Uni Eropa Setujui Aturan Lebih Ketat untuk Tangani Imigran Gelap

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa telah menyetujui aturan yang lebih keras, yang bertujuan mempermudah pengusiran pencari suaka yang permohonan pengungsinya ditolak. Hal itu diungkapkan ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Jumat (10/2/2023).

Langkah-langkah tersebut merupakan tanggapan terhadap meningkatnya kekhawatiran Eropa atas meningkatnya imigrasi tidak teratur yang telah menjadi isu hangat di beberapa negara anggota.



“Masalah itu adalah tantangan Eropa yang membutuhkan tanggapan Eropa,” kata para pemimpin UE dalam dokumen terakhir di akhir pertemuan puncak 16 jam yang membahas hal itu dan topik lainnya, seperti dikutip dari Reuters.

Rendahnya jumlah pencari suaka yang gagal dikembalikan ke negara asalnya merupakan perhatian utama UE. Blok tersebut telah menampung jutaan pengungsi dari konflik di Ukraina, Suriah, dan Afghanistan, sementara menghadapi klaim suaka dari warga negara yang lebih aman seperti Bangladesh, Turki, dan Tunisia. Banyak di antaranya akhirnya dianggap sebagai migran ekonomi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka.



"Proyek percontohan yang mengandalkan patroli perbatasan Uni Eropa, lembaga suaka dan kerja sama polisi akan berupaya menerapkan prosedur suaka yang cepat dan adil di perbatasan eksternal blok tersebut,” kata Von der Leyen.



Menurut dokumen tersebut, para pemimpin UE meminta komisi untuk segera memobilisasi dana UE yang besar untuk memperkuat perbatasan eksternal itu dengan kemampuan dan infrastruktur perlindungan, sarana pengawasan, termasuk pengawasan udara, dan peralatan.

Keputusan itu diambil setelah beberapa negara UE, terutama Austria, telah mendorong komisi untuk membayar pagar yang diperkuat yang dirancang untuk mencegah migran gelap menyeberang dari negara tetangga non-UE seperti Turkiye.