggar akan sangat berat."

Proposal amandemen tersebut, yang mencakup perluasan perlindungan yang sama untuk pertama kalinya kepada Wagner Group, menyerukan denda hingga sekitar USD70.000, kerja paksa atau penjara hingga lima tahun, dan penjara hingga 15 tahun karena menghina pasukan Rusia.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) OVD-Info mengatakan lebih dari 5.800 orang telah terjerat dalam undang-undang tentang mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia.

"Amandemen ini akan memungkinkan kami untuk membela hak-hak individu yang membela negara," tulis Yevgeny Prigozhin, pendiri Wagner Group, dalam sebuah surat kepada Volodin untuk mendukung amandemennya.

Parlemen atau Duma Negara akan memberikan suara untuk amandemen yang diusulkan pada 14 Maret mendatang.